Home Berita Terbaru Gubernur DKI Jakarta Diminta Batalkan Rencana Penertiban Pedagang Loksem Jati Baru Bengkel...

Gubernur DKI Jakarta Diminta Batalkan Rencana Penertiban Pedagang Loksem Jati Baru Bengkel Gambir

134
0

Jakarta, mediatransparancy.com –Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyied Baswedan, diminta membatalkan rencana penertiban terhadap sejumlah kios Pedagang Kaki Lima (PKL) Lokasi Sementara (Loksem) JP nomor 15 yang berlokasi di jalan Jati Baru Bengkel, Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.

Pasalnya, rencana penertiban dilakukan dengan mendadak tanpa sosialisasi sebelumnya terhadap pelaku usaha yang bernaung di
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menegah (PPKUKM) Jakarta Pusat.

Karena para pemilik kios merasa dirugikan atas kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang berencana melaksanakan progam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) itu, hingga para pedagang Kamis 13/02/20 mendatangi Gubernur DKI Jakarta di kantor Balai kota untuk meminta penjelasan terkait program rencana KSD tersebut.

Pedagang berbondong-bondong ke kantor Gubernur minta penjelasan sekaligus meminta pembatalan rencana penertiban terhadap sejumlah kios kios di sepanjang jalan tersebut.

Slamet Riyadi alias Memet, Ketua Paguyuban pedagang Loksem se Jakarta Pusat menyampaikan, para pedagang merupakan pedagang binaan Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menegah (PPKUKM) Jakarta Pusat.

“Pedagang datang untuk menyampaikan aspirasi berupa petisi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Namun Paguyuban pedagang diterima Ebron L Sirait Biro Tata pemerintahan Sekretaris Daerah (Setda) Pemprov DKI, ” ujar Memet kepada wartawan mediatransparancy.com

Menurut Slamet, aspirasi dalam petisi yang di sampaikan pedagang menyangkut beberapa poin yakni, Gubernur diminta mengkaji ulang dan meninjau kembali rencana penggusuran Loksem PKL JP nomor 15, Gambir. Gubernur juga diminta menjelaskan tentang batas gambar Site Plain progam Kegiatan Strategis Daerah (KSD), kata Slamet.

Ditambahka, penggusuran yang akan dilakukan di Loksem PKL JP nomor: 15 Jalan Jati Baru Bengkel Cideng ini terburu buru. Disamping itu, kurangnya sosialisasi dari aparat Pemerintah Kota kepada pedagang membuat pedagang kebingungan mencari lokasi berjualan.
Untuk itu, diharapkan pemerintah jangan sampai mengorbankan lokasi pencaharian para pedagang atas program KSD.dari Gubernur Anies, ujarnya.

Semenrara menurut Lanjar Widodo, Koordinator Loksem PKL JP nomor: 15, menyampaikan keprihatinannya atas kinerja aparat Pemprov DKI Jakarta. Kinerjanya tanpa planning alias dadakan. Ironisnya, pemberitahuan eksekusi (penertiban) disampaikan pada tanggal 5 februari 2020 pada saat acara sosialisasi sehingga membuat pedagang sontak kaget dan otomatis kecewa terhadap kinerja aparat.

Lanjar menuturkan, seharusnya Pemprov DKI Jakarta melakukan pembinaan terhadap 31 pedagang yang sudah lama menempati kios Loksem binaan tersebut.

Harusnya di bina bukan di gusur sebab sudah terdaftar di pedagang binaan Sudin PPKUKM masuk auto debet Bank DKI salah satu usaha yang menyumbang peningkatan Pajak Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini, “pedagang menuntut Gubernur Anies untuk membatalkan rencana penertiban terhadap lahan berjualan kami, ” ujarnya menegaskan.

(P.Sianturi)

alterntif text

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here