Home BERITA TERBARU GUBERNUR PROV DKI JAKARTA: MUSRENBANG HARUS SESUAI KEBUTUHAN WARGA

GUBERNUR PROV DKI JAKARTA: MUSRENBANG HARUS SESUAI KEBUTUHAN WARGA

382
0
Gubernur saat menerima cinderamata dari Wali Kota Adm Jakbar. FOTO/ebenezer sihotang

JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM – Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di ruang MH Thamrin, Kantor Wali Kota Adm Jakarta Barat, Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (22/3/2018).

Peserta Musrenbang diikuti sebanyak 250 orang yang diantaranya anggota DPRD DKI Jakarta Dapil Wilayah Jakarta Barat, Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bappeda Kota Tangerang, Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang, Kepala BKSP Jabodetabekjur, Forum Koordinasi Pimpinan Kota Jakarta Barat, para pejabat jajaran Pemkota Adm Jakbar, LSM, dan yang lainnya.

Anies Baswedan meminta masyarakat untuk mengubah mindset hidup di perkotaan. Tidak lagi berpikir sebagai orang desa yang hidup di perkotaan, karena itu, hasil Musrenbang ini harus sesuai dengan kebutuhan warga.

“Kita bukan hidup di pedesaan. Kita hidup di perkotaan. Beda maindset-nya. Saya khawatir hidup di perkotaan namun maindset pedesaan,” tegas Anies Baswedan yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Joko Widodo saat ini.

Menurutnya, seluruh pihak yang hadir pada Musrenbang ini untuk merumuskan berbagai item pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Jakarta Barat. Perhatikan kebutuhan hingga level rumah tangga atau keluarga.

“Misalnya, air bersih menjadi kebutuhan mendasar bagi warga di Jakarta. Bila tinggal di pedesaan, alhamdulillah lahan luas sehingga bisa mengambil air dari mana saha, Tapi diperkotaan untuk mendapatkan pasokan air bersih sangat sulit. Oleh karenanya, perencanaan ini harus memakai asumsi perkotaan. Sementara pemerintah mempersiapkan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan rumah tanga,” jelasnya.

Berdasarkan data statistik, warga Jakarta yang menikmati air PAM kurang lebih 60 persen. Sisanya, membeli air. “40 persen warga masih membeli air Rp 20 ribu/hari. Berapa setiap bulan, mereka mengeluarkan uang untuk membeli air. Beda dengan warga yang memiliki air PAM dan hanya membayar Rp 160 ribu/bulan. Inilah hal mendasar yang perlu diseriusi dengan penuh tanggung jawab,” katanya.

Hal yang mendasar lainnya bisa dilihat dari angka kematian ibu melahirkan di Jakarta. Berdasarkan statistik, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan angka kematian ibu melahirkan tertinggi.

Ia meminta agar perencanaan pembangunan ini menggunakan indikator yang terkait kesejahteraan warga. Merencanakan program yang lebih mendekati diri dengan masyarakat.

“Saya juga meminta program yang disusun konkrit sehingga dapat diukur tidak sekadar uang tapi hasil yang tercapai,” tambahnya.

Wali Kota Adm Jakarta Barat, Anas Effendi mengatakan, dalam mekanisme perencanaan tahun 2019 diawli tahap Pra Rembuk RW dilanjutkan dengan Rembuk RW dengan melakukan input kedalam sistem e-Musrenbang terhadap kegiatan yang telah disepakati sesuai template Rembuk RW yang telah disediakan dengan menggunakan user-ID dan password Ketua RW.

“Sistem e-Musrenbang menginput data mulai dari tingkat rembuk RW, Kelurahan, Kecamatan dengan menggunakan user ID dan passowrd. Semua usulan akan dilakukan penajaman dan diverifikasi baik dari rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, maupun Musrenbang Kecamatan,” kata Anas.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara yang juga Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Adm Jakarta Barat, Ir Wahyu Irianto, MAP mengatakan, diselenggarakannya Musrenbang Kota Adm Jakarta Barat adalah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.

“Diharapkan kepada seluruh pesreta Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2018 ini dapat mengikuti secara seksama sesuai agenda yang telah ditetapkan,” kata Wahyu.

Menurut Wahyu, Forum Musrenbang tingkat Kota merupakan sarana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down, sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dan stakeholder terkait dapat mengembangkan kreatifitasnya didalam bekerjasama untuk mencapai tujuan besama.

“Proses perencanaan usulan dimulai dari tingkat RW yakni 7.060 usulan, tingkat Kelurahan dengan 56 Kelurahan sebanyak 6.426 usulan, tingkat Kecamatan dengan 8 Kecamatan sebanyak 4.439 usulan, dan tingkat UKPD sebanyak 2.856 usulan,” kata Wahyu. Benz

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here