Transparancy Aceh Timur – Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah, S.E, bersama Wakil Bupati Aceh Timur, T. Zainal Abidin, S.Pd.I., M.H, melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kuala Idi di Desa Blang Geulumpang, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur. Jumat, 07 Nov 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara dekat kondisi muara pelabuhan yang mengalami pendangkalan dan telah menimbulkan keresahan bagi para nelayan.
Ditempat itu, Wagub Aceh dan Wabup Aceh Timur mendengarkan langsung keluhan para nelayan yang mengaku kesulitan keluar masuk pelabuhan akibat sedimentasi yang cukup parah di muara Kuala Idi. Kondisi itu membuat kapal nelayan kerap terhambat saat hendak melaut maupun saat kembali membawa hasil tangkapan.
Wakil Gubernur Aceh Fadhullah, S.E menyampaikan keprihatinannya atas persoalan yang dihadapi para nelayan. Ia menegaskan bahwa persoalan kedangkalan muara bukan hal yang bisa dibiarkan berlarut-larut, karena berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
“Pengerukan laut harus dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun, karena ini menyangkut kelancaran aktivitas nelayan dalam mencari nafkah. Jika muara dangkal, tentu akan sangat mengganggu mobilitas kapal dan berdampak pada hasil tangkapan,” Ujar Wagub Aceh di sela kunjungannya.
Fadhullah juga menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan segera mengusulkan program pengerukan tersebut kepada instansi terkait. Menurutnya, PPN Kuala Idi memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah, sehingga perawatan dan perbaikan fasilitas pelabuhan harus menjadi perhatian khusus.
“Insya Allah, hal ini akan kita usulkan segera. Apalagi potensi pendapatan dari PPN Idi sangat besar dan berpengaruh terhadap ekonomi nelayan serta PAD daerah. Kita ingin aktivitas pelabuhan berjalan lancar dan produktif,” Tambah Wagub.
Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Timur, T. Zainal Abidin, S.Pd.I., M.H, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari aktivitas di PPN Kuala Idi mencapai sekitar Rp250 juta per tahun yang masuk langsung kekas daerah di Provinsi Aceh. Pendapatan tersebut berasal dari berbagai sektor seperti pas masuk kapal, sewa lahan, sewa kuliner, parkir, hingga biaya keluar masuk kapal.
“Dengan potensi sebesar ini, tentu sangat disayangkan bila aktivitas pelabuhan terganggu. Kita berharap dengan kunjungan Bapak Wakil Gubernur Aceh, persoalan ini bisa segera direspons dan ditangani secara nyata,” Ungkap Wabup.
Ia menambahkan, apabila tidak segera dilakukan pengerukan dan penambahan jeti batu muara, maka arus keluar masuk kapal di Kuala Idi akan terus terganggu. Kondisi itu dikhawatirkan dapat memicu naiknya harga ikan di pasaran dan mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat pesisir dan secara khusus di masyarakat di Aceh Timur secara umum.
“Jika aktivitas nelayan terganggu, dampaknya akan terasa langsung oleh masyarakat luas. Harga ikan bisa melonjak, dan perekonomian pesisir akan lesu. Karena itu, kami sangat berharap ada langkah cepat dan tepat dari Pemerintah Provinsi Aceh maupun Pusat,” Tutup T. Zainal Abidin.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri oleh Dr. Darmawan M. Ali, ST, MISD selaku Asisten II Setdakab Aceh Timur, Camat Idi Rayeuk M. Hasbi, S.E., M.M, Danpos Lanal Idi M. Rizki A.A, KBO Satpolairud Ipda Azhar, S.Sos, H. Husaini selaku tokoh masyarakat, Muzakir (Keucheik Ki) anggota DPRK Aceh Timur, serta Keucheik Desa Blang Geulumpang, Iskandar Yahya.
Kehadiran para pejabat ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mencari solusi bagi persoalan yang sudah lama dikeluhkan oleh masyarakat nelayan. Diharapkan, tindak lanjut dari hasil peninjauan ini dapat segera terealisasi demi keberlanjutan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir Timur Aceh. (SR)
