JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM – Deputi Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Masmun Yan Manggesa, menilai Ekspedisi NKRI Tahun 2017 dapat dikatakan berhasil mengurangi kesenjangan pembangunan di daerah tertinggal, terluar dan terpencing.
“Terima kasih banyak atas pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga kita dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi saudara-saudara kita di daerah yang terpencil dan terisolir,” ungkap Yan Manggesa usai rapat evaluasi Ekspedisi NKRI 2017.
Yan menambahkan dari hasil evaluasi ini akan digunakan untuk menindaklanjuti hasil temuan pada kegiatan Eskpedisi NKRI Tahun 2017 sekaligus merancang kegiatan serupa di masa mendatang.
Sementara itu, Koordinator Ekspedisi NKRI Tahun 2017, Kolonel Inf. Dwi Anggono melaporkan beberapa hasil temuan pada masing-masing sub korwil pada ekspedisi yaitu bidang flora fauna, bidang sosial budaya; bidang potensi bencana, bidang media dan data, bidang geologi, bidang kehutanan, dan bidang pengabdian masyarakat.
Dwi berharap agar hasil temuan ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah agar selanjutnya dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas.
Rapat evaluasi ini juga diisi diskusi panel yang dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama, diskusi ini membahas temuan bidang flora dan fauna oleh PKT Kebun Raya-LIPI, Inggit Puji Astuti; bidang sosial budaya oleh Dosen Fakultas Psikologi Unpad, Tutty Sodjakusuma, dan temuan di bidang potensi bencana oleh Saka Energi Indonesia, Rovicky Dwi Putrohadi. Sebelumnya, diskusi diawali dengan penayangan film pendek Overview Ekspedisi NKRI Tahun 2017 oleh Letkol Inf Adek Chandra.
Sesi kedua dilanjutkan dengan diskusi temuan bidang media dan data oleh Dosen FIKOM Unpad, Wawan Setiawan, Bidang Geologi oleh Pusat Survey Badan Geologi Nasional, Pudjo Asmoro, bidang Kehutanan oleh Dinas LHK, Ahmad yusuf, dan temuan bidang pengabdian masyarakat oleh Dosen Fakultas Psikologi Unpad, Sri Rahayu Astuti.
Dari diskusi, sejumlah saran atas temuan menonjol tiap-tiap sub korwil akan menjadi perhatian khusus dan ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah.
Masalah transportasi menjadi masalah mutlak, selain itu infrastruktur, listrik, air bersih, jaringan komunikasi, dan kebutuhan umum perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Melakukan penambahan dan peningkatan kapasitas personel kehutanan agar pelaksanan aturan dapat terawasi dengan baik.
Diharapkan pelaksanaan Ekspedisi kedepannya, diprioritaskan pada daerah yang membutuhkan kehadiran TNI dan Pemerintah. Agar lebih terencana, kegiatan studi tentang lokasi pra-ekspedisi harus dilakukan, dan untuk koordinasi monitoring memerlukan bantuan media komunikasi. Serta, diperlukan koordinasi dengan instansi terkait. (ES265)
