Home BERITA TERBARU Hakim Ketua Kasus Lahan Gang Karya, Minta Hadirkan Kepala Dinas Kehutanan DKI...

Hakim Ketua Kasus Lahan Gang Karya, Minta Hadirkan Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Lurah dan RW Setempat

859
0

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menggelar sidang gugatan sengketa penerbitan sertifikat tanah di wilayah Gang Karya Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara pada Kamis 16 Juli 2020 dengan agenda mendengarkan pernyataan para saksi pihak tergugat BPN Jakarta Utara.

Tergugat dari BPN Jakarta Utara bersama Suryati mendatangkan 2 orang saksi dalam persidangan diantaranya Bapak Yusup dan bapak Mursita seorang ketua RT.009 RW.03 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Dalam persidangan tersebut para saksi tersebut sebelumnya di sumpah untuk memberikan kesaksian yang sebenar benarnya dalam persidangan tersebut. Sebelum di sumpah, Hakim ketua yang mempimpin dalam persidangan telah menjelaskan kepada para saksi-saksi tersebut agar memberikan keterangan yang benar dan fakta.

Hakim majelis dalam persidangan tersebut di pimpin oleh DR.Andi Muh. Ali Rahman, SH,MH dan menjelaskan kepada para saksi bahwa Berbohong di dalam ruang sidang bukan saja suatu tindak pidana, tetapi juga relatif berat dari sisi ancaman pidana. Pasal 242 ayat (1) KUHP mengancam hukuman tujuh tahun bagi siapapun dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik lisan maupun tertulis, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang ditunjuk untuk itu.

Dalam persidangan kasus penerbitan sertifikat tanah HGB No. 06617, 06573, dan 06574 atas nama Suryati suatu program pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Dalam pertanyaan kuasa hukum penggugat Mahadita Ginting SH., MH kepada salah satu saksi Mursita sekaligus ketua RT.009 RW.03 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok terkait dengan 3 sertifikat yang terbit di lokasi gang Karya tersebut dan juga terkait dengan pengukuran tanah tersebut, Mursita mengatakan secara lantang dan tegas dan juga secara humor bahwa dirinya tidak pernah di datangi oleh pihak BPN Jakarta Utara untuk meminta izin dirinya mengawasi pengukuran lahan tersebut sebagai pelengkapan berkas administrasi PTSL.

“Saya tidak tahu dan tidak pernah BPN Jakut untuk meminta saya mendampingi pengukuran lahan di Gang Karya, tetapi kalau untuk pengukuran di beberapa warga lainnya BPN selalu meminta izin dan saya selalu mebgawasi pengukuran tersebut”, ungkap Mursita yang merupakan RT di warga tersebut.

Sementara itu juga Ketua majelis Hakim DR.Andi Muh. Ali Rahman, SH,MH meminta kepada kuasa hukum BPN Jakut Dika agar mengundang Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Lurah Papanggo dan RW.03 untuk di jadikan saksi dalam kasus lahan Gang Karya tersebut.

Sementara itu berbeda dengan saksi Yusup yang turut di hadirkan oleh tergugat intervensi. Saat pengacara penggugat bertanya apakah saksi mengetahui adanya pengukuran, saksi menjawab tahu dan bahkan saya yang mengukur namun saat hakim mempertegas pertanyaan pengacara penggugat kepada saksi perihal pengukuran, saksi pun menjawab ikut mendapingi BPN dan saat di tanya kembali dengan apa mengukurnya, saksi menjawab dengan alat laser.

Suasana dalam persidangan di ruang sidang Cakra kemarin berjalan berjalan dengan humoris karena para saksi yang di hadirkan dalam persidangan baru pertama kali mengikuti dna sebagai saksi.

Penulis : Aloysius
Wartawan Foto : Alexander Dion

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here