banner 728x250

Diminta Kejaksaan Agung Periksa Proyek Preservasi di Sekitar Parapat, Aktivis Argema PDT: PT Mihta Sarana Niaga Harus Bertanggung Jawab 

MEDIA TRANSPARANCY – Program Pemerintah Menuju Indonesia Maju bisa saja terbengkalai, karena ada saja oknum-oknum yang menyalahgunakan kewengannya untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya.

Seperti Halnya Proyek Preservasi Jalan Jembatan BTS Kabupaten Tobasa – Silimbat – Parapat – Simpang Silangit – Bandara Silangit terbengkalai pembangunannya, khusunya di Daerah Parapat untuk pekerjaan konstruksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

judul gambar

Satker (Satuan Kerja-Kementerian PUPR) selaku pelaksan Jalan Nasional Metropolitan Medan. Dengan Pagu Anggaran Rp. 57.802.004.000,00 Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2020 masa Pelaksanaan 290 (Dua Ratus Sembilan Puluh) Hari Kalender.

Berdasarkan fakta integritas yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur Pelaksana Proyek tersebut tidak terlaksana dengan kontrak yang ditanda tangani, kuat dugaan telah terjadi “KKN”.

Parningotan Manik (Re Member), “keadaan trotoar yang dikerjakan oleh Penyedia Jasa PT Mitha Sarana Niaga, fakta dilapangan ternyata sudah ada yang rusak. Hal tersebut patut dipertanyakan,”Ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, “bahwa proyek tersebut berada di Parapat dekat Loket PT. Sejahtera Transindo, photo, Minggu (09/5/202). Proyek melewati batas yang sudah di tetapkan, terhitung waktu pelaksanaannya sejak.17 Maret 2020 yang lalu hingga saat ini, Rabu (12/05/2021), ternyata belum rampung juga,” Ungkapnya dengan kesal.

Parningotan Manik putra daerah Parapat dan selaku aktivitis, “menjelaskan, bahwasanya pengerjaan proyek yang bersumber dari APBN tersebut sudah melewati batas waktu / tenggang waktu. Sudah terlambat jauh. Ditambah lagi dengan pekerjaan proyek tersebut asal jadi/asal-asalan dan diduga tidak sesuai dengan bill of quantity.

“Terhitung Sejak 17 Maret 2020, hari ini sudah tanggal 09 Mei 2021, coba hitung sendiri, (maksudnya pertanyaan ini ditujukan kepada yang bersangkutan atau Pejabat Pembuat Komitmen, Kementerian PUPR hingga kepada Konsultan pengawas dilapangan-Red).

“Ironisnya, keterlambatan sudah melebihi kontrak yang dibuat artinya (1 tahun), lebih,  pekerjaan tak kunjung tuntas bahkan terkesan asal asalan,” Tandasnya.

“Dirinya berharap proyek ini dapat terealisasi sesuai dengan kontrak yang ditanda tangani, dan bagi oknum-oknum yang diduga terlibat dalam pengawasan dilapangan supaya di evaluasi dan diminta keterangannya.

“Koq bisa kegiatan proyek melebihi kontrak sampai sekarang belum tuntas, kuat dugaan ada oknum yang menyalahgunakan kewenangannya demi kepentingan pribadi, supaya diusut tuntas,” Tegasnya.

Ketua Aliansi Relawan Gerakan Masyarakat Peduli Danau Toba (ARGEMA PDT), “selaku sosial control, berharap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR-RI), untuk memanggil Kementerian PUPR dan juga terhadap kinerja Satuan Kerja (Satker), Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Medan.

Terkait Proyek Proyek Preservasi Jalan Jembatan BTS Kabupaten Tobasa – Silimbat ,Parapat – SP Silangit – Bandara Silangit Nomor Kontrak : 17 Maret 2020, sumber Dana APBN 2020 Dengan Nilai Kontrak Rp. 57.802.004 (Lima Pulu Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Juta Empat Ribu Rupiah).

Khususnya kepada Apatur Penegak Hukum, seperti Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Tipikor Mabes Polri, dan kepada Kepala Staf Presiden, untuk menijau kembali proyek yang diduga sarat dengan KKN.

Masa pelaksanaan 290 hari kalender  Penyedia Jasa PT. Mitha Sarana Niaga, berdasarkan laman LPSE berkantor di Jl. Sisinga Mangaraja XII KM.6,3 No.40 Medan (Kota) Sumatera Utara Nomor NPWPnya, 21.050.522.8-122.000,

Konsultan PT. Adhy Duta Prima KSO PT Sarana Multi Daya, dengan PT. Santo Putra Anugrah, di biayai dari hasil keringat rakyat melalui pajak yang dibayar.

Untuk itu, kami minta Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk segera menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan yang terjadi dilapangan. (Parulian/ Karmel).

 

judul gambar
judul gambar

Response (1)

  1. Menurutku Phisik sarana dan prasarana tidak berkualitas untuk destinasi wisata kelas premium.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *