banner 728x250

Izin Rumah Tinggal Fakta Dilapangan Menjadi Gudang, Diminta Inspektorat Periksa Sudin CKTRP Jakarta Utara

  • Share
Foto/MT: Izin Rumah Tinggal. No24/C.37/C.EC/31.72.02.1005.02.023.R.4/3-1785.51/e/2021 Tgl 24 Juni 2021. Berubah Menjadi Gudang dan Komersil

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Kendati sudah sering disorotin terkait bobroknya kinerja Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara yang mengakibatkan  maraknya pelanggaran izin dan marak bangunan tanpa izin dan pelanggaran izin bagaikan jamur, sepertinya dianggap hanya angin lalu.

Pasalnya, marak pelanggaran izin membangun terjadi dilapangan diduga telah terjadi Persekongkolan dan penyalahgunaan kewenangan oleh sejumlah oknum dilapangan dengan pemilik bangunan.

judul gambar

Akibatnya, marak pelanggaran izin membangun di Kecamatan Tanjung Priok. Antara lain.(1). membangun tanpa IMB. (2), membangun tidak sesuai dengan izin yang dimiliki dan (3).juga melanggaran GSB/GSJ.

“Izin rumah tinggal. No24/C.37/C.EC/31.72.02.1005.02.023.R.4/3-1785.51/e/2021 tgl 24 Juni 2021. Pantauan dilapangan, tidak sesuai dengan fakta dilapangan berubah  menjadi bangunan komersil dan tempat usaha”.

Menanggapi hal tersebut.  Kepala UP PTSP Kec. Tanjung Priok, “Izin yang di keluarkan sudah sesuai dengan Peraturan, terkait penyimpangan izin, bukan kapasitas PTSP, melainkan kewenangan CKTRP selaku pengawasan, pengendali, evaluasi,” ujar Walden.Rabu (30/06/2021).tepat pukul 13:29  Wib.

Maraknya pelanggaran izin membangun di Kecamatan Tanjung Priok. Patut dipertanyakan kinerja unit Pengawasan, pengendali dan evaluasi pelaksanaan izin dan izin dilaksanakan  dilapangan. Pengawasan CKTRP, abaikan  Peraturan Gubernur No.47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada Bab VI. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Dan Ono Izin.Diatur di Pasal 44 ayat (2). Prinsip pengawasan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasa Ayat (1).sebagai berikut:

  1. Sesuai dengan perundang-undangan (b),Tidak diskriminatif adalah bahwa setiap pengawasan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin harus diperlakukan sama terhadap setiap pemohon. (c).Objektif (d).Tanpah pamrih.(f). Efektik,(g),efisien. (H).Tranparancy .(i).akuntabel.

Pasal 46, Pengawasan, pengendalian dan evaluasi justru yang terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum dalam pelaksanaan izin dan tidak dilakukan sanksi terhadap penyalahgunaan izin dilapangan.

“Ketika dihubungi Pengawas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Tanjung Priok jawabannya selalu dilapangan. Timbul pertanyaan. Benarkah Pengawas sudah melakukan sesuai dengan tupoksinya?

“Kalau benar dilakukan pengawasan sesuai tupoksinya, lantas kenapa marak bangunan melanggar aturan di Kecamatan Tanjung Priok.

“Sudah bukan rahasia lagi, maraknya bangunan melanggar aturan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 7 Tahun 2010 tentang Bangunan dan Gedung. Diduga oknum CKTRP berlindung dibalik aturan untuk memperkaya diri sendiri dan kepentingan kroni-kroninya.

Sadeli (43 tahun) warga Jl Swasembada Barat, Heran atas kegiatan bangunan ditengah pemukiman izin yang tertera di banner rumah tinggal” namun wujudnya menjadi Gudang atau komersil,” ujarnya. Senin (28/06/2010).

Foto/MT: Banguna Tanpa IMB di Jl.Swasembada Timur II, RT 04/RW 09.Kel.Kebon Bawang, T.Priok Jakarta Utara. Bangunan komersil, 5 pintu (Cluster/mini two house, harga promo Rp.470 jt/unit 

Hasil penelusuran dilapangan, Bangunan tanpa IMB di Jl.Swasembada II, RT 04/RW 09.Kel.Kebon Bawang, bangunan komersil, 5 pintu (Cluster/miniTwohouse). Menurut pengakuan Junaedy, “belum mengantongi izin makanya kita lakukan segel, sertifikatnya belum dibalik nama,apabila belum diurus IMBnya kita akan segera rekomtek”, kata Junaedi

Andaikata sudah memiliki IMB, tetap juga terjadi pelanggaran GSB dan GSJ. Ironisnya, hingga sekarang bangunan tersebut, tidak dilakukan tindakan atau rekomtek ke Satpol-PP.

“Pengawas Cipta Tata Ruang dan Pertanahan diwajibkan harus pintar bersilat lidah,guna  untuk mengelabui pertanyaan awak media dan kemungkinan sekolah khusus untuk belajar berbohong”.Dirinya sudah berjanji akan segera merekomtek, namun faktanya malah sebaliknya.

Berdasarkan brosur  cluster/mini thouse yang kita miliki dari bagian marketing, sekitar Bulan Februay 2021. Rumah cluster 5 unit dan harga promo di jual per unit Rp.470 juta dengan ukuran bervariasi.antara lain: (1).Ukuran 5×10. Dua(2) unit. (2). Ukuran 4×10. Dua(2) unit. Dan (3). ukuran 4×10 satu(1) unit total semuanya menjadi  5 unit.

Tidak hanya itu, di Jl.Warakas I No.5 RT 04/RW 01.Kelurahan Warakas, bangunan tanpa IMB ( tempat praktek dokter-Red). Patut dipertanyakan pungsi pengawasan unit terkait.

Pengakuan Anin,dirinya dipercaya untuk mengurus bangunan  milik (dokter-Red). dan juga selaku RT, “dirinya sudah kordinasi dengan pihak kecamatan (Unit Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan).

Foto/NT: Bangunan tanpa IMB di Jl.Warakas I No.5 (tempat praktek dokter-Red). RT 04/RW 01.Kel. Warakas Kec.T.Priok. Jakarta Utara.Lebih lanjut kata Anin, “Sudah dibicarakan dengan Dody dan Junaedi, juga ada Ibu  Maya, sudah saya  kondisikan,”jelas Anin dilokasi bangunan warakas mengaku baru kemarin kekantor kecamatan.

“Mendengar pengakuan Anin sudah kordinasi dengan Junaedy dan juga dengan Dody, Hal tersebut diakui Junaedy dan Dody. ”iya kita sudah bicara, dan bangunan tersebut tidak bakal bisa keluar IMBnya, akan kita rekomtek ke Satpot-PP, sesudah selesai Lebaran,”ujar Junaedy di kantin koramil.

Pantauan dilokasi, terbukti hingga sekarang ini, Bangunan di JL.Warakas I (Tempat praktek dokter) tidak disentuh dan bahkan sudah rampung.Kamis (1/07/2021).

Roky (53 tahun) warga Kebon Bawang , dirinya heran dan bingung “maraknya bangunan melanggar izin, tidak tertutup kemungkinan telah terjadi persekongkolan dilapangan dan  penyalahgunakan wewenang oleh oknum,”

“Segel hanya isapan jempol untuk mengelabui pantaun publik, berlindung dibalik segel dan aturan, itu modus yang terjadi dilapangan,” jelas Roky dengan geram.

Lebih lanjut kata Roky,” tidak tertutup kemungkin  telah terjadi setali tiga uang, buktinya sampai saat ini tidak dibongkar paksa oleh Satpol-PP,”

M.Rizal angkat bicara,” dengan pelanggaran tersebut jelas Pemprov DKI Jakarta telah mengalami  kerugian dari sektor restribusi dan pendapat Asli daerah dan ini baru sampel” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan,”dirinya mendesak Kepala Inspektorat Provinsi DKI, Syaefulloh Hidayat dan Kepala Irbanko Jakarta Utara, Junjung memanggil unit terkait termasuk Kasektor Citata, Kecamatan Tanjung Priok dan juga Pengawasnya,” tegas M.Rizal.

Namun sangat disayangkan, komitmen menjadikan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota bebas pungutan liar ( pungli). Sepertinya tidak didukung jajarannya

Padahal, pada hal, komitmen tersebut dihadiri 5 pilar Kota Administrasi Jakarta Utara,yaitu TNI, POLRI, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, BIN dan juga nara sumber dari Kementerian Polhukam (politik, hukum, dan Hak Asasi Manusia). Senin.(21/06/2021) diruang Bahari  Lt 14 Kantor Walikota Jakarta Utara.

Dan juga 10 UKPD kota administrasi Jakarta Utara antara lain, Satpol-PP, UP PTSP, Sudin Dukcapil, Sudin Sosial, Sudin Pendidikan Wilayah 1, Sudin Perhubungan dan Camat Penjaringan.

Ketika hal tersebut dipertanyakan ke Walikota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim,S.IP, M.Si, melalui WhatsApp miliknya,dijawab, “berlaku untuk semua, termasuk pelanggaran Izin membangun, awasi saja,” jelasnya. Selasa (22/06/2010) tepat pukul 14:26 Wib.

Hingga berita ini diturunkan, Kasektor CKTRP Kecamatan Tanjung Priok, Andi L dan juga Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Kusnadi  Hadipratikno, tidak berhasil diminta tanggapan terkait maraknya bangunan melanggar izin dan juga penyalahgunaan izin dilapangan. (Lian dan Tim).

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *