Dumai, Riau
MediaTransparancy.com
– Sepekan lebih beberapa media dan beberapa tokoh Riau (katanya) menilai dan menuding penunjukan Fahmi Rizal, sebagai Plt Bapeda Kota Dumai merupakan langkah yang “sesat” dan berpotensi melanggar aturan kepegawaian dan undang undang ASN.
Beberapa gabungan aliansi rakyat, diantaranya, Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Masako) Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arak) dan Rakyat Independent Anti Korupsi (Roiko) mulai angkat bicara dan siap pasang badan, (13/12/25)
Direktur Eksekutif Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arak), kota Dumai, Denew Indra SE menilai, tudingan “kemaruk”(gila jabatan) terhadap Fahmi Rizal yang kini menjabat Sekretaris Daerah Kota Dumai sangat tendensius dan syarat kebencian.
“Tudingan itu terlalu tendensius dan sarat kebencian. Apalagi menyebut dengan sebutan “kemaruk, “Ungkap Denew Indra SE.
Wakil Ketua Forum RT se kota Dumai ini juga menyayangkan, tudingan yang menyatakan Fahmi Rizal (Sekda) mendapatkan jabatannya penuh dengan kontroversi dan sarat dengan rekayasa serta kuat aroma kolusi dan unsur nepotisme karena kedekatan Fahmi Rizal dengan Walikota Paisal SKM Mars.
“Mereka (pihak menuduh_red), lupa kalau jabatan sekda merupakan hak prerogatif Walikota. Jangan asal ngomong seperti _Tong Kosong_, “Sesal Denew Indra SE.
Denew Indra menyayangkan, ada pihak di luar kota Dumai yang menuding dan menilai penunjukan Fahmi Rizal sebagai Plt Bapenda Dumai merupakan langkah yang salah, apalagi kini Fahmi Rizal sudah menduduki jabatan sekda.
“Apa korelasi pihak luar yang mengaku tokoh Riau menilai kinerja pemerintah dalam menempatkan pembantunya pada posisi mana pun, Itu hak prerogatif walikota. Dia, “Fahmi Rizal memang kepala Bapenda, dan kini di tunjuk menjadi Sekda. Sampai saat ini belum ada calon pengganti, wajar aja beliau menjadi Plt. Salahnya dimana, “Terang Denew Indra kembali.
Sementara, Ketua Masyarakat Sipil Anti Korupsi Kota Dumai, Edo Yulihendri menjelaskan, Pemerintah lebih tahu kondisi masyarakat dan struktur organisasi perangkat daerahnya dibanding dengan pihak luar yang hanya bisa menilai.
“Mustahil, mereka lebih tahu dan paham soal pemerintahan dibanding Walikota. Saya yakin semua sesuai aturan. Jangan asal ngomong, “Tegas Ketua Keluarga Putra Putri Abyasa Jalasena Propinsi Riau ini.
( Wawan )
