banner 728x250

DPRD Kota Cirebon Dorong Disdik Inovasi Pembelajaran Pada Masa Pandemi

  • Share

KOTA CIREBON, MEDIA TRANSPARANCY – DPRD Kota Cirebon meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon untuk mencari solusi terkait pungutan untuk pembelian LKS yang dibebankan ke orang tua siswa. Sehingga masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan pendidikan yang sesuai. Demikian disampaikan dr. Tresnawaty, ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon saat rapat bersama Disdik tentang evaluasi rencana penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2021, di Griya Sawala, Senin (15/2/2021).

“Hak belajar dan mencari ilmu itu harus didapatkan semua anak-anak di Kota Cirebon,” ucapnya.

judul gambar

Lebih lanjut, Tresnawaty menyarankan Disdik Kota Cirebon untuk membentuk tim teknologi informasi (IT). Untuk itu Ia mendorong agar Disdik bisa membuat LKS digital sebagai bahan belajar siswa di Kota Cirebon.

“Saat ini kita sebenarnya sudah paperless (pengurangan kertas), sudah mulai green life. Apakah bisa LKS ini diganti formatnya menjadi digital? Ini bisa membantu mengurangi beban orang tua siswa,” katanya.

Selain mengurangi beban orang tua siswa, LKS digital menjadi salah satu upaya untuk menciptakan sekolah yang ramah lingkungan.

“Orang tua siswa tak perlu membeli LKS. Tapi bisa mendapatkan LKS digital ini, bisa langsung dibagikan ke siswa dan dikerjakan,” ujar Tresnawaty.

Sementara itu, Kepala Disdik Kota Cirebon, Irawan Wahyono, mengatakan pungutan untuk pembelian LKS yang dibebankan kepada orang tua siswa merupakan imbas dari refocusing anggaran BOS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebelum pandemi Covid-19, Irawan menyebutkan, pengadaan LKS selama dua semester dibiayai melalui BOS.

“Biasanya dua semester. Karena ada refocusing, BOS ini hanya membiayai satu semester. Waktu semester satu itu gratis. 2021 ini kan sudah masuk semester dua. Kami akan tindaklanjuti (keluhan tentang LKS) ini,” kata Irawan.

Irawan mengaku akan mendata sekolah yang mewajibkan siswanya untuk membeli LKS. Disdik bakal mengumpulkan kepala sekolah untuk membahas solusi tersebut. Irawan juga mengapresiasi usulan Komisi III tentang pengubahan format LKS menjadi digital.

“Selama pandemi ini kita memiliki program belajar secara dalam jaringan, ada yang melalui video dan siaran televisi. Program luar jaringan (luring) juga ada, yaitu melalui LKS. Bagaimana format LKS ini diubah (menjadi digital) atau tidak, nanti akan kami catat ini sebagai masukan,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Irawan menyampaikan tentang refocusing atau penyesuaian anggaran BOS yang bersumber dari APBD. Seluruh sekolah dari tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga menengah pertama (SMP) terkena refocusing.

Penulis: Acep
judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *