JAKARTA, MediaTransparancy.com – Dugaan terjadinya penggelembungan anggaran untuk pengadaan Pakan Satwa Taman Margasatwa Ragunan (TMR) terus menggelinding bak bola salju. Bagaimana tidak, hanya dalam kurun waktu satu mata anggaran, yakni tahun anggaran 2022 dan 2023 terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 11 miliar.
Besarnya kenaikan anggaran ini memantik munculnya kecurigaan akan terjadinya persekongkolan yang dilakukan oleh para pejabat terkait (Dinas Pertamanan dan Kehutanan Jakarta dan UPT Ragunan) bersama kontraktor pelaksana untuk tujuan memperkaya diri sendiri. Sebab diketahui peningkatan anggaran yang sangat fantastis tersebut tidak disertai adanya penambahan hewan/satwa.
Data yang diperoleh MediaTransparancy.com, bahwa pada tahun anggaran 2022, UPT Ragunan mengalokasikan anggaran untuk Pakan Satwa Ragunan sebesar Rp 19,6 miliar.
Sementara itu, pada tahun anggaran 2023, jumlah anggaran untuk Pakan Satwa Ragunan sebesar Rp 30,6 miliar. Atau terjadi kenaikan anggaran dengan jumlah sebesar Rp 11 miliar.
Hingga saat ini, publik diperhadapkan dengan sikap cuek yang dipertontonkan Kadis Pertamanan dan Kehutanan Jakarta, Bayu Megantara maupun Kepala UPT Ragunan, drh. Endah Rumiyati, M.Si. Kedua pejabat Pemda Jakarta ini sepertinya menganggap bahwa anggaran yang digelontorkan untuk Pengadaan Pakan Satwa Ragunan bersumber dari kantong pribadi mereka sehingga sangat tertutup ke publik.
Menanggapi dugaan terjadinya penggelembungan anggaran Pengadaan Pakan Satwa Ragunan tahun anggaran 2022-2023, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (GRACIA) mengungkapkan ketidakkagetannya.
“Sesungguhnya saya tidak kaget akan hal ini. Jika dalam pengelolaan anggaran di Ragunan tidak ada KKN, baru saya akan benar-benar kaget,” ujarnya.
Dikatakan Hisar, semua kegiatan di Ragunan terindikasi korupsi.
“Semua kegiatan, saya pastikan terjadi korupsi. Yang jadi pertanyaan adalah, aparat hukum mana yang mampu memeriksanya secara detail dan profesional? Kejati aja mereka tidak anggap,” ungkapnya.
Hisar mengatakan, bahwa dugaan adanya penggelembungan anggaran untuk Pengadaan Pakan Satwa Ragunan bukan sesuatu yang sulit dibuktikan.
“Anak kecil pun bisa membuktikannya. Tinggal menghitung berapa jumlah satwa tahun 2022, berapa jumlah satwa tahun 2023, berapa kenaikan harga, padu padan kan, apakah muncul angka Rp 11 miliar? Jika tidak muncul angka itu, berarti ada upaya perampokan anggaran,” katanya.
Tidak hanya itu, Hisar juga menyoroti harga satuan Pakan Satwa yang dibuat oleh UPT Ragunan.
“Mereka bisa membuat harga untuk Ikan Mas sebesar Rp 60.000, sementara harga di pasaran hanya berkisar Rp 30.000-35.000, atau ada selisih harga sebesar Rp 25.000 per kilogram. Ini kan luar biasa permainannya. Emangnya pakan untuk satwa di Ragunan Ikan Mas yang sisiknya terbuat dari bahan emas juga?” serunya.
Begitu juga dengan harga daging sapi, UPT Ragunan menetapkan harga sebesar Rp 145.000 per kilogram, sedangkan harga pasaran pada saat ini ada pada kisaran Rp 100.000-110.000 per kilogram, atau terdapat selisih sebesar Rp 35.000 per kilogram.
“Emang satwa Ragunan makan daging sapi berasal dari negara khusus sehingga harus semahal itu? Ini luar biasa permainannya,” katanya.
Hisar secara tegas mengatakan, bahwa untuk memutus mata rantai korupsi yang terjadi di UPT Ragunan, pihaknya hanya berharap kepada tangan dingin Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung.
“Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan Tinggi Jakarta, apalagi Inspektorat Jakarta sudah sangat tipis, bahkan sudah tidak ada. Sehingga, untuk memutus mata rantai korupsi yang terjadi di Ragunan, masyarakat hanya berharap kepada Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung. Kita percaya, Pramono Anung akan mengusut dugaan korupsi yang terjadi di Ragunan,” sebutnya.
Hisar juga menyarankan, setelah dilantik nanti, pihaknya mendesak agar Pramono Anung melakukan pembenahan di Dinas Pertamanan dan Kehutanan Jakarta maupun UPT Ragunan.
“Setelah dilantik nanti, Pramono Anung harus mencopot Bayu Megantara sebagai Kadis Pertamanan dan Kehutanan Jakarta dan drh. Endah sebagai Ka UPT Ragunan,” tandasnya.
Penulis: Redaksi
