Mediatransparancy.com – Palembang, Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus (HBA) menyampaikan bahwa hotspot (titik api) di Jambi bisa dikendalikan oleh pemerintah karena tercatat pada Selasa,23/9/2014 titik api di Jambi hanya 1 buah. Hal ini disampaikan Gubernur Jambi HBA saat menghadiri rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI H. Boediono dengan topik: Kebakaran Hutan dan Lahan, yang diselenggarakan pada hari Selasa, 23 Sept 2014, Pk. 14.00 wib di rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan, Palembang.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wapres RI ini, selain Gubernur Jambi HBA juga turut dihadiri Menkokesra, Mendagri, Ka. UKP4, Menhut, Menteri LH, Panglima TNI, Kapolri, Ka. BNPB, Ketua Satgas REDD+, Gubernur Sumsel, Gubernur Provinsi Riau, Wagub Kalteng, Kapolda Sumsel, Kapolda Jambi, Kapolda Riau serta Kapolda Kalteng.
Berdasarkan data yang disampaikan Direktur Jendral PHKA Sony Partono luas lahan yang terbakar saat ini di Indonesia meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Riau dan Jambi lebih kurang seluas 11 801.60 ha sedangkan luas lahan yang sudah dipadamkan seluas lebih kurang 4.051.12 ha atau baru 30% dari jumlah lahan yang terbakar. Sedangkan khusus provinsi jambi luas lahan yang terbakar 585 ha dan yang berhasil dipadamkan sebesar 510 ha. Pada intinya Sony Partono mengatakan bahwa pemerintah sudah membuka posko untuk mencegah kebakaran dan peristiwa kebakaran setiap tahunnya dapat dijadikan pelajaran dan berharap tahun depan tidak adalagi kebakaran, dan tidak ada kendala pemadaman kebakaran yang berarti.
Kepala Badan Nasional Penanghulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif memaparkan bahwa BNPB telah menyiapkan alat-alat untuk memadamkan kebakaran lahan yang tidak dimiliki daerah bekerjasama dengan Kepolisian, TNI, dan Pemda. Untuk kesiapan dana BNPB telah dmenyiapkan dana dari BNPB serta sharing dengan pemerintah lokal, pemerintah provinsi, Pemerintah pusat dan lembaga penanggulangan bencana lain. Menurut Syamsul Maarifn, BNPB bersama TNI dan POLRI telah menyiapkan tambahan personil sebanyak 3250 anggota TNI ( 22 ssk) dan 1050 orang anggota Kepolisian.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Boediono tersebut Gubernur Sumatera Selatan, Kapolda Sumatera Selatan, Gubernur Riau, Kapolda Riau, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Tengah, Gubernur Jambi dan Kapolda Jambi bergantian menyampaikan permasalahan tentang kebakaran lahan dan hutan yang dihadapi di daerah masing-masing serta memaparkan tindakan-tindakan yang sudah diambil baik berupa tindakan preemtif yaitu tindakan yang bersifat himbauan, sosialisasi peraturan-peraturan pembakaran lahan dan hutan dan pemberian informasi kepada masyarakat tentang bahaya dan larangan membakar lahan dan hutan. Tindakan preventif yang bersifat pencegahan tentang bahaya dan larangan membakar lahan dan hutan seperti pemetaan daerah-daerah potensial kebakaran hutan serta tindakan represif yaitu berupa tindakan hukuman kepada pelanggar-pelanggar hukum yang membakar lahan dan hutan tersebut.
Gubernur Jambi HBA dalam laporannya memaparkan sebagian besar hotspot yang terjadi di provinsi jambi diakibatkan kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar kebun mereka, dan untuk diketahui bahwa pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat biasanya akan padam dalam waktu tidak lama, namun yang perlu diwaspadai adalah jika kebakaran terjadi di daerah gambut seperti di daerah timur provinsi jambi. Namun Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi jambi telah sejak beberapa bulan lalu menaruh perhatian dan kepedulian yang tinggi pada masalah kebakaran hutan ini dan telah melakukan koordinasi dengan SKPD terkait sejak bulan juni untuk mengkaji dan mengantisipasi keadaan hutan di provinsi jambi dalam menghadapi musim kemarau tahun ini. Gubernur mengatakan pada lahan gambut pemadaman akan lebih sulit dilakukan karena karakteristik lahan gambut yang asam dan lahan yang luas serta relatif lebih sulit dijangkau di provinsi jambi “namun saya telah meminta Dinas kehutanan dan BPBD provinsi Jambi untuk waspada, mengawasi lahan-lahan porwnsial kebakaran dan meminta instansi terkait untuk bekerja keras menghadapi ini” tegas Gubernur HBA.
Gubernur HBA juga.melaporkan kepada Wapres bahwa pada saat kabut asap rebal beberapa waktu lalu memang pesawat terbang tidak dapat mendarat di Bandara Sultan Thaha Jambi dikarenakan belum adamya alat ILS yang dapat memandu pesawat turun saat keadaan berasap atau berkabut, dikarenakan landasan yang akan digunakan adalah landasan baru. Selain itu Gubernur juga melaporkan bahwa alat pemantau pencemaran udara di provinsi jambi telah rusak sejak beberapa waktu lalu, dan dikarenakan anggaran pembelian alat tersebut berada pada pemerintah pusat, Gubernur mengingatkan agar alat tersebut dapat segera diberikan kepada provinsi jambi karena saat ini penghitungan dilakukan secara manual dan hasilnya baru dapat diketahui 3 hari kemudian. “Alat ini kami perlukan untuk menghitung angka pencemaran agar pemerintah provinsi jambi dapat melindungi masyarakat dari berbagai penyakit dampak dari timbulnya kabut asap ini” tegas Gubernur HBA.
Sedangkan Kapolda Jambi dalam laporannya menyampaikan akibat-akibat yang tombul dari kejadian kabut asap du jambi antara lain meningkatnya penderita ISPA, tertunda dan dievakuasinya jaah haji dari jambi akibat pesawat pengangkut tidak bisa turun atau terbang di dan dari bandara Sultan Thaha Jambi. Langkah-langkah yang sudah dilakukan Gubernur Jambi beber Kapolda antara lain: membagikan masker senanyak 38.000 buah, menurunkan tim pemadam kebakaean lahan dan hutan, membuat hujan buatan dan membuat water bombing.
Setelah menerima laporan dari semua pihak yang hadir termasuk Kapolri, Menkokesra, Menteri LH, kepala BNPB dan Jaksa Agung. Wapres menyimpulkan sesuai usul Gubernur HBA, provinsi Jambi segera menghubungi kementrian LH tentang penyediaan alat pemantau ISPU dan meminta segera menuntaskan kasus-kasus sehubungan dengan kebakaran lahan dan hutan ini paling lambat bulan oktober serta mengapresiasi semua upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah dan para Kapolda daerah bersangkutan.(hms/lia)
