Home News GUBERNUR: DATA KEPENDUDUKAN SANGAT PENTING DALAM PEMBANGUNAN

GUBERNUR: DATA KEPENDUDUKAN SANGAT PENTING DALAM PEMBANGUNAN

271
0

Kota Jambi, Transparancy.com –Gubernur Jambi, H.Hasan Basri Agus (HBA) menyatakan bahwa data kependudukan sangat penting dalam pembangunan. Hal tersebut disampaikan oleh gubernur dalam Sosialisasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bertempat di Ratu Convention Center (RCC), Kota Jambi, Sabtu siang (8/3). Sosialisasi Undang-Undang (UU) Administrasi Keprendukan, yakni sosialisasi perubahan dari UU nomor 23 tahun 2006 ke UU nomor 24 Tahun 2013 ini disampaikan dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), H. Gamawan Fauzi dan pejabat terkait dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Tema acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini adalah “Dengan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pengawasan Pelaksanaannya, Kita Tingkatkan Efektivitas Pelayanan kepada Masyarakat.”

Gubermur mengatakan, data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang sangat penting untuk digunakan dalam berbagai keperluan: alokasi anggaran seperti perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.

Untuk itu, gubernur mengingatkan sekaligus menghimbau seluruh aparatur pemerintahan yang bertugas
dalam pendataan adminidtrasi kependudukam, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, supaya melaksanakan pendataan adminislstrasi kependudukan semaksimal mungkin.

Gubernur mengungkapkan, pekerjaan rumah pemerintah seperti upaya peningkatan pelayanan kepada masyarat, dan program yang menyentuh langsung bagi masyarakat seperti program Satu Miliar Satu Kecamatan (Samisake), membutuhkan akurasi data kependudukan, ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta ketunggalan dokumen kependukan.

Gubernur mengucapkan terimakasih kepada Mendagri RI dengan adanya sosialisasi administrasi kependukan ini, untuk meningkatkan pemahaman bahwa perubahan UU nomor 23 Tahun 2006 ke UU nomor 24 Tahun 2013 ini sangat mendasar. “Ini mengartikan, dalam implementasinya, diperlukan pola pikir dari para penyelenggara dan pelaksana pelayanan administrasi kependudukan, mulai dari Pemerintahan
Desa/Kelurahan, Kecamatan, sampai ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota,”
ujar gubernur.

Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi mendukung
lancar dan suksesnya percepatan penyelesaian pencetakan KTP Elektronik. Selain itu, gubernur
mengingatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku, pengurusan dan penerbitan seluruh dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gamawan Fauzi menyampaikan paparan dengan judul Perubahan Mendasar di Bidang Administrasi Kependudukan Berdasarkan UU nomor 24 Tahun
2013.

Gamawan Fauzi menjelaskan dasar pemikiran, berbagai tantangan dan permasalahan dalam pembuatan e-KTP (KTP Elektronik), serta manfaat dari adanya KTP elektronik. Gamawan Fauzi mengakui bahwa memang tidak mudah untuk menyelesaikan perekaman KTP elektronik dengan kondisi geografis Indonesia.Gamawan Fauzi
mengatakan, e-KTP menggunakan lompatan teknologi. Gamawan Fauzi menyatakan, pada akhir tahun 2013, sudah 175 juta e-KTP yg sudah selesai direkam, namun seharusnya e-KTP 191 juta, jadi ada sekitar 16 juta lagi yang belum selesai.

Dikatakan oleh Gamawan Fauzi, sejak 1 Januari 2014, e-KTP sudah diserahkan kedaerah, dengan tujuan, 1.Agar yang 16 juta orang itu ditelusuri dan diselesaikan oleh daerah, 2.Saat pembuatan e-KTP, ada sekitar 5 juta remaja yang belum berumur 17 tahun, belum mendapat e-KTP, namun tidak lama lagi akan
mendapat e-KTP. Gamawan Fauzi mengemukan dengan pertimbangan tersebut, maka pembuatan e-KTP tidak perlu lagi menjadi proyek nasional, tetapi menjadi tugas rutin daerah. Gamawan Fauzi mengungkapkan,
masih sedikit negara yang sudah menggunakan e-KTP, dan Indonesia merupakan satu dari sedikit negara di dunia yang sudah menggunakan e-KTP.

Mendagri mengatakan, e-KTP diubah masa berlakunya dari 5 tahun menjadi seumur hidup, kecuali ada
perubahan status. Dan, negara menghemat Rp4 triliun kalau KTP tidak diperpanjang sekali lima tahun.
Dalam closing statement (pernyataan penutupnya), Mendagri berharap agar kedepannya, pemerintahan lebih baik, lebih berpihak ke rakyat, dan melayani masyarakat lebih baik lagi.Dirjen Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, dalam laporannya menyampaikan, Kementerian Dalam Negeri RI merencanan sosialisasi UU Administrasi Kependudukan ini sebanyak 76 paket/angkatan, dan sosialisasi di Jambi ini menjadi sosialisasi yang keempat. (lia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here