Jakarta,Mediatransparancy.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VII tidak keberatan dilakukannya revitalisasi Teluk Benoa. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada, Rabu (27/1).
Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Nasdem, Kurtubi menyampaikan ketidaksetujuan bukan terhadap rencana revitalisasi tapi kepada sumber material. Maka dari itu, Kurtubi minta pemerintah supaya sumber material revitalisasi tidak diambil seluruhnya dari daerah pemilihannya (dapil) di NTB.
Sementara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim kalau revitalisasi Teluk Benoa sudah memenuhi seluruh persyaratannya dan izin dari pihak terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perpres mengenai tata ruang dan lainnya.
Selain membahas revitalisasi Teluk Benoa, dalam rapat tersebut juga membicarakan banyak persoalan yang terjadi di negeri ini diantaranya kasus kebakaran hutan, reklamasi dan revitalisasi di sejumlah wilayah seperti reklamasi Pantai Utara Jakarta, reklamasi 17 pulau di DKI serta revitalisasi Teluk Benoa.
Kemudian, pemerintah bersama Komisi VII DPR merekomendasikan dibentuknya panitia kerja (Panja) reklamasi terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta karena aspek lingkungan hidup masih perlu dibahas mendalam.[dbs/mhd]
