banner 728x250

Hadi Wijaya Saksi Pelapor Kasus Pemalsuan Sertifikat Bakal Dilaporkan Dugaan Keterangan Bohong Dalam Persidangan

  • Share

Jakarta,mediatransparancy.com Hadi Wijaya saksi pelapor dalam kasus pemalsuan Sertifikat tanah yang terletak di Jalan Kramat Jaya RT/ RW 007/05, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara, Bakal dilaporkan balik atas dugaan memberikan keterangan bohong dalam persidangan.

Hal itu dikatakan penasehat hukum terdakwa Muhammad Kalibi, Advokat Yayat Surya Purnadi SH MH, YSP dan Partners di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, usai mendengarkan kesaksian pelapor Hadi Wijaya atas laporan dugaan pemalsuan melibatkan terdakwa Muhammad Kalibi.

judul gambar

Hadi Wijaya yang mengklaim sebagai pemilik tanah seluas kurang lebih 7.168 m2, Sertifikat Hak Guna Pakai (HGP), atas nama Muhammad Kalibi dan Siti Mutmainah, menjadi sengketa dan saat ini dalam proses persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). Dalam dakwaan jaksa penuntut umun, Yerich Sinaga, bahwa Sertifikat yang dikeluarkan kantor Badan Pertanahan (BPN) kota Administrasi Jakarta Utara itu, menurut pelapor palsu sehingga terdakwa di kenakan pasal pemalsuan, memasukkan atau menggunakan data otentik palsu dan pasal penyerobotan tanah.

Anehnya, dalam persidangan pemeriksaan saksi saksi termasuk saksi pelapor Hadi Wijaya, dihadapan majelis hakim pimpinan Tumpanuli Marbun didampingi hakim anggota Tiares Sirait dan Budiarto, pelapor mengaku tidak tahu apa yang dipalsukan terdakwa. Sebagaimana dipertanyakan majelis Tumpanuli Marbun, menurut pelapor apa yang dipalsukan terdakwa dalam perkara ini, apa bukti saudara melaporkan terdakwa, darimana saudara tau adanya pemalsuan tersebut.

Atas pertanyaan majelis hakim, saksi sepertinya kelabakan menjawab dan terkesan tidak pasti dan tidak tau menjawab. Menurut Hadi Wijaya, yang dipalsukan terdakwa Serifikat nomor 247 dan 248, Kartu Keluarga (KK) warkah tanah dari PT. Pelindo II, saya hanya melaporkan saja ke Polda ya begitu aja, kata saksi-. Apakah Sertifikat dan KK yang saksi katakan palsu sudah pernah di cek keabsahannya ke BPN. Menurut saksi belum pernah tapi saya tahu dari penyidik saja saat dilakukan penyidikan dan mengetahui adanya Sertifikat tanah itu karena ada Plang diatas lahan yang dibuat terdakwa”, ucapnya.

Karena jawaban saksi pelapor menurut majelis hakim tidak tepat dengan dakwaan jaksa, sehingga pelapor ditegur majelis, jangan mengada ada. Saudara sebagai Pelapor dalam perkara ini, apa kerugian saudara kata hakim Tiares. Hadi mengatakan saya beli tanah itu tahun 1994 dari Mamat Tristianto dengan sebesar 100 juta dan ada juga pinjaman lain diatas akte, ujar saksi.

Menurut majelis, warkah yang saudara katakan itu diterbitkan oleh BPN sebagai pendukung terbitnya sertifikat, sehingga di sisi mana pemalsuan ini yang akan kita fokuskan, kita fokus ke pemalsuan laporan saudara, bukan penyerobotan, kata majelis. Barang bukti dalam persidangan, surat mana yang palsu, Warkah mana, kalau yang dipalsukan KK, ini bukan produk BPN tapi kelurahan tapi laporan saudara terkait sertifikat palsu.

Masa saudara sebagai pelapor tidak tau dan tidak mengerti apa yang saudara laporkan, jangan nanti saudara mengatakan bahwa majelis alergi memeriksa perkara ini, bukan begitu, tapi saudara tidak tau apa yang saudara laporkan ,bagaimana majelis bisa membuat kesimpulan terkait pemalsuan yang ada dalam dakwaan jaksa.

“Dari siapa lagi majelis dapat mengungkap yang saudara laporkan, jika saudara sendiri juga tidak mengetahui apa yang dipalsukan terdakwa. Tapi sudalah kalau hanya itu yang saudara ketahui nanti majelis yang menyimpulkan”, kata hakim Tiares dengan tegas 28/01/2021.

Masih menurut pertanyaan majelis,
saksi melaporkan peristiwa pemalsuannya, saudara menduga sertifikat itu palsu, apakah Sertifikat yang saudara laporkan itu diterbitkan orang yang tidak berwewenang atau tidak diterbitkan BPN, menjawab hal itu Polda yang mengetahui apa yang saya laporkan. Kata Hadi Wijaya, Penyidik mengatakan Warkah tanah itu atas nama Martin, namun pelapor juga tidak mengetahui keberadaan dan bukti kepemilikan atas nama Martin. Selain itu, saksi juga menyebut nama Imam namun bukti yang disampaikan saksi terkait nama nama tersebut tidak ada dalam persidangan, sebagaimana pengakuan saksi dihadapan majelis hakim.

Dalam kesempatan tersebut, penasehat hukum terdakwa, Yayat Purnami dan rekan mempertanyakan saksi pelapor terkait berkas tanah yang dilaporkan palsu. Apakah pelapor mengetahui dan pernah melihat berkas yang asli sebagai pembanding berkas yang saudara laporkan tersebut.

Apakah KK, KTP dan documen lainnya yang merupakan barang bukti dalam perkara ini ada saudara pegang atau lihat yang asli diluar barang bukti tersebut, tanya penasehat hukum. Pelapor menjawab mana pernah saya pegang KK, KTP orang, itu kan dikantongi dan tidak pernah melihat atau pegang Sertifikat yang di terbitkan BPN.

Sementara dua orang saksi lainnya Ratno Saldi alias Rizal, (merupakan pengacara pelapor Hadi Wijaya) dan H.Pakpahan mengatakan tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP, sehingga kedua saksi mencabut sejumlah keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP).

Atas pencabutan keterangan saksi, majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut supaya menghadirkan saksi Verbalisan (saksi penyidik) dalam persidangan guna kepastian hukum atas laporan dan keterangan saksi dalam persidangan. “Kami minta jaksa menghadirkan saksi verbalisan”, kata Tumpanuli dengan tegas, 28/01/2021.

Menyikapi keterangan saksi dan pencabutan keterangan BAP, Yayat Surya Purnadi SH MH, mengakatan, “bahwa perkara pidana yang menimpa Muhammad Kalibi, merupakan penzoliman hukum atas laporan yang tidak memenuhi unsur.

“Sebagai saksi pelapor, tidak mengerti dan tidak mengetahui apa yang dilaporkan. Berulang kali majelis mengingatkan pelapor supaya fokus terhadap laporan pemalsuan, namun saksi tidak bisa menunjukkan barang bukti pembanding atas laporannya tersebut. “Jika memberikan pernyataan atau keterangan bohong apalagi yang sudah disumpah dalam persidangan, maka ada Konsekwensi hukumnya. Perkara ini dari awal telah dipaksakan penyidik dan penuntut umum hingga di sidangkan, seharusnya berkas perkara ini tidak layak di sidangkan”, kata Yayat 29/01/2021.

Penulis : P .Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *