Home DAERAH GUBERNUR HARAP PEMERINTAH PUSAT BANTU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PROVINSI JAMBI

GUBERNUR HARAP PEMERINTAH PUSAT BANTU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PROVINSI JAMBI

270
0

Jambi-Transparancy.com – Gubernur Jambi, H.Hasan Basri Agus (HBA) berharap Pemerintah Pusat membantu pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi. Harapan tersebut dikemukakan oleh gubernur dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2015, bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Kamis (27/3).

Tema Musrenbang RKPD tersebut adalah “Konektivitas Infrastruktur Antar Sektor dan Antar Wilayah Berbasis Tata Ruang Menuju Jambi EMAS 2015.” Musrenbang RKPD ini diikuti oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Republik Indonesia, Dr.Ir. Lukita Danarsyah Tuwo, MA, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri RI, Drs.H.Ahmad Zubaidi, M.Si, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan, dan Kemitraan Perhubungan Kementerian Perhubungan, Dr. AgusEdy Susilo, SE, M.Sc., dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dr.Ir.Dedy Supriadi Priatna, M.Sc.

Dalam Musrenbang RKPD ini, dilakukan penandatanganan MoU Millenium Challenge Corporation (MCC) tentang Persiapan dan Pelaksanaan Proyek Green Prosperity (Kemakmuran Hijau) oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Republik Indonesia, Gubernur Jambi, dan Bupati Kerinci dan Bupati Tanjung Jabung Timur.

Gubernur menyatakan pembangunan dan transformasi ekonomi harus didukung oleh kesiapan infrastruktur yang mampu menjadi pemicu dalam proses transformasi tersebut. Gubernur mengemukakan, kekayaansumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Jambi yang merupakan potensi ekonomi, harus diiringi dengan dukungan infrastruktur yang memadai, sehingga dapat mendorong ,pertumbuhan dan transformasi perekonomian dengan lebih optimalpada masa yang akan datang.

“Dukungan infrastruktur yang baik danmemadai tersebut, tentu saja ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antar sektor dan antar wilayah yang memberikan implikasi terhadap pengurangan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat mendorong dayasaing serta mempercepat distribusi produk dari wilayah sentra produksi ke wilayah distribusi,” ujar gubernur.

Gubernur menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya keras dalam meningkatkan infrastruktur dan konektivitas infrastruktur di Provinsi Jambi, diantaranya dengan pengembangan kawasan Ujung Jabung dan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung, pengembangan dan perluasan bandara Sultan Thaha Syaifuddin, pembangunan jalan provinsi di kabupaten/kota se Provinsi Jambi.

Gubernur menegaskan, konektivitas infrastruktur akan berhasil guna dan berdaya guna manakala ada kesamaan visi dari seluruh pemangku kepentingan. Berkaitan dengan adanya penandatanganan MoU Green Prospewrity (kemakmuran hijau)
dalam Musrenbang RKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014, gubernur berharap
agar Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas
selaku Wali Amanat Millennium Challenge Account (MCA)-Indonesia, kiranya dapat merealisasikan kemakmuran hijau yangtelah disusun di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Jambi sebagai dua kabupaten awal yang mendapatkan proyek kemakmuran hijau dan dua kabupaten tambahan, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terealisasi dan manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat.

“Selaku gubernur, saya siap memfasilitasi percepatan program MCC yang telah disepakati,” ungkap gubernur. Kepada para wartawan yangmewawancarainya, gubernur kembali mengemukakan harapannya agar Pemerintah Pusat membantu mengintervensi pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi. Gubernur menyatakan, sangat sulit bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun infrastruktur dengan APBD yang begitu kecil.

“Yang kita angkat adalah infrastruktur antar sektor dan antar wilayah. Ternyata masalah konektivirtas infrastruktur itu bukan hanya pemikiran Gubernur Jambi, seluruh bupati/walikota (se Provinsi Jambi) juga memikirkan masalah infrastruktur, masalah konektivitas, itu juga yang menjadi perhatian utama,” ujar gubernur.

“Tadi sudah saya bilang dengan beliau (Wamen PPN/Wakil Kepala Bappenas, tidak akan mungkin Pemda Tingkat II untuk membangun jalan, dengan APBD paling tinggi sekitar Rp1,1 triliun, dengan kondisi jalan kabupaten sampai 500-an Km kalau tidak diintervensi olehPusat. Oleh sebab itu, kita mengharapkan, Pusat mengintervensi, membantu dana pembangunan infrastruktur di setiap kabupaten/kota se Provinsi Jambi, termasuk bagi Pemerintah Provinsi
Jambi. Provinsi Jambi saja, dengan kondisi APBD yang cukup lumayan meningkat
sekarang, masih ada sekitar 9% lebih kondisi jalan yang rusak berat,” jelas
gubernur.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Republik Indonesia, Dr.Ir.Lukita Danarsyah Tuwo, MA menyampaikan paparan dengan judul “Arah Kebijakan Pembangunan Nasional; Proses dan Kedudukan Rancangan Teknokratik RPJMN 2010 – 2015.” Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Lukita, diantaranya:

Tiga kunci dalam pembangunan : pembangunan ekonomi kompetitif berbasis
Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia yang berkualitas, dan
kemampuan Iptek

Green Prosperity merupakan keharusan

Harus ada alokasi APBN untuk wilayah-wilayah di luar Jawa, tanpa
mengorbankan pertumbuhan ekonomi secara nasional

Melihat potensi yang ada, diharapkan Provinsi Jambi bisa menjadi lumbung
pangan

Program MCC Compact membutuhkan dukungan dan keseriusan bupati

Dalam sambutan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia, Gamawan Fauzi, yang dibacakan oleh Kepala Badan
Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri RI, Drs. H.Ahmad Zubaidi,
M.Si, ditekankan bahwa Musrenbang RKPD ini diharapkan dapat mempercepat
pencapaian tujuan pembangunan

Sebelumnya, Kepala Bappeda
Provinsi Jambi, Ir.H.Ahmad Fauzi, M.TP dalam laporannya menyampaikan,
Musrenbang RKPD ini diharapkan dapat mempertajam program pembangunan demi
mencapai Visi Pembanngunan Provinsi Jambi, yakni Ekononi Maju Aman Adil dan
Sejahtera (Jambi EMAS) 2015.

Para bupati/walikota atau yang
mewakili se Provinsi Jambi memberikan usulan kepada Lukita dan perwakilan dari
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan tentang permasalahan
pembangunan di kabupaten/kota masing-masing.

Turut hadir dalam acara
tersebut, Forkopimda Provinsi Jambi, para rektor perguruan tinggi di Provinsi
Jambi, para pejabat terkait dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, serta
para undangan lainnya.(lia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here