banner 728x250

Fakta Persidangan Keterangan Saksi dan Alat Bukti Berseberangan Majelis Hakim Diminta Bebaskan Arwan Koty Dari Segala Tuntutan Hukum

  • Share

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dituduhkan kepada Arwan Koty, dalam perkara dugaan laporan palsu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terlalu dipaksakan.

Pasalnya, JPU ditengarai telah merekayasa isi dakwaannya dan dinilai tidak sesuai atau tidak berdasarkan alat bukti yang dilampirkan dalam berita acara penyidikan dari Kepolisian, sehingga terdakwa harus dinyatakan bebas dan dipulihkan nama baiknya.
Hal itu disampaikan penasehat hukum terdakwa, Aristoteles MJ Siahaan SH dan Effendi Sinabariba SH, pada wartawan usai persidangan tunda agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pimpinan majelis hakim Arlandi Triyogo, didampingi hakim anggota Toto dan Ahmad Sayuti.

judul gambar

Menurut penasehat hukum, berkaitan dengan perkara yang menzalimi terdakwa Arwan Koty atas laporan Bambang Prijono, Presiden Direktur (Presdir) PT. Indotruck Utama (PT.IU), melalui kuasa melapor Priyonggo, dari awal Penyelidikan, Penyidikan berkas perkara klien kami sudah cacat hukum.

Sebab antara alat bukti dan keterangan pelapor dan saksi saksi semuanya berseberangan alias tidak sinkron, yang mana antara bos dan karyawannya sangat berbeda keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian, sebagaimana dapat dilihat dalam BAP keterangan antara Presdir PT. IU Bambang Prijono dengan keterangan karyawannya Sales Manager Marketing PT. IU, Susilo Hadiwibowo.

Sebagaimana keterangan Bambang Prijono dalam sidang online sebelumnya di PN Jakarta Selatan dan saksi Priyonggo, jelas mengatakan, perkara yang dilaporkan Arwan Koty terhadap dirinya dihentikan Penyidik Polda Metro Jaya pada tahap Penyidikan, sementara alat bukti yang Bambang serahkan saat melaporkan di Kepolisian ternyata laporan Arwan Koty dihentikan pada tahap Penyelidikan sesuai alat bukti Jaksa Penuntut Umum Abdul Rauf dan Sigit Hendradi dalam persidangan yakni surat ketetapan, S Tap /66/V/RES 1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 17 Mei 2019 dan STaf /2447/xII/2019/Dit.reskrimum, tanggal 31 Desember 2019, dihentikan saat penyelidikan. Sementara keterangan BAP saksi Susilo Hadiwibowo mengatakan laporan Arwan Koty dihentikan pada tahap Penyelidikan, “sehingga dalam perkara ini jelas jelas terlihat adanya penzaliman untuk mengkriminalisasi terdakwa dengan hasil rekayasa berkas perkara bisa dinaikkan sampai ke persidangan”, ucap penasehat hukum 26/6/2021.

Penasehat menyampaikan, bukan hanya keterangan para saksi yang tidak akurat, juga dakwaan Jaksa yang disusun dengan asal asalan dan indikasi rekayasa, sehingga dalam persidangan pembuktian pokok perkaranya mengalami kendala dan bentrok dengan argumen argumen atau perdebatan antara terdakwa, penasehat hukum terdakwa dengan majelis hakim.

Dimana dalam dakwaan Jaksa tertulis penghentian laporan Arwan Koty terhadap Bambang Prijono dihentikan pada tahap Penyidikan. Padahal, jelas jelas alat bukti yang ada dalam berkas perkara Jaksa, dinyatakan laporan dihentikan pada tahap Penyelidikan. Dalam dakwaan Jaksa juga disebutkan, Arwan Koty melakukan pemalsuan surat atau document, padahal Arwan Koty tidak pernah diperiksa penyidik sebagai tersangka dalam pidana pemalsuan.
Sementara pasal yang didakwakan Jaksa tidak ada pasal pemalsuan sebagaimana pasal 263 yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan jaksa mendakwa Arwan Koty melanggar pasal 220 KUHP dan pasal 317 KUHP.

“Sesungguhnya perkara tersebut dari awal tidak layak disidangkan, sekalipun hakim menolak permohonan Praperadilan, namun selayaknya perkara yang menimpa Arwan Koty ini sudah distop dalam sidang Putusan Sela, seharusnya majelis hakim menolak dakwaan JPU, karena tidak cermat dan cacat hukum”, ujarnya.

Jika melihat pokok perkara ini sebenarnya tidak sulit untuk membuktikannya asal ada kejujuran dari majelis hakim dan JPU. Sebab perkara ini merupakan perkara pidana biasa akibat dugaan rekayasa yang hanya untuk menzalimi Arwan Koty. Namun majelis hakim terkesan menggiring opini bahwa perkara ini seolah olah sulit dan seolah olah terdakwa Arwan Koty telah bersalah melakukan laporan palsu.

Pada hal jika majelis hakim jernih dan obyektif melihat dan membaca berkasnya, bahwa perkara ini terjadi pada tahun 2017 lalu saat Arwan Koty membeli alat berat Excavator senilai 1.265 miliar rupiah dengan lunas sesuai perjanjian dengan PT. IU selaku penjual. Akan tetapi alat berat yang dibeli lunas tersebut tidak diberikan atau tidak diserahkan PT.IU kepada Arwan Koty. Sehingga melaporkan Bambang Prijono Presdir PT.Indotruck Utama ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya sesuai LP/B/3082/V/2019/Ditreskrimum. Namun, laporan tersebut dihentikan pada tahap Penyelidikan sesuai surat ketetapan STap /2447/XII/2019/Dit.Reskrimum tanggal 31 Desember 2019.

Sementara berdasarkan surat ketetapan penghentian Penyelidikan tersebut, Arwan Koty dilaporkan balik oleh Bambang Prijono SP sebagaimana pasal 220 KUHP dan pasal 317 KUHP, tentang laporan palsu, yang pada saat ini disidangkan, ucap penasehat hukum dengan tegas.

Menanggapi laporan balik dari Bambang Prijono tersebut, menurut penasehat hukum, timbul dugaan bahwa untuk menghilangkan rasa tanggung jawab PT.IU selaku penjual alat berat itu, dan ada niat untuk tidak mengembalikan uang pembelian lunas alat berat kepada Arwan Koty, sehingga dibuat atau disusun dugaan rekayasa dengan melaporkan balik Arwan Koty di Kepolisian dengan dakwaan jaksa membuat laporan palsu. Dengan kenyataannya, dalam persidangan antara alat bukti dan keterangan sesama saksi dari pelapor tidak bersesuaian alias berseberangan satu sama lainnya walau sudah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaan masing masing.

Sementara berkaitan dengan jalannya persidangan, selaku kuasa hukum dan keluarga terdakwa kami merasa sangat kecewa, sebab majelis menolak permohonan pihak terdakwa untuk dilakukan konfrontir atau penyesuaian keterangan saksi pihak PT. IU dengan saksi Fini Fong istri terdakwa yang sangat mengetahui perkara tersebut.

“Dari awal memang perkara ini sudah terindikasi adanya rekayasa sebab alat bukti hanya surat ketetapan Penyelidikan yang belum ada korban dan tersangka yang dilaporkan Arwan Koty, namun berkas perkara bisa disidangkan. Oleh karena itu, majelis hakim supaya obyektif melihat kejanggalan alat bukti dan keterangan antara saksi dari pihak pelapor sebagai fakta persidangan yang tidak sinkron alias berseberangan, sehingga merupakan pertimbangan majelis hakim pimpinan Arlandi Triyogo untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tuntutan hukum”, kata Aristoteles dan Efendi.

Jika majelis hakim masih menganut praduga tak bersalah dan tidak ada konflik interest atau asas kepentingan, seharusnya majelis hakim gampang sekali untuk membuktikan dan menyelesaikan perkara ini. Hanya satu pertanyaan, apakah alat berat yang dibeli lunas itu sudah diserahkan langsung sesuai PJB kedua belah pihak. Apakah ada surat penyerahan barang dari penjual yang diterima pembeli atau kuasanya.

“Jika hal itu tidak dilaksanakan penjual maka pembuktian perkara ini sudah selesai dan tidak perlu bersidang melebar kesana kemari sehingga terkesan majelis hakim mencari cari kesalahan terdakwa. Majelis harusnya mampu menyimpulkan dan memerintahkan pelapor untuk mengembalikan uang terdakwa pembelian alat berat yang tidak diserahkan PT.IU tersebut dan terdakwa harus diputus bebas” ucap Effendi

Penulis : P. Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *