Home DAERAH Gubernur Jambi Dukung Rencana Pembangunan Transmisi Di Sumatera

Gubernur Jambi Dukung Rencana Pembangunan Transmisi Di Sumatera

239
0
Rapat tentang pengembangan transmisi sistim ketenagalistrikan bersama menteri BUMN serta Gubernur Sumatera Utara

Medan, Transparancy.com – Gubernur Jambi, H.Hasan Basri Agus (HBA) menyatakan bahwa dirinya mendukung penuh
rencana pembangunan transmisi ketenagalistrikan Sumatera. Hal tersebut dikemukakannya kepada wartawan yang mewawancarainya usai Rapat Rencana Pengembangan Transmisi 500 Kv Sistem Ketenagalistrikan Sumatera, bertempat di Hotel JW Marriott, Medan, Sumatera Utara, Senin malam (7/4).

Rapat ini merupakan inisiatif dari Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (Kemenneg BUMN) Republik Indonesia dan dipimpin langsung oleh Menneg BUMN, Dahlan Iskan. Dalam paparannya, Dahlan Iskan menjelaskan alasan pengembangan sistem ketenagalistrikan Sumatera, yang diistilahkannya sebagai jalan tol listrik Sumatera, yakni melihat perkembangan Sumatera yang cukup pesat yang membutuhkan listrik yang jauh lebih besar lagi, sementara suplai listriknya kurang.

Dahlan Iskan mengatakan, 15 tahun lalu pengembangan ketenagalistrikan Sumatera ini direncanakan di sisi barat karena waktu itu ekonomi Sumatera di Bagian barat yang lebih berkembang, namun saat ini, sisi timur maju pesat dan kedepan perkembangan ekonomi di sisi timur tidak tertahan lagi.

Dahlan Iskan mengungkapkan, sebelumnya pihak BUMN sudah melakukan pembahasan untuk pembangunan transmisi sistem kelistrikan Sumatera, dengan pendanaan dari BUMN dan bank-bank BUMN, jadi bukan dari investasi atau utang luar negeri, dengan belajar dari pembangunan jalan tol di atas laut di Bali, yang pendanaannya juga dari BUMN dan bank-bank BUMN. “Kalau semua dibangun PLN, terus terang PLN tidak mampu dan kalau harus menunggu PLN mampu membangun ini, mungkin 50 tahun lagi PLN baru bisa membangunnya,” ungkap Dahlan Iskan.

Dahlan Islan menjelaskan, direncanakan dibangun transmisi sistem kelistrikan Sumatera sepanjang 1.200 Km, dibagi dalam 12 paket, masing-masing paket sudah dibagi BUMN yang akan membangunnya, dengan energi utama batubara yang ada di Sumatera Selatan, didukung batubara di Jambi dan di Riau, serta semua potensi listrik yang ada di Sumatera dan dialirkan dalam sistem yang terkoneksi atau terhubung se Sumatera. Dan, studi kelayakan pembangunan transmisi sistem ketenagalistrikan Sumatera ini akan dilakukan selama tiga bulan.

Dikatakan oleh Dahlan Iskan, dalam hal pendanaan, selain oleh BUMN yang didukung oleh bank-bank BUMN, Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota akan menjadi pemegang saham dalam pembangunan transmisi sistem ketenagalistristrikan Sumatera, dimana sahamnya bukan dalam setoran cash money (uang tunai), tetapi dalam bentuk perizinan, pembebasan lahan, dan Amdal.

Dahlan Iskan juga mengatakan bahwa dengan adanya pengembangan transmisi sistem ketenagalistrikan Sumatera yang direncanakan dibangun pada tahun 2015 sampai 2020, ditargetkan akan menghasilkan 10.000 MW, jauh melebihi daya listrik yang ada di Sumatera saat ini, yaitu 5.000 MW, jadi, jika sudah selesai dibangun nantinya, total listrik Sumatera mencapai 15.000 MW.

Guna mewujudkan transmisi sistemketenagalistrikan sumatera ini, Dahlan Iskan mengharapkan dukungan dan komitmen dari seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilewati sistem transmisi tersebut. Paket dalam Provinsi Jambi adalah dari Aur Duri sampai perbatasan Riau.

Tanggapan Gubernur Jambi, H.Hasan Basri Agus (HBA)

Menanggapi paparan dari Menneg BUMN RI, Dahlan Iskan, Gubernur Jambi, H.Hasan Basri Agus (HBA) mengatakan “Ide ini bagus sekali, kalau tadi bapak tanya dengan daerah, kira-kira macet atau tidak, kalau dilihat dari beban tugas yang diberikan kepada kami, izin, amdal, termasuk pengadaan tanah untuk tapak, saya pikir dari pihak Pemerintah Daerah mungkin
tidak masalah. Kalau di Jambi, nanti yang paling banyak itu mungkin melewati lahan PTPN VI, dan andai kata memang dimungkinkan untuk dibelok-belok, saya pikir kita bisa mengelak, andai kata ada hubungannya dengan Dinas Kehutanan/Kementerian Kehutanan,” jelas gubernur.

Gubernur menyatakan, jumlah desa di Provinsi Jambi 1.471, yang belum dialiri listrik 158 desa, jadi rasio elektrifikasi 73,05%.
Gubernur mengungkapkan, potensi Jambi cukup besar, punya batubara, minyak, gas, mikro hidro, panas bumi (geothermal), tetapi memang sekarang masih dalam proses. “Oleh sebab itu, kami mohon dukungan. Kalau tadi dikatakan, di Jambi akan dikembangkan 900 MW sampai tahun 2020, sebenarnya dimungkinkan untuk bisa lebih besar dari itu,” ujar gubernur.

“Selain itu, dimungkinkan kami menambah jalur, jalur dari Aur Duri ke Ujung Jabung, lokasi rencana pengembangan pelabuhan samudera kami, yang kedepan, insyaallah, target dari Kementerian Perhubungan, pada tahun 2020 akan menjadi pelabuhan samudera dalam rencana induk pengembangan pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan. Itu jalannnya dari Aur Duri sampai Ujung Jabung akan dijadikan kawasan industri. Sudah kita siapkan tanah sekitar lima ribu Ha, sekarang yang sudah dibebaskan hampir 200 Ha untuk pelabuhan dan tahun ini mulai dipancangkan. Saya pikir, kedepan akan membutuhkan listrik yang cukup banyak,” lanjut gubernur.

Ketika ditanya Dahlan Iskan mengenai kepesertaan saham provinsi di paket ini, gubernur menjawab “Saya lihat tugas kami hanya memberi izin, kalau nanti dana, kalau sekedarmembebaskan tanah untuk tapak mungkin bisa, tapi kalau lebih besar dari itu saya pikir sulit bagi kabupaten/kota dalam provinsi Jambi. Saya pikir bisa kalau hanya pembebasan tapak, nanti kita sepakati lagi, yang paling menentukan saya pikir adalah studi kelayakan awal, survey awal. Disitu nanti akan ditentukan apa tugas kami dan dimana posisi-posisi yang mungkin Pemerintah Daerah harus membebaskan, kalau hanya melalui PTP saya kira tidak perlu dibebaskan,” jelas gubernur.

Menaggapi jawaban HBA tentang kepesertaan saham Pemerintah Daerah, Dahlan Iskan mengemukakan, “Kalau setoran sahamnya mungkin bisa kita runding, bahwa misalnya tentang perizinan itu, itu dinilai kira-kira jasanya berapa besar, kita tidak terlalu mengharapkan ada setoran uang cash dari Pemda karena kita tahu keterbatasan Pemda, tetapi kalau bisa, pembebasan tanah itu oleh Pemda. Coba nanti masing-masing dihitung kira-kira biayanya berapa, kemudian dimasukkan dalam APBD, itu mungkin tidak banyak, kalau itu bisa dicover oleh APBD. Bukan karena kita perlu uangnya sebetulnya, tetapi lebih pada komitmen
Pemda Kabupaten/Kota bahwa ini harus bebas,” tutur Dahlan Iskan.

Sementara itu, kepada wartawan yang mewawancarainya, gubernur menuturkan “Ini positif sekali, tadi waktu tanggapan dari saya, saya mendukung sepenuhnya rencana kegiatan pembangunan transmisi, istilah Pak Dahlan Iskan, tolnya listrik. Yang selama ini dibangun lintas barat, sekarang lintas timur, sebab melihat potensi ekonomi yang akan berkembang kedepan adalah lintas
timur di Sumatera, dan di Jambi kebagian sekitar 180 Km.” ujar gubernur.

“Kalau bisa, saya mengusulkan, agar dilakukan juga pengembangan ke arah Pelabuhan Ujung Jabung, dan itu nanti transmisinya transmisi tegangan tinggi, besar itu nanti, kalau yang di Sumatera bagian barat ini termasuk kecil. Sistemnya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dahlan, masing-masing provinsi dan kabupaten/kota yang dilalui dapat saham. Kita tidak memberikan dalam bentuk duit, sumbangan saham, tapi dalam bentuk fasilitas, misalnya perizinan, amdal, termasuk mengurus tapak untuk tiang
tranmisinya. Itu nanti yang menjadi tugas kita. Dan berapa besar saham itu nanti akan dihitung, yang penting bagi kita, kita mendukung sepenuhnya rencana pembangunan ini,” ungkap gubernur.

Menanggapi pembebasan lahan, gubernur menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah. “Kalau pembebasan lahan saya pikir tidak ada masalah, apalagi Pak Dahlan tadi minta, diupayakan seminimal mungkin melewati tanah-tanah masyarakat, kalau di Jambi mungkin nanti kita bisa lewat jalan atau lahan PTPN VI, dan termasuk juga nanti, jangan sampai juga melewati tanah-tanah yang ada hubungannya dengan perizinan kehutanan misalnya tanah hutan lindung, tidak melewati itu. Dan, kalau ada dana ganti rugi, kelihatannya dari pihak perusahaan yang akan menanggung,” pungkas gubernur.

Turut hadir dalam acara tersebut, para Direktur Utama (Dirut) BUMN; tim dari Kemenneg BUMN; Gubernur Sumatera Utara, Gatot pujo Nugroho; mewakili Gubernur Riau; mewakili Gubernur Sumatera Selatan; Bupati Muara Enim; Walikota Pekanbaru; perwakilan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat; perwakilan dari Kabupaten Muaro Jambi; perwakilan dari Kabupaten Batanghari; Asisten II Sekda Provinsi Jambi, H.Havis Husaini; Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi, Erman Rahim; serta para undangan lainya.(lia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here