Bogor, Mediatransparancy.com – Proyek pekerjaan urugan tanah, turap dan pagar untuk area parkir Pengadilan Negeri (PN) Cibinong senilai Rp.869,861 juta mendapat sorotan dari Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kabupaten Bogor.Pasalnya, proyek milik Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) ini merupakan hibah dari Pemkab Bogor kepada instansi vertikal. 
“Bentuk hibah dari Pemerintah Daerah yang menggunakan dana APBD itu dilarang diberikan kepada instansi vertikal, itu diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Permendagri No.37/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD yang memberi penjelasan tentang kebijakan terkait belanja hibah, terutama untuk instansi vertikal (Pemerintah),” kata ketua GNPK Kabupaten Bogor M Sinwan MZ kepada Mediatransparancy.com, Selasa (02/08).
Sinwan menegaskan, jika hal itu dilakukan dengan tidak cermat maka dapat dimungkinkan mata anggaran bisa tumpang tindih antara anggaran yang di berikan oleh Pemerintah Daerah dengan anggaran yang dimiliki oleh instansi vertikal yang ada di pusat.
“Instansi seperti Pengadilan Negeri kan memiliki anggaran dari pusat, kenapa mesti Pemkab Bogor memberikan bantuan hibah, dana sebesar itu kan bisa saja dialokasikan ke yang lain yang lebih membutuhkan,” imbuhnya.
Ia juga menduga adanya kejanggalan dengan nilai proyek tersebut, karena dengan nilai Rp.869,861 juta dengan pekerjaan urugan tanah, turap dan pagar dinilai tidak sebanding. “Nilainya tidak jauh berbeda dengan renovasi rumah wakil Bupati di tahun lalu yang terlihat megah, ini hanya lahan parkir kok. Penegak hukum harus menyikapi hal ini,” ungkapnya.
Sementara itu, ketika hal ini dikonfirmasi kepada kepala DTBP, Lita Ismu enggan berkomentar, dirinya lebih memilih menyerahkannya kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi Rudy Achdiat yang memang didalam bidangnya. Menurut Rudy, bantuan hibah yang diberikan kepada PN Cibinong dirinya sama sekali tidak mengetahui, karena menurutnya hal ini sudah muncul dalam tim.
Penulis : Wawan Suherman/Agus Kusuma
Editor : Safid Firdaus
