TOBA, MediaTransparancy.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024, dalam rapat paripurna yang digelar pada Minggu (30/6/2025).
Rapat tersebut menjadi forum penting bagi penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan penandatanganan nota kesepahaman antara DPRD Toba dan Pemerintah Kabupaten Toba.
Fraksi Partai NasDem dalam pandangannya meminta agar seluruh rekomendasi dan hasil evaluasi DPRD, khususnya yang disampaikan melalui Badan Anggaran (Banggar), dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menekankan perlunya evaluasi serius terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak optimal dalam pengelolaan anggaran. Hal ini disebut menjadi salah satu penyebab tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada tahun 2024.
Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga lebih memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan dibanding proyek-proyek fisik. Selain itu, mereka juga meminta agar Dinas Kesehatan memberikan pelatihan profesional bagi para bidan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Dari Fraksi Partai Persatuan Indonesia Demokrat, dukungan disampaikan terhadap sejumlah rekomendasi Banggar, termasuk usulan penataan ulang program yang belum berorientasi pada hasil (output) dan dampak (outcome). Fraksi ini juga mendorong peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban dengan mencantumkan indikator kinerja yang terukur.
Fraksi PKB turut menegaskan pentingnya agar saran dan masukan dari fraksi-fraksi menjadi bahan evaluasi oleh Bupati. Mereka juga menggarisbawahi perlunya tindak lanjut atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 dan 2024 serta saran dari Banggar.
Dalam sambutannya, Bupati Toba, Effendi Napitupulu, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Toba atas kerja sama dan dukungan dalam pembahasan Ranperda LKPJ APBD 2024.
“Semoga seluruh proses ini menjadi langkah nyata dalam membangun Kabupaten Toba yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan senantiasa berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Bupati Effendi Napitupulu.
(LH)
