JAKARTA, MediaTransparancy.com – Pada tahun anggaran 2021 yang lalu, Pemprov DKI melalui Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Kota Administrasi Jakarta Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp 12,8 miliar untuk kegiatan Pembangunan Saringan Sampah Rotary Screen.
Namun dalam pelaksanaannya berbagai kalangan mencium aroma tidak sedap dalam proses pengdaan barang, yang disinyalir penuh rekayasa.
Data yang diperoleh MediaTransparancy.com dari sumber terpercaya menyampaikan, bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan ini telah banyak pihak yang memberi masukan agar Sudin SDA Jakut tidak melaksanakan pekerjaan tersebut.
Namun karena adanya dugaan gratifikasi dari pihak pelaksana dan pemilik barang, pekerjaan terpaksa dilaksanakan dan ditagih.
Dikatakan sumber, bahwa pembangunan Mesin Saringan Sampah Otomatis Jenis Rotary Di Rumah Pompa Bulak Cabe (Cilincing) dan Bukit Gading Raya (BGR-Kelapa Gading), TA 2021 dengan nilai HPS Rp. 12.852.613.531,09 yang dikerjakan CV. Mega Jaya Teknindo (CV. MJT) dengan nilai penawaran Rp. 12.418.832.214,80 atau 96,5 % dari HPS, dituding sarat dengan indikasi korupsi.
Adapun indikasi KKN yang terjadi adalah, barangnya sudah tersedia sebelum dilaksanakannya pelelangan.
Tidk hanya itu, dalam pelaksanaan pekerjaan, indikasi dudukan mesin yang tak sesuai dinding beton.
Atas permasalahan tersebut, Ka Sudin SDA Jakut beserta stafnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut telah dilaporkan berbagai elemen masyarakat ke aparat hukum wilayah Jakarta Utara.
Namun sayangnya, laporan kasus tersebut mandeg hingga saat ini. Kuat dugaan, pejabat Sudin SDA Jakut telah membereskan para pihak APH, sehingga perkembangan penanganan laporan tersebut tidak jalan.
Sementara itu, Ka Sudin SDA Jakut, Adrian Mara Maulana yang dikonfirmsi terkait dugaan korupsi pelaksanaan kegiatan tersebut lebih memilih diam.
Menanggapi dugaan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan kegiatan pada Sudin SDA Jakut tahun anggaran 2021 tersebut, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (GRACIA), Hisar Sihotang kepada MediaTransparancy.com mengungkapkan, bahwa sebuah keniscayaan kalau tidak ada korupsi dalam pelksanaan pekerjaan pada Sudin SDA Jakut.
“Dari dulu sampai sekarang dugaan korupsi dalam pelaksanaan kegiatan Sudin SDA Jakut masih saja terjadi, dan akan tetap terjadi,” ujarnya.
Hisar mengatakan, lemahnya penegakan hukum di wilayah Jakarta Utara semakin membuka ruang kepada pejabat Sudin SDA Jakut untuk berinteraksi dengan korupsi.
“Penegakan hukum yang ‘mandul’ membuat para pejabat Sudin SDA Jakut ‘bersahabat’ dengan korupsi,” ungkapnya.
Hisar menambahkan, bahwa kasus Pembangunan Saringan Sampah Rotary Screen tersebut menambah panjang deretan kasus pada Sudin SDA Jakut.
Hisar menekankan, jika hanya berpangku tangan terhadap penanganan oleh aparat hukum, pihaknya merasa sangat pesimistis.
“Saya tidak yakin Polres Jakut atau Kejari akan menangani permasalahan tersebut dengan baik dan benar. Sebab, kita sama-sama tau sepert apa ketiga institusi tersebut,” ujarnya.
Untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum di wilayah Jakarta Utara dan juga menciptakan iklim kerja yang bebas dari KKN di Sudin SDA Jakut, Hisar meminta adanya kepekaan Pj Gubernur DKI Jakarta terhadap berbagai temuan masyarakat.
“Jika Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menginginkan iklim kerja yang terbebas dari KKN di Sudin SDA Jakut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi menyeluruh. Copot semua pejabat disana, ganti dengan yang memiliki integritas,” terangnya.
Penulis: Redaksi
