banner 728x250

Jadi Pengurus Yayasan, Mantan Bupati Samosir Langgar UU No 23 Pasal 76

  • Share

SAMOSIR, MEDIA TRANSPARANCY – Mantan Bupati Samosir, Drs Rapidin Simbolon pada saat menjabat pada periode 2015 – 2020 tercatat sebagai salah seorang pengurus yayasan di Kabupaten Samosir.

Keterlibatan Rapidin Simbolon sebagai salah seorang pengurus yayasan tercantum pada akte pendirian salah satu yayasan di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara.

judul gambar

Menanggapi keterlibatan Rapidin Simbolon pada salah satu yayasan, yang mana pada saat itu menjabat sebagai Bupati Samosir, salah seorang praktisi hukum, Bungaran Sitanggang yang dikonfirmasi menyebutkan, bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran undang-undang.

“Bupati tidak boleh terlibat pada sebuah yayasan, dan itu merupakan pelanggaran,” ujarnya.

Dikatakan Bungaran, bahwa keterlibatan  bupati atau wakil Bupati dalam suatu yayasan adalah melanggar UU No 23 tahun 2014 pasal 76.

“Pada huruf a diswbutkan, bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah dilarang membuat suatu keputusan yang secara khusus menguntungkan pribadi, keluarga, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Disebutkannya, pada huruf c undang-undang tersebut sudah diatur secara spesifik akan larangan tersebut.

“Pada huruf c undang-undang tersebut secara jelas dan nyata disebutkan, bahwa bupati dan juga wakil bupati dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan milik swasta, maupun milik negara atau pengurus yayasan dalam bidang apa pun,” tegasnya.

Ditambahkan bungaran, bahwa keterlibatan Rapidin Simbolon dalam salah satu yayasan di Samosir bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

“Hal tersebut sebuah pelanggaran hukum yang sengaja ditutup-tutupi selama Rapidin menjabat Bupati Samosir. Dan ini harus diusut,” tukasnya.

Senada dengan Bungaran, Ketua Garda Bela Negara (GBNN) Kabupaten Samosir, Hatoguan menyesalkan terjadinya permasalahan tersebut.

“Dugaan keterlibatan pejabat teras Samosir yang terlibat atau tercatut namanya di akte pendirian Yayasan Jadilah Terang Danau Toba pada tahun 2017 lalu adalah gambaran  bobroknya penegakan aturan di Pemkab Samosir. Bahkan undang-undang diabaikan,” tuturnya.

Disebutkannya, bahwa keterlibatan Rapidin dalam yayasan tersebut merupakan bentuk  KKN berjamaah.

“Ini bentuk KKN luar biasa. Ada kepentingan apa Rapidin dalam yayasan tersebut sehingga sampai menabrak dan mengabaikan aturan dalam undang-undang dalam kedudukannya sebagai Bupati Samosir kala itu,” terangnya.

Hatoguan menambahkan, bahwa aparat hukum harus mengusut tuntas masalah ini.

“Aparat hukum harus segera bertindak. Sebab, saya melihat ada muatan korupsi dan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat bupati. Karena,  akte yang sudah beredar, pekerjaan bupati yang tercatat dalam akte tersebut adalah wiraswasta,” tukasnya.

Sementara itu, mantan Bupati Samosir, Rapidin Simbolon hingga berita ini diterbitkan tidak berkenan menjawab konfirmasi Media Tranaparancy. (Anggiat S)

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *