banner 728x250

Dua Ahli Pidana dan Jamwas Kejagung : Jika Panggilan Eksekutor Tidak Dipenuhi Terpidana Robianto Idup Dimasukkan Saja DPO

  • Share

MEDIATRANSPARANCY -Dua ahli hukum pidana Prof Dr Andre Yosua SH MH MA, dan Dr Effendi Saragih SH MH, dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Dr Amir Yanto SH MH menyoroti dan mengkritisi eksekusi terhadap terpidana Robianto Idup yang sampai saat ini belum dilaksanakan oleh eksekutor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Menurut Ahli hukum Prof Dr Andre Yosua SH MH MA menyampaikan, sebagaimana tahapan pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana, setelah eksekutor menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA), jaksa harus cepat-cepat laksanakan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jangan ditunda-tunda karena menyangkut keadilan bagi saksi korban, dan pelaksanaan eksekusi tersebut merupakan perintah undang undang demi kepastian hukum. “Jika menunda-tunda atau menelantarkan eksekusi bisa juga diartikan bahwa eksekutor nya tidak menggubris perintah putusan Mahkamah Agung (MA), Prof Dr.Andre Yosu SH MH.

judul gambar

Demikian juga disampaikan Ahli Pidana dan Dosen Fakultas Hukum Univerisitas Trisakti Dr.Effendi Saragih SH MH, setelah pemanggilan secara patut sudah dilakukan eksekutor tetapi tak digubris terpidananya maka, eksekutor sudah selayaknya melakukan jemput paksa terhadap terpidana yang tak peduli tahapan-tahapan proses hukum itu. “Jika pada waktu jemput paksa itu terpidananya tidak ada di tempat atau menghilang, maka sudah seharusnya dimasukan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO),” ujar Dr Effendi Saragih SH MH menjelaskan pada wartawan, 15/9/2021.

Menurut Effendi Saragih, adapun alasan alasan terpidana tengah menempuh upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK), itu tidak menghalangi eksekutor melakukan eksekusi terhadap terpidana. Sebagaimana diatur dalam KUHAP hal itu sama sekali tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi. “Hukuman dijalani saja dulu. Kalau PK dikabulkan atau terpidana dibebaskan, ya JPU melakukan eksekusi atau mengeluarkan lagi dari penjara. Harus seperti itu demi kepastian hukum, dan jika panggilan tidak dihiraukan, terpidana dimasukkan saja masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)” ujar Effendi Saragih.

Terkait pelaksanaan eksekusi terpidana Robianto Idup seolah olah dibuat simpang-siur oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sementara Jampidum Dr Fadil Zumhana SH MH ketika ditanya belum terlaksananya eksekusi terpidana Robianto Idup, Jampidum hanya mengalihkan tanggungjawab dengan mempersilakan wartawan menanyakan kepada Kajari Jakarta Selatan atau ke Kejati DKI Jakarta.

Ironisnya, pihak Kejati DKI Jakarta saat ditanya terkait eksekusi tersebut pernah mengatakan, akan mengingatkan Kejari Jakarta Selatan. Namun setelah berlangsung beberapa waktu, terakhir Kajari dan Kajati tidak mau lagi memberi penjelasan terkait sudah sampai sejauh mana eksekusi terpidana Robianto Idup. Yang pasti terpidana Robianto Idup sampai saat ini belum menjalani hukumannya. Bahkan keberadaannya menjadi teka-teki. Ada yang menyebut masih di Jakarta tetapi ada pula info menyebutkan berada di luar negeri.

Menurut Jaksa Muda Pengawasan Kejaksaan Agung (Jamwas) Dr Amir Yanto SH MH, menyampaikan, jika eksekutor tidak melaksanakan tugasnya JAM maka Jampidum perlu melakukan eksaminasi. Apabila hasil eksaminasi Jampidum menunjukan adanya pelanggaran disiplin maka, Jamwas akan menanganinya lagi. “Setiap putusan yang berkekuatan hukum tetap seharusnya segera dieksekusi. Menunda apalagi sampai terkesan menelantarkan eksekusi mengundang berbagai kecurigaan terhadap eksekutor, dan jika tidak melaksanakan tugas eksekusi maka termasuk suatu pelanggaran disiplin”, ungkap Jamwas.

Sebagaimana diketahui dalam perkara ini, bahwa terpidana Robianto Idup sebelumnya sempat buron, DPO dan dired noticekan saat kasus penipuan yang dilakukannya terhadap saksi korban Herman Tandrin dalam tahap penyidikan. Robianto Idup dibawa dari Denhaag Belanda ke Indonesia untuk menjalani proses hukum dan dijebloskan ke dalam tahanan.

Namun dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Robianto Idup dibebaskan dari dakwaan Jaksa. Namun di tingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA) menganulir putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menghukum Robianto Idup selama satu tahun dan enam bulan penjara (1,5) tahun penjara. Terkait keberadaan terpidana Robianto Idup, baik pihak keluarga dan Penasehat hukum terpidana belum dapat dikonfirmasi.

Penulis : P. Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *