banner 728x250

Integritas Dan Moralitas Arlandi Triyogo Hakim PN Jakarta Selatan Ditengarai Digadaikan Demi Uang Untuk Menghukum Arwan koty

  • Share

Jakarta,mediatransparancy.com,-Integritas dan moralitas pimpinan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Arlandi Triyogo ditengarai telah digadaikan demi segepok uang untuk menghukum Arwan Koty.

Perkara yang menimpa Arwan Koty, bukti persidangan hanya surat palsu, fotocopy, tidak ada aslinya. Sementara, pasal 317 KUHP yang dikenakan terhadap Arwan Koty tidak pernah diperiksa sebagai tersangka, S.tap penghentian penyelidikan direkayasa penyidikan. Sementara barang excavator diserahkan kepada Soleh Nurtjahyo rekanan PT Indotruck Utama, bukan kepada pembeli, namun di anggap laporan polisi membuat pengaduan palsu karena telah menerima alat excavator.

judul gambar

Majelis hakim pimpinan Arlandi Triyogo didampingi hakim anggota Ahmad Sayuti dan Toto, menghukum Arwan Koty selama 6 bulan penjara atas dugaan pengaduan palsu. Majelis hakim menyatakan Arwan Koty terbukti bersalah melanggar pasal 317 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Rauf, yang menuntut Arwan Koty selama 1 tahun penjara.

Namun putusan majelis hakim tersebut dinilai telah mencederai rasa keadilan bagi pencari keadilan seperti yang dialami Arwan Koty. Pihak terdakwa menilai Majelis hakim dan JPU diduga kuat telah bersekongkol mengkriminalisasi terdakwa Arwan Koty dalam perkara pengaduan fitnah tersebut.

Dalam perkara tersebut pelapor tidak memiliki bukti yang sah untuk menjatuhkan putusan terhadap Arwan Koty, sebab terdakwa tidak pernah merasa melakukan pengaduan palsu atau melakukan pengaduan fitnah terhadap pelapor. Laporan pengaduan dibuat di Kepolisian karena barang yang dibelinya tidak kunjung diterimanya, sehingga tidak semata mata untuk pengaduan memfitnah seseorang.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dinilai telah membelot dari kenyataan hukum tanpa mempertimbangkan kronologis kejadian awal yang dialami terdakwa Arwan Koty, hingga dijadikan sebagai tersangka dan terdakwa dalam persidangan. Jika majelis hakim melihat dengan jernih dan mempertimbangkan apa yang dialami terdakwa Arwan Koty, maka majelis hakim tidak sepatutnya dan tidak mungkin menghukum Arwan Koty dengan pidana penjara, sebab apa yang dilakukan Arwan Koty sebagaimana yang disebut sebut JPU membuat pengaduan palsu atau fitnah, itu merupakan imbas dari kekecewaan dan kerugian yang dialaminya atas pembelian satu unit alat berat Excavator dengan lunas, namun alat berat tersebut belum diterimanya dari penjual. Hal itu disampaikan tim Penasehat Hukum Arwan Koty, Low Offices Aristoteles MJ Siahaan SH, menyikapi putusan pidana yang dibacakan majelis hakim pimpinan Arlandi Triyogo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 25/11/2021.

Menurut Aristoteles SH, bahwa perkara a quo ini berawal pada saat Arwan Koty membeli alat berat satu unit Crawler Excavator Volvo EC210D, dengan tunai seharga 1.265.000.000 miliar rupiah dari PT.Indotruck Utama (PT.IU) sebagai penjual sesuai Perjanjian Jual Beli Nomor.157/PJB/ITU/JKT/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017. Sampai perkara a quo ini di sidangkan PT.IU selaku penjual belum juga menyerahkan alat berat tersebut kepada pembeli Arwan Koty.

Semuanya tata cara pembelian dan pelunasan barang tertera dalam Perjanjian Jual Beli (PJB) yang ditandatangani pihak penjual dan pembeli. Pembeli telah menepati isi PJB dengan membayar lunas alat berat, namun penjual tidak menepati isi perjanjian dan hingga saat ini barang yang dibeli Arwan Koty belum diterimanya.

Sehingga dalam rangkaian peristiwa hukum yang dialami Arwan Koty selaku yang dirugikan karena belum menerima alat berat yang dibelinya, lalu melakukan upaya hukum dengan melaporkan pihak penjual PT.IU ke Polda Metro Jaya, sebagaimana Laporan Polisi Nomor.LP/B/1047/VIII/2018/ Bareskrim tanggal 28 Agustus 2018. Akan tetapi laporan perkara tersebut dihentikan Penyelidikannya oleh Polda Metro Jaya, sesuai Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/66/V/RES.1.11/2019/ Dit.Reskrimum, tanggal 17 Mei 2019. Demikian juga terhadap Laporan Polisi No.LP/B/3082/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 16 Mei 2019, yang kemudian laporan perkara tersebut juga dihentikan Penyelidikannya oleh Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/2447/XII/2019/Dit. Reskrimum tanggal 31 Desember 2019. Secara norma kepatutan dan atas kerugian miliaran rupiah yang dialami pembeli tersebut, apakah Arwan Koty selaku pembeli patut dan harus dipersalahkan atas laporannya yang tidak ditindak lanjuti penyelidik dan penyidik Kepolisian tersebut ?

Ironisnya, berdasarkan laporan yang tidak ditindaklanjuti penyelidikan dan penyidikan tersebut Arwan Koty dipersalahkan dengan hukuman 6 bulan penjara. Seharusnya majelis hakim melihat dengan jernih kronologis atau asal muasalnya permasalahan yang dialami Arwan Koty. Para penegak hukum mulai dari Penyidik, JPU dan Majelis hakim yang menangani perkara a quo ini menurut penasehat hukum telah mencederai rasa keadilan bagi pencari keadilan seperti Arwan Koty, ucap Aristoteles

Penasehat hukum menyampaikan, Penyelidikan maupun Penyidikan dalam perkara ini adanya rekayasa hukum dan kriminalisasi yang patut diduga dilakukan terhadap Arwan Koty. Perkara tersebut seharusnya tidak layak disidangkan karena adanya bentuk pelanggaran formil dan yuridis yang bertentangan dengan undang undang sebagaimana diatur dalam KUHAP, maupun peraturan peraturan Internal dan Standar Operation Prosedur (SOP) penanganan perkara.

Sehingga atas pertimbangan pertimbangan yang disampaikan majelis hakim dalam putusannya itu, kami menilai tidak berdasarkan bukti dan tanpa mempertimbangkan kerugian terdakwa serta tidak mempertimbangkan keterangan Ahli seutuhnya dan keterangan saksi fakta. Anehnya lagi, JPU dan majelis hakim membuktikan perbuatan terdakwa Arwan Koty bersalah melanggar pasal 317 KUHP, pada hal terdakwa dalam penyidikan berkas perkara tidak pernah diperiksa sebagai tersangka dalam pasal tambahan tersebut. Sebagaimana bunyi pasal 317 KUHP, “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis atau untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang” pada hal terdakwa tidak pernah merasa membuat pengaduan palsu atau fitnah terhadap seseorang, melainkan karena kerugian yang dialaminya dan kekecewaan atas pembelian barang yang belum diterimanya.

Oleh karena itu, “kami penasehat hukum terdakwa sangat keberatan atas pembuktian dan pertimbangan hukum yang disampaikan majelis hakim, dan kami menyatakan akan menempuh upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. pihaknya berharap Hakim Pengadilan Tinggi akan membebaskan Arwan Koty dari segala dakwaan dan tuntutan hukum”, kata Aristoteles menegaskan.

Penulis : P. Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *