Bogor, Mediatransparancy.com – Pemerintah daerah Kabupaten Bogor, dinilai berbagai pihak telah gagal dalam mengelolah uang rakyat dengan ditandai masih tingginya Silpa yang diperuntukan bagi pembangunan.
Kritikan pedas pun kian gencar dimana hal itu bukti kongkret Bupati dan DPRD sudah tidak sanggup lagi mengelola uang rakyat dari hasil pajak.
Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Kabupaten Bogor, AY Sogir menilai, akibat Silpa membuat kepentingan rakyat terbengkalai karena kegiatan pembangunan yang belum terealisasi.
“Ini bisa meningkatkan rasa tidak percaya masyarakat Kabupaten Bogor untuk membayar pajak. Dan SKPD tak bekerja maksimal hanya diam dan menunggu bukan jemput bola, padahal usulan dari seluruh kepala desa untuk infrastruktur tak juga diakomodir,”kata Sogir.
Kata Sogir, LSM Gerak akan memberikan apresiasi jika pemerintah atau SKPD yang berhasil dalam melakukan pembangunan bagi Bumi Tegar Beriman.
“Kami selaku lembaga kontrol sosial wajib mengkritik agar kenerja SKPD lebih baik, dan perbaiki kinerja oknum PNS yang korupsi waktu dan menomor duakan tanggung jawab. Inspektorat harus memberikan sanksi terhadap oknum PNS seperti itu,”jelasnya.
Elemennya juga meminta kepada pemimpin daerah agar mengganti kepala SKPD yang bukan pada bidangnya, dengan mengganti orang yang kompeten, kredibel dan akuntabel,.”Selama ini banyak yang hanya asal ibu senang,”pungkasnya.
Penulis : Agus Kusuma/Agus Rianto
Editor : Safid Firdaus
