banner 728x250

Jaksa Kurang Teliti Berkas Perkara Bong Eniwati Dinyatakan Kadaluarsa Oleh Hakim

  • Share

Jakarta,mediatransparancy.com -Pengadilan Negeri Jakarta Utara pimpinan majelis hakim Agung Purbantoro didampingi hakim anggota Fahzal Hendri dan Tugianto, yang memeriksa dan menyidangkan perkara dugaan pemalsuan akta permalukan jaksa penuntut umum.

Pasalnya, berkas perkara pemalsuan melibatkan terdakwa Bong Eniwati (45) pupus di palu majelis, sebab perkara sudah terlalu lama baru disidangkan, sehingga majelis tidak lagi mempertimbangkan apa yang didakwakan dan dituntut jaksa terhadap terdakwa.

judul gambar

Seharusnya sebelum menyatakan berkas perkara lengkap (P 21), jaksa penuntut umum sudah harus berhitung secara matematika dan juga berdasarkan KUHAP tentang masa kadaluarsa. Bukan asal menerima berkas perkara dari penyidikan supaya tidak terjadi hal hal yang fatal seperti kasus Bong Eniwati.

Sebagaimana dakwaan jaksa Mustofa menyebutkan, terdakwa Bong Eniwati, Warga Jalan Pegangsaan Dua Perumahan Gading Arcadia  Blok 0 No.124, Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, didakwa kasus pemalsuan akte nikah.

Perbuatan terdakwa menurut jaksa dengan sengaja memakai akta seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran sehingga, penggunaan akta tersebut berpotensi menimbulkan kerugian fatal. Pada tahun 1999, Bong Eniwati masih berusia 25 tahun, saat itu bekerja sebagai karyawan di Harco Mangga Dua Elektronik usaha milik saksi Roswin Praja (pelapor). Antara bos dan karyawan terjadi hubungan asmara dan berlanjut keduanya tinggal satu rumah.

Pada tahun 2001 belum ada perikatan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang undangan, namun antara keduanya telah dilaksanakan tradisi Tionghoa “Teh Pay” yaitu jamuan teh disalah satu Restoran yang dilaksanakan di Wilayah Kelapa Gading Jakarta Utara.

Pada tahun 2011, saksi dan terdakwa sepakat membuat surat perjanjian, dimana isi perjanjian itu saksi pelapor Roswin Praja meminjam nama terdakwa untuk membeli Apartemen Grand Emerald  Gading Nias serta rumah di Perumahan Gading Arcadia. Akan tetapi yang tertulis diSurat Perjanjian hanya nama Apartemen Grand Emerald Gading Nias sedangkan  Perumahan Gading Arcadia tidak dicantumkan.

Jaksa menyebutkan, terdakwa membuat  Akta Perkawinan tanpa sepengetahuan pelapor Roswin Praja. Dengan bantuan Biro Jasa untuk mengurus dan mendaftarkan  pernikahan antara terdakwa dan pelapor. Terdakwa menyerahkan dokumen dokumen  sebagai kelengkapan pembuatan akta perkawinan. Sementara surat Babtis dikeluarkan oleh Gereja tempat pembabtisan, pada hal pembabtisan tak pernah ada, kata jaksa.

Dua lembar Kutipan Akta Perkawinan No.458/K/2001 tanggal 29 Agustus 2001 ditanda tangani  oleh Drs.H.Kodrato.M.M.M Ba, Kepala Dinas Dukcapil Kota Bekasi yang mencatatkan Pernikahan mereka Dikantor Dinas Kependudukan Kota Bekasi, didalam Akte perkawinan seolah antara terdakwa dan pelapor telah dilaksanakan pemberkatan Nikah yang dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 2001 di Gereja  Anugerah  Injil  Sepenuh Gideon Jakarta.

Karena hubungan terdakwa dan pelapor tidak harmonis maka, pada 21 Oktober 2013 terdakwa mengajukan gugatan perceraian  dan tuntutan harta Gono gini kepada saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terdakwa diduga memberikan bukti keabsahan surat surat dalam gugatan perceraian itu semuanya dokumen palsu.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Roswin Praja mengalami kerugian berupa rumah milik yang terletak di Gading Arcadia  Blok O Nomor 12 A. Kelurahan Pegangsaan Dua, dimana sertifikat atas nama terdakwa Bong Eniwati, dibuat dengan menggunakan dasar Akta Perkawinan nomor 458/K/ tanggal 29 Agustus 2001 yang keabsahan diperoleh secara melanggar hukum.
Perbuatan terdakwa melanggar pasal 266 Ayat (2) KUHP,dan pasal 263  Ayat (2)KUHP, kata Jaksa.

Atas perbuatan terdakwa, jaksa menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar hukum dan menuntut terdakwa satu tahun penjara. Namun, tuntutan tersebut sirna di meja majelis, sebab jaksa terkesan tidak mengerti KUHAP tentang kadaluarsanya suatu perkara.

Dengan gagahnya jaksa Mustofa (saat ini sudah jadi Kepala seksi Intelijen di wilayah Palembang) menuntut terdakwa, namun jaksa bersangkutan tidak teliti kapan kejadian perkara dan kapan disidangkan dan brapa tahun masa kadaluarsanya.

Menurut pengunjung sidang berinisial (MS) yang tidak ingin disebut jati dirinya, mengatakan, penuntut umum yang menangani perkara tersebut bagaikan tidak lulus belajar hukum. “Masa tidak mengetahui suatu perkara ada kadaluarsanya, ini sangat memalukan institusi Adyaksa pimpinan Kajagung ST Burhanuddin. Ironisnya, jaksa bersangkutan dinilai tidak mengerti KUHAP dan kurang teliti berhitung, tapi ko bisa jadi Kasi Intelijen ya”, ujar MS 18/2/2021.

Dalam putusannya majelis hakim pimpinan Agung Purbantoro, mempertimbangkan, berkas perkara terdakwa Bong Eniwati sudah kadaluarsa, sehingga berkas perkara tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa waktu kadaluarsa berkas perka sehingga berkas perkara atas nama terdakwa Bong Eniwati dikembalikan ke Penuntut Umum. “Majelis tidak memutus bebas tapi mengembalikan berkas perkara karena kadaluarsa, kata Purbantoro, 18/2/2021.

Dalam pembacaan putusan dihadiri jaksa pengganti Yonard SH. Menyikapi putusan pengembalian berkas perkara,  usai persidangan jaksa mengatakan, “no coment, akan melaporkan putusan tersebut ke pimpinan”, ujarnya.

Penulis : P.Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *