JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM – Deklarasi Kebangsaan Melawan Radikalisme bersama Menteri Ristek dan Dikti yang dilakukan oleh 155 lebih Pimpinan Perguruan Tinggi di bawah Kopertis III DKI, berlangsung di Auditorium GWS Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, Jl Mayjen Soetoyo No 2 Cawang, Jakarta pada Rabu tanggal 19 Septemer lalu.
Acara Deklarasi dihadiri oleh Menteri Riset,Tehnologi dan Pendidikan , Prof. Drs.H.M Nasir.M.Si,Ak,Phd,CA, Anggota Komisi X DPR RI SB Wiranti Sk, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemeritekdikti,Prof Intan Ahmad, Kepala Badan Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol.Drs Suhardi Alius MH dan Koordinator Kopertis Wilayah III, Prof Dellilah Sailah. Rektor Univeritas Kristen Indonesia, DR. Marwah Siahan,
Sebagai Keynote Speaker dalam acara tetsebut, Menteri M. Nasir mengatakan bahwa acara ini adalah bagian dari program pemerintah untuk memelihara Kebangsaan diseluruh elemen Bangsa di perguruan tinggi. Menyinggung soal jurusan yang belum ada di perguruan tinggi manapun di Indonesia tetapi sesungguhnya sangat penting untuk kebutuhan pasar yaitu hukum Laut, Jurusan Hukum yang sudah ada saat ini adalah hukum Pidana, Hukum Perdata dan Ilmu Tata Negara. Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan dikelilingi oleh laut sudah selayaknya memikirkan hal tersebut untuk mengantisipasi persoalan yang sering timbul di perairan Indonesia terutama perkembangan tehnologi yang pesat dan jika hukum yang tidak pada kewenanganya maka bukan hal yang tidak mungkin jika persatuan atas kepulauan dan perairan akan terpecah maka harus ada hukum yang mengaturnya. Disebutkan juga tentang Perpu Nomer 247 tahun 2017 tentang Tekdikti bahwa banyak sekali Perguruan Tinggi yang mengajukan ijin di Kementerian namun tidak bisa juga mendapatkanya karena sudah harus disesuaikan dengan situasi yang ada dengan rumpun ilmu terkait selain mengadaptasi perkembangan zaman, Sebagai contoh jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan ada hubunganya dengan akutansi, ekonomi sehingga pada saat membuka pelajaran Retail Management maka dapat dilaksanakan karena masih dalam rumpun ilmunya yaitu ekonomi. atau akan membuka jurusan Retail Management maka hal tersebut dapat terealisasi ijinnya karena masih dalam satu rumpun Ilmu.
Prof Dellilah Sailah menyebutkan ditengah mobilisasi MEA, WTO, APTA maka kegiatan manusia semakin sulit dibendung sehingga akan berdampak kepada NKRI untuk itu harus ada pendalaman tentang jiwa Kebangsaan yang kokoh untuk dapat mempertahankan NKRI dari berbagai perkembangan yang ada.
Acara ini sudah dipersiapkan selama dua minggu bersama Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemeritekdikti, Intan Ahmad sehingga dari 148 Rektorat dan Wakil Rektorat perguruan tinggi yang terdaftar untuk hadir bertambah menjadi 155 dari Perguruan tinggi yang berbeda, berharap acara ini bukan rektorika semata dan acara ini akan dilanjutkan di Denpasar, Bali pada tanggal 25 dan 26 September mendatang yaitu pada acara Aksi Kebangsaan.
Rektor UKI, Marwah Siahan, bahwa acara ini adalah untuk menghimpun tekad dari intoleransi anti Kebangsaan dan sudah seharusnya Perguruan Tinggi dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang nilai nilai kebangsaan sehingga karakter kepemimpinan mahasiswa semakin kuat.
Acara ditutup dengan pembacaan deklarasi bersama yang melibatkan Mahasiswa dan kalangan praktisi pendidikan serta penandatangan atas deklarasi tersebut. Isi Deklarasi adalah; Menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menjaga Semboyan Bhineka Tunggal Ika dan Kerukunan Umat Beragama; Melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI; Melarang berbagai bentuk kegiatan yang mendukung Kegiatan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Radikalisme dan Terorisme; Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan/ Obat Terlarang; Menanamkan Cinta Tanah Air dan Bela Negara.
(Dyan Jaman)
