banner 728x250

Diduga Lindungi Mutu Beton Rusun Pulogadung II Tidak Sesuai, LSM Minta Pj Gubernur Heru Copot Plt Kadis PRKP DKI

judul gambar

JAKARTA, MediaTransparancy.com – Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rusun PIK Pulogadung Tahap II yang dikerjakan KSO Adhi Karya – Jaya Konstruksi yang menelan anggaran sebesar Rp 484.043.938.811 terindikasi terjadi KKN.

Data yang diperoleh MediaTransparancy.com, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah terjadi adendum hingga VI kali dalam Kontrak yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh PPK dengan penyedia yang bersepakat untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku bersamaan dengan berjalannya Proyek Pembangunan Rumah
Susun PIK Pulogadung Tahap I dengan Jaya Konstruksi selaku kontraktor di Dinas PRKP DKI Jakarta yang menggandeng KSO Adhi – Jaya Konstruksi – Penta selaku kontraktor dan Yodya Karya sebagai konsultan
Manajemen Konstruksi (MK) untuk membangun Proyek Pembangunan Rumah Susun PIK Putogedung Tahap II.

judul gambar

Adapun kesepakatan tersebut tertuang dalam:

1. Surat Kuasa KSO Adhi-Jaya Konstruksi – Penta Nomor 460a/KSO. Adhi-Jakon-Penta/EXT/PIK-11/XII/2021 tanggal 20 Desember 202l hal Pernohonan Addendum Waktu, yang ditujukkan kepada Kepala Bidang Perumahan Dinas PRKP DKI Jakarta selaku PPK.
2. Surat Kepala Bidang Perumahan Dinas PRKP DKI Jakarta selaku PPK Nomor 2093/-1.796.32 tanggal tanggal 22 Desember 2021 hal Tindaklanjut Permohonan Addendum Perpanjangan Waktu, yang ditujukkan kepada Direktur PT. Vodya Karya (Persero),
3. Surat Direktur PT, Vodya Karya (Persero) Nomor 1183/YK/IV/202 tanggal 24 Desember202l hal Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, yang ditujukkan kepada Kepala Bidang Perumahan Dinas PRKP selaku PPK.
4. Surat Kepala Bidang Perumahan Dinas PRKP DKI Perumahan Rakyat selaku PPK Nomor 2ll5l- 1.796.32 tanggal 27 Desember 2021hal Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun PIK Pulo Gadung tahap I Jakarta Timur, yang ditujukkan kepada Kuasa KSO Adhi -Jaya Konstruksi-Penta.
5. Terbitnya Nota Kesepakatan antara Pemprov DKI Nomor 25 tahun 2021 Nornor 9521-1.713.1 tentang Penyesuaian Waktu dan Tahapan Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2022.

Ada dugaan terjadinya KKN pada proyek yang berlokasi di Jl. Raya Penggilingan, Komplek PIK R’T 006 RW 006, Kel.Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur, yang telah dibangun di atas
lahan seluas 36.763 m2, konon sesuai informasi telah dibangun diatas tanah milik Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta berdasarkan
Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, dugaan terjadinya pelanggaran lainnya adalah masalah terkait mutu beton Pembangunan Rumah Susun PIK Pulo Gadung Tahap II.

Rusun PIK Pulo Gadung Tahap lI tersebut dibangun dalam 6 bangunan (tower)
yang terdiri dari Tower A2, A3, A4, B2, 83 dan 84. Setelah dilakukan pemeriksaan atas mutu beton struktur bangunan yang dilaksanakan pada 1 bangunan yaitu Tower B2,
bahwa mutu beton secara destructive test dengan Core Drill Test sebanyak 10 titik sampel dan Non-Destructive Test dengan UPV (Ultrasonic Pulse Velocity) Test sebanyak 30 titik menjadi sample oleh pihak yang ditunjuk oleh tim pemeriksa yakni Polar, UP2M
Teknik Sipil dari Lingkungan, Fakultas Teknik Univorsitas Indonesia (UI) berdasarkan SPK Nomor O7ISPIUPPKKPlA4l2023 tanggal 12 April 2023 dan oleh pihak laboralorium UI
telah melakukan pengambilan sampel di lokasi Rumah Susun PIK Pulo Gadung Tahap II pada
tanggal 15, 28 April dan 13 Mei 2023 dan dilakukan pengujian kuat tekan beton inti (sampel core beton) di Laboratorium Uji Departernen Teknik Sipil pada tanggal28 April 2023 yang sudah dituangkan dalam Laporan Pengujian Mutu Beton Gedung Rusun PIK Pulo Gadung Tahap Il yang mana terdapat delapan titik sampel yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

Selain itu, hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan, bahwa penetapan metode design and build pada pembagunan empat rumah susun berkaitan kontrak multy years yang dikategorikan sebagai pekerjaan yang kompleks karena berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan ltakyat Republik Indonesia (Permen PUPR) Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) lantaran mempunyai risiko
tinggi dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000, penetapan kategori
pekerjaan yang kompleks dan dengan menggunakan metode design and build berdasarkan SK Kepala Dinas PRKP DKI PRKP DKI Nomor 52I Tahun 2019 tentang 10 Kegiatan Pembangunan Rumah Susun Tahun 2019-2021 yang dikategorikan sebagai pekerjaan kompleks, bahwa penetapan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun sebagai pekerjaan kompleks dengan sumber dana APBD seharusnya ditetapkan oleh Gubernur DKI, bukan kepala dinas.

Bahwa empat pembangunan rumah susun dengan kontrak multi years 2019 s/d 2022 yang penetapan metode design and build adalah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PRKP DKI.

Plt Kepala Dinas PTKP DKI Jakarta, Ir. Afan Adriansyah Idris, M. Si yang dikonfirmasi terkait dugaan terjadinya KKN dalam pelaksanaan pembangunan Rusun Pulogadung Tahap II tersebut lebih memilih diam dan terkesan ingin melindungi pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan proyek tersebut.

Menanggapi dugaan terjadinya KKN dalam proses pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rusun Pulogadung Tahap II tersebut, Ketua LSM Dewan Rakyat Pemantau Sengketa (LSM DERAS), Maruli Siahaan kepada MediaTransparancy.com mengungkapkan ketidakheranannya.

“Sejujurnya saya tidak merasa heran. Yang akan membuat saya heran adalah, apabila tidaak ada masalah dalam pelaksanaan pekerjaan di Dinas PRKP DKI. Dari dulu sampai sekarang selalu ada masalah,” ujarnya.

Terkait masalah Pembangunan Rusun Pulogadung Tahap II, Maruli menyatakan telah melakukan upaya klarifikasi kepada berbagai pihak,.

“Kita selaku kontrol sosial telah melakukan berbagai upaya, salah satunya menyurati Dinas PRKP DKI, namun hingga saat ini mereka lebih memilih diam dan cuek. Begitu juga dengan mantan Kadis PRKP DKI, yang saat ini turun jabatan, Sarjoko, namun yang bersangkutan juga tidak mau tau,” ungkapnya.

Dikatakan Maruli, bahwa anggaran untuk membangun Rusun Pulogadung Tahap II tersebut bersumber dari rakyat Jakarta.

“Anggaran untuk membangun Rusun Pulogadung Tahap II itu bersumber dari warga Jakarta, bukan uang pribadi Sarjoko maupun Plt Kadis PRKP DKI, Afan yang harus mereka pertanggungjawaban kepada si pemilik uang, yakni warga Jaakarta,” katanya.

Atas sikap diam yang dipertontonkan oleh Plt Kadis PRKP DKI, Afan Adriansyah maupun mantan Kadis PRKP DKI, Sarjoko, Maruli secara tegas meminta agar Pj Gubernur DKI, Heru melakukan evaluasi.

“Bahwa UU Keterbukaan Informasi Publik sampai saat ini masih berlaku, namun Plt Kadis PRKP DKI Afan dan mantan Kadis PRKP DKI, Sarjoko yang kini menjabat sebagai Wakil Kadis LH abai terhadap UU tersebut, kita mendesak agar Pj Gubernur DKI melakukan evaluasi,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Kadis LH DKI, Sarjoko yang sewaktu proyek tersebut bergulir menjabat sebagai Kadis PRKP DKI yang dikonfirmasi MediaTransparancy.com lebih memilih cuek dan acuh.

Penulis: Redaksi

judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published.