Jakarta, Mediatransparancy.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK ) Siti Nurbaya mengaku dapat memahami jika rakyat di daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah jenuh dengan asap dan asap lagi. Namun ia memastikan, bahwa negara tidak diam dan pemerintah akan terus bekerja tiada henti untuk menangani karhutla yang kini mulai melanda sejumlah daerah.
“Saya pastikan dan tegaskan, bahwa negara tidak diam dan pemerintah terus bekerja tiada henti, dengan segala kekuatan yang ada untuk menangani karhutla. Kita tidak ingin bencana ekologis yang membuat daerah tertutup asap selama berbulan-bulan seperti tahun lalu, kembali terulang,” tegas Siti melalui siaran pers yang diterima dari Humas Kementerian LHK, beberapa saat lalu.
Menteri LHK menegaskan, dirinya memantau asap cukup pekat yang saat ini menghampiri warga Duri, Dumai dan beberapa daerah di Riau. Sementara di Pekanbaru, pagi tadi asap kembali terlihat meski ISPU terpantau masih dalam status BAIK. “Segenap hati dan perhatian saya tertuju pada rakyat di daerah yang saat ini merasakan dampak karhutla,” tegasnya.
Menurut Menteri LHK, Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan Kepala BRG (Badan Restorasi Gambut) telah berada di Riau. Ia juga menyebutkan, bahwa upaya pemadaman dimaksimalkan dengan rencana penambahan dua helikopter lagi serta penambahan peralatan dan dukungan dari personil TNI/Polri.
Untuk memaksimalkan upaya pengendalian karhutla, lanjut Menteri LHK, Pemerintah Provinsi juga sudah menetapkan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap akibat karhutla, seperti di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jambi dan Kalimantan Selatan.
Selain itu dilakukan patroli terpadu sebagai upaya mensinergikan para pihak dalam pencegahan karhutla sampai pada tahap tapak (masyarakat). Patroli Terpadu melibatkan unsur Manggala Agni, Polhut, TNI, POLRI, pers, LSM dan aparat desa/tokoh masyarakat. Pelaksanaan patroli ini, jelas Menteri, berbasis komando bertingkat dengan operasional Posko Desa, Posko Daops, Posko tingkat Provinsi (Balai Besar/Balai KSDA/TN), dan Posko Nasional di Kementerian LHK.
“Target kerja kita jelas, jangan sampai rakyat kembali merasakan derita asap seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita ingin menekan semaksimal mungkin jumlah titik api penyebab meluasnya dampak asap,” tegas Siti.
Terkait keluhan yang disampaikan negara tetangga, Menteri LHK Siti Nurbaya mengemukakan, menghormati keluhan tersebut. Namun ia menegaskan, pemerintah tidak bekerja menangani karhutla karena desakan negara lain. “Indonesia menganut prinsip ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian. Tidak atas desakan-desakan,” tegasnya.
Karena itu, Siti Nurbaya mengimbau agar semua pihak luar hendaknya menahan berkomentar yang tidak perlu dengan tetap melihat upaya-upaya yang telah dilakukan secara sistematis dan serius oleh pemerintah Indonesia, sebagaimana terlihat dari menurunnya titik api dan luasan sebaran asap, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya.
Penulis : Chris Muryat/rel
