banner 728x250

Dedi Sudadi Saksi BPN Jakut : Tidak Ada Masalah Warkah Tanah Saat Penerbitan SHGP 247-248 Permohonan M.Kalibi-Siti Muthmainah

  • Share

Jakarta,mediatransparancy.com – Sidang lanjutan pemeriksaan saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, perkara dugaan pemalsuan Kartu Keluarga (KK) yang dimasukkan dalam permohonan penerbitan Sertifikat tanah, membuka jalan terangnya pembuktian untuk membebaskan terdakwa Muhammad Kalibi dari dakwaan jaksa.

Hal itu berdasarkan keterangan saksi Dedi Sudadi, dari BPN Jakarta Utara, bagian penyelesaian sengketa tanah dalam persidangan mengatakan, tidak ada yang salah dalam berkas permohonan atau Warkah tanah saat peningkatan Sertifikat Hak Guna Pakai (SHGP) yang dimohonkan Muhammad Kalibi dan Siti Mutmainah.

judul gambar

Kata saksi, BPN Jakarta Utara memproses permohonan peningkatan hak tanah yang dimohonkan pemohon sudah sesuai prosedur penelitian administrasi dalam pendaftaran data tanah di loket pendaftaran. Di loket pendaftaran tanah kantor BPN seluruh persyaratan berkas alas hak kepemilikan atau warkah di sesuaikan dengan aslinya, lalu didaftarkan, kalau sudah lengkap petugas melakukan Pengukuran tanah yang dimohonkan. Berkas permohonan di proses setiap unit hingga ke penerbitan peningkatan hak, kata saksi menjelaskan proses pendaftaran tanah, 22/2/2021.

Saat majelis hakim pimpinan Tumpanuli Marbun, didampingi hakim anggota Tiares Sirait dan Budiarto, menanyakan saksi, apakah saat proses penerbitan Sertifikat HGP yang dimohonkan Muhammad Kalibi, ada permasalahan atau ada sengketa, kata majelis, saksi menjawab, tidak ada masalah dalam proses permohonan peningkatan hak pemohon. Karena tidak ada masalah sehingga kantor BPN menerbitkan SHGP no 247 dan 248, diatas tanah dari sebahagian luas 7.162 M2, terletak di jalan Kramat Jaya, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara, yang dimohonkan Muhammad Kalibi dan Siti Mutmainah”, ujarnya.

Saksi saat membarikan keterangan membawa Bundelan berkas permohonan yang diajukan pemohon Muhammad Kalibi dan Siti Muhtmainah. Saat ditanya anggota majelis hakim Tiares Sirait, apakah dalam berkas Warkah tanah yang di BPN itu ada KK atas nama Muhammad Kalibi dengan Sarovia soalnya penyidik mendapat KK ini dari mana, hakim Tiares sembari mengangkat KK yang menjadi alat bukti dalam persidangan.
“Dalam berkas Warkah ini tidak ada kartu keluarga (KK) atas nama Muhammad Kalibi dan Sarovia, tapi KTP pemohon Muhammad Kalibi dan Siti Muthmainah. Sewaktu Penyidik datang kekantor menyita berkas saya hanya mintakan bantuan ke unit pendaftaran supaya mem potocopy berkas, tapi KK tidak ada dalam berkas Warkah, ucap saksi.

Menurut Dedi, dalam proses permohonan peningkatan hak pengoperan hak dari Mahfudi ke pembeli Muhammad Kalibi dan sebagian dihibahkan ke Siti Muthmainah yang dimohonkan menjadi SHGP, sudah melalui prosedur administrasi. Pemohon menyerahkan seluruh Warkah tanah, sebagaimana bukti dasar alas hak pendaftaran peningkatan hak di loket kantor BPN.

Warkah tanah yang dimohonkan pemohon M. Kalibi antara lain, surat jual beli rumah dan pengoperan hak dari Mahfudi ke Kalibi, surat pernyataan M. Kalibi terkait pembayaran Pajak PBB dan pajak lainnya, surat keterangan dari PT.Pelindo kepada M. Kalibi. Surat pertimbangan dari kepala kantor BPN Jakut sebagai dasar hukum pemberian hak pake yang dimohonkan M. Kalibi. Persyaratan lain yang diserahkan pemohon yakni bukti setoran PBB, surat keterangan dari Kelurhan Tugu sebagai surat pengantar pengurusan sertifikat SHGP.

Selain itu, KTP pemohon, Advis Plenning atau peruntukan lahan dari Sudin Tata Ruang Jakarta Utara. Namun dalam persyaratan Warkah ini tidak ada dilampirkan berkas KK. Saat ditanya hakim Tiares, apakah KK, yang menjadi permasalahan perkara ini merupakan syarat pengurusan sertifikat tanah, saksi menjawab KK tidak ada dalam Warkah ini, saksi tidak tau apakah KK sebagai utama kelengkapan pengurusan sertifikat. Namun tidak ada dilampirkan KK. Apakah saudara tau bahwa masalah ini terkait dugaan pemalsuan KK kata majelis hakim, saksi menjawab tidak paham adanya perkara ini.

Sampai saat ini nomor SHGP 247- 248 masih mengikat dan sah terdaftar di kantor BPN dan belum ada pembatalan atas nama pemohon Muhammad Kalibi dan Siti Muthmainah, tidak ada sengketa dalam catatan status tanah tidak ada sengketa, namun berdasarkan buku tanah ada pemblokiran pemohon Hadi Wijaya, ujarnya.

Dalam perkara tersebut, terdakwa Muhammad Kalibi didakwa dengan dugaan pemalsuan KK dikantor BPN Jakut saat memohonkan peningkatan hak tanah. Ironisnya, dari seluruh saksi yang sudah diperiksa dalam persidangan, tidak satupun yang mengaku dan melihat pemalsuan itu dilakukan Muhammad Kalibi, kata penasehat hukum terdakwa.

M. Kalibi yang didampingi penasehat hukumnya Advokat Yayat Surya Purnadi SH MH Indra Kasyanto, Zulkarnain dan rekan mengatakan, hampir semua saksi saksi tidak mengetahui permasalahan yang menimpa terdakwa. “Saksi dari BPN itu tidak tau dan tidak mengetahui siapa yang memasukkan KK atas nama Muhammad Kalibi dengan Sarovia yang disita penyidik. Saksi bagian sengketa BPN dengan tegas mengatakan, bahwa tidak ada masalah saat penerbitan SHGP yang dimohonkan Muhammad Kalibi.

Kalau ada masalah atau sengketa saat penerbitan SHGP itu, BPN tidak akan menerbitkan sertifikat. Semua melalui penelitian, telaah beberapa seksi lalu dibuat dasar hukumnya sehingga terbitlah SHGP. Sehingga tidak mungkinlah ada unsur pidana dalam permohonan penerbitan Sertifikat HGP tersebut.

Sepertinya ada rekayasa saat penyitaan berkas saat penyidik menyita berkas di kantor BPN Jakarta Utara, sebab KK M.Kalibi dengan Soravia yang disita tidak ada dalam Warkah tanah yang diserahkan pemohon, namun ada berkas dipenyidik. Saksi BPN sudah jelas membawa Bundelan Warkah tanah berkas pemohon Kalibi, dalam berkas itu tidak ada KK, KTP ataupun nama tanda tangan Sarovia. Sehingga dalam perkara pemalsuan ini jelas ada dugaan rekayasa alat bukti KK yang menjadi permasalahan dakwaan jaksa.

” Secara logika, buat apa dimasukkan KK M.Kalibi dengan Soravia dalam berkas di BPN pada hal tidak ada kaitan dan hubungannya terhadap permohonan peningkatan hak tanah. Dimana tanah sebahagian itu dihibahkan Kalibi ke isterinya Siti Muthmainah. Semua proses penerbitan SHGP dari pemohon Muhammad Kalibi tidak ada yang palsu kata saksi dihadapan majelis hakim. Sehingga dalam hal ini, majelis hakim tidak perlu ragu ragu untuk membebaskan terdakwa Muhammad Kalibi dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa. Majelis harus memulihkan nama baik terdakwa”, kata Yayat, 22/2/2021

Penulis : P. Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *