Home Berita Terbaru Diskusi 16 HAKTP dan Launching Posko Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan

Diskusi 16 HAKTP dan Launching Posko Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan

63
0

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Diskusi 16 HAKTP dengan tema ‘Ambil Peran Gerak Bersama Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak’, berikut Launching Posko Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan, mengundang awak media, Sabtu (30/11/2019), di Aula Kelurahan Pamulang Barat, yang diselenggarakan Lingkar Study Feminis dan YLBH APIK.

Kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak sering kali luput dari sorotan media. Dan banyaknya korban yang tidak mampu untuk melaporkan kasus yang dialami. Ditambah lagi dengan data tiap tahunnya, bahwa kasus di lingkup Tangerang Raya sendiri telah dinyatakan zona merah kekerasan seksual, dari tahun 2014-2019 tercatat sebanyak 495 kasus berdasarkan catatan kepolisian dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Sehubungan dengan hal diatas, mengadakan Launching Posko Pengaduan  Perempuan dan Anak disertai Diskusi Publik dalam  rangka memperingati 16 hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan hari Hak Asasi Manusia(HAM) Internasional.

“Diharapkan dari Diskusi 16 HAKTP dan Launching Posko Pengaduan Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat melibatkan Mahasiswa, Aktifis dan beberapa Elemen masyarakat untuk melawan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak,” ujar Eva Nurcahyani, Amd (Presidium Lingkar Study Feminis).

Menurut Eva, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat memperihatinkan dan miris, maka pihaknya berharap partisipasi dan ambil peranan dan sedang mengkampanyekan Anti Kekerasan selama 16 hari ini yang merupakan isu kemanusiaan.

Posko Pengaduan Kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dimanfaatkan dalam mengambil peran penting dalam melawan anti kekerasan yang merupakan hak asasi manusia, peranan perempuan sangat penting untuk bergandengan tangan dalam menghapus kekerasan pada Perempuan dan anak tutur,” Husna Lebby, SH dari LBH APIK Jakarta.

Menurut Husna Lebby, sebagai pengacara yang mendampingi pelaku dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ada 6 wilayah Jabodetabek dan Kerawang kasus sangat banyak ditangani oleh LBH APIK . Sejak tahun 1995 LBH Apik Jakarta terbentuk dalam mewujudkan Sistem hukum, sejak tahun 2016 menangani kasus ini.

Ada 837 pengaduan yang masuk selama kurun 2018, terutama Tangerang paling banyak kasus dan lambat dalam penanganannya,  yang tertinggi KDRT ada 462 kasus setelah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2018

Menurut pendapat Dr.Suhendar, SH, MH perwakilan dari Universitas Pamulang Tangerang, bagaimana nilai-nilai semangat menyuarakan kesetaraan dalam momen ini harus ada kesadaran jangan hanya sebatas simbol terutama soal Posko Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak, harusnya berangkat dari kesetaraan sosial, hukum, ekonomi dan sebagainya, dalam hukum sudah sudah baik dan kesetaraan secara hukum, tapi soal Sosial dan politik masih bermasalah terhadap Kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama wilayah Tangerang khususnya Tangsel, baiknya Pemda membentuk Unit perlindungan Anak dan Perempuan walau tidak bisa diharapkan, ini merupakan PR terbesar dalam wilayah Tangerang dan ditiga kota Kabupaten tutur Suhendar. Berangkat dari kesadaran kita untuk kita sendiri dan cara berfikir serta berinteraksi dengan perempuan, jangan hanya bersifat Seremonial dan hari ada perubahannya.

Perwakilan dari Komnas HAM perempuan, Christina Yulita bertutur secara lugas bahwa suatu terobosan dan butuh generasi muda ambil peran dalam gerak bersama korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Saya sebagai badan pekerja di Komnas Ham, saya mengetahui kampanye 16 hari Anti kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak tahun 2001 sampai 2019 secara nasional dan global serta dalam Internasional dari tahun 1991 suatu momen mengangkat kekerasan Seksual dalam kampanye 16 hari ini, peringkat pertama adalah kasus KDRT baru Kekerasan Seksual.

Bahkan dunia Sosmed dan Online yang disalahgunakan pelaku dengan modus pemerasan dan berdampak kekorban sampai ingin bunuh diri. Mengajak elemen sekitarnya untuk mendapatkan dukungan dan perduli dalam anti kekerasan,” pungkas Christina Yulita.

 

 

Penulis: Ine
alterntif text

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here