Home DAERAH Disdik Bogor, Berikan Batasan 20% Baagi Siswa Tak Mampu

Disdik Bogor, Berikan Batasan 20% Baagi Siswa Tak Mampu

308
0
Foto : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor Fahrudin .

Bogor, Mediatransparancy.com – Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun ajaran 2016/2017, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor menyiapkan kuota 20% bagi siswa miskin yang ada di Kota Bogor.

Kuota 20 % tersebut tersedia untuk SMP dan SMA Negeri di Kota Bogor, agar siswa tidak mampu tetap bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Menurut keterangan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor Fahrudin mengatakan “Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor wajib memberikan arahan kepada seluruh kepala sekolah untuk tetap memberikan perhatian khusus untuk mengantarkan para siswanya untuk melanjutkan pendidikan.

Dalam batasan 20 % yang ada untuk SMP dan SMA Negeri Kota Bogor khusus diperuntukan bagi para siswa yang tidak mampu dan anak yatim piatu.

“Semua biaya kita berikan gratis hanya cukup dengan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Program Indonesia Pintar (PIP) dan jika tidak punya bisa menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW,” ujar Fahrudin, Senin (09/05/2016).

Diterima apa tidaknya siswa tersebut dalam kategori siswa yang tidak mampu akan di lihat dari hasil survey ke rumahnya. Selain itu juga Fahrudin juga menuturkan, pengumuman adanya batasan 20 % ini akan dibarengi juga dengan jalur prestasi yang batasnya hanya 10 % ke setiap siswa.

Hal ini butuh pengawasan dari masyarakat pada program ini, selain pengawasan yang ketat juga dilakukan Disdik Kota Bogor dalam semua prosesnya.

“Kami sudah katakan kepada seluruh siswa jika ada penyelewengan langsung laporkan saja. Wartawan pun juga bisa ikut memantau,” jelas Bapak yang berkaca mata.

Fahrudin juga menambahkan, bahwa program jalur seperti ini bagi siswa yang tidak mampu sudah dilakukan sejak tahun kemarin yang sebelumnya hanya 10 persen saja. Kenaikan tahun ini yang 20 persen harus mampu meminimalisir siswa tidak mampu putus sekolah.

Karena di dalam Undang-undang sudah dijelaskan bahwa fakir miskin dan anak yatim piatu wajib dilindungi oleh negara, serta beberapa program dari pemerintah pusat yang menyasar meratanya pendidikan.

“Pemerintah Daerah juga harus ikut mensukseskan, pemerataan pendidikan,” pungkas Fahrudin.

Penulis : Edi Sumardi/A.Riyanto‬
Editor : Safid Firdaus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here