Home HUKUM Kadis PU Kota Subulussalam Diperiksa Polisi

Kadis PU Kota Subulussalam Diperiksa Polisi

266
0

Subulussalam, Transparancy.com – Terkait proyek 2014 yang bermasalah, Kadis PU kota Subulussalam diperiksa di Polres Aceh singkil/ Subulussalam, tersandung dengan proyek proyek yang diduga ada salah kebijakan, sehingga tercium oleh penegak Hukum. Menurut Kapolres Aceh Singkil/Subulussalam, melalui Kasat Reskrim, AKP Yasir kemarin ketika dikonfiirmasi wartawan media ini, melalui selulernya, mengatakan dan mengakui bahwa Kadis PU kota Sbulussalam Anasri ST telah dipanggil/diperiksa, terkait sejumlah proyek 2014 yang diduga ada kebijakan yang melawan hukum dan bermasalah.

Ditambahkan beliau lagi bahwa Kepolisian sedang melakukan Lidik, dugaan penyimpangan proyek 2014, Kadis PU sudah diperiksa dua kali, namun statusnya masih sebatas terperiksa, dalam rangka menambah bukti-bukti otentik, sehingga dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Selain kepala dinas, Penyidik juga memeriksa Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek dan Bendahara, sementara kontrakktor/rekanan dinas dalam proyek senilai 14,2 m, lebih itu belum dipanggil untuk diperiksa.

Bila merujuk kepada Perpres no.70 dan Peraturan mentri PU, dalam surat edaran,no,9/SE/M/2011, disana telah diatur sampai detail mulai A sampai Z sehingga setiap Pimpro, Panitia dan rekanan harus tunduk dan mematuhi.

Setiap Proyek harus selesai sesuai kontrak, bila tidak, adakan Adendum, perpanjangan waktu dan tetap pada satu tahun annggaran, bila juga tak selesai maka dibuat persentase.

Fakta dilapangan bahwa masih ada proyek 2014 yang belum siap, namun dikerjakan ditahun 2015, nah persoalan inilah yang menimbulkan banyak kecurigaan, ada permainan antara PU dan rekanan.

Dikota Subulussalam telah ada persoalan serupa yang tersandung hukum, seperti pengerjaan Kantor KIP ditahun 2012 yang lalu, yang menjaring 3 orang masuk” BUI”, akibat Pengerjaan belum selesa pada tahun anggaran, namun dana/uang telah ditarik.

Menurut ketua investigasi/Penindakan LPP-TIPIKOR RI, J SARAN, kota Subulussalam, mengatakan bahwa persoalan seperti ini harus secepatnya ditelusuri oleh pihak penegak hukum, bila memang benar salah, tangkatp saja demi tegaknya aturan yang berlaku, demi kemajuan kota Subulussalam yang benar dan jauh dari “korupsi”.

Dikota Subulussalam perlu pengawasan serius dalam pelaksanan pembangunan, semua harus berfungsi sesuai tufoksinya, seperti konsultan harus benar benar bekerja, katakanlah yang benar itu kalau memang benar, dan katakan yang salah itu jika salah dan seharusnya semua konsultan yang masuk kekota Subulussalam harus berkantor di Subulussalam, jangan kantor berjalan.

Jangan biarkan proyek bermasalah dikota ini, jangan biarkan korupsi merajalela dikota Subulussalam, itu sekilas bahasa pengamat pembangunan kepada media ini. (SARAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here