SAMOSIR, MEDIATRANSPARANCY – Terkait dugaan KKN Pengadaan Mesin Jahit Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2018. Sumber Dana Desa dari 128 Desa 6 kelurahan, Sembilan Kecamatan didaerah Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, Kuat dugaaan tanpa Musrembang Desa setempat hanya bertopeng Peraturan Bupati.
Untuk itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir, diminta usut tuntas kembali dugaan Pengadaan Mesin Jahit tersebut.
Hal ini diungkapkan Lembaga Swadaya Masyarakat DPD Topan RI Kabupaten Samosir, melalui Ketua DPD, Bastian Hutabalian. Sabtu(3/4/2021).
“Pasalnya, bahwa Pengadaan Mesin Jahit kala itu tidak pernah dimasukkan dari hasil musrembang disetiap desa. Sepertinya. kegiatan ini diduga titipan Pejabat Teras, “dengan bertopengkan Peraturan Bupati dalam mensukseskan program PKK Kabupaten Samosir”. Terangnya.
“Jumlah Mesin Jahit sebanyak 143 unit, dengan mempergunakan Anggaran Dana Desa dan dikerjakan oknum rekanan setempat”. Jelas Bastian.
“Ironisnya lagi, pengutipan langsung dilakukan oleh oknum Istri Pejabat daerah Kabupataen Samosir, dibantu pihak kecamatan dan langsung kepada setiap ketua PKK atau Kepala Desa terkait”. Ujar Sumber, tabir ini kita buka kembali.
Sumber informasi yang dihimpun awak media. Selasa(11/2/ 2020). Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir, sudah pernah melakukan pangggilan terhadap beberapa oknum kepala Desa dan Kecamatan Kabupaten Samosir. Namun hingga sekarang tidak jelas juntrungannya dan patut dipertanyakan.
“Bahwa harga per-unit berkisar Rp.2 juta Rupiah, total atau global keseluruhan anggaran berkisar. Antara lain. (Rp.2,000,000 x 143/ Unit = Rp 286 Juta). Dikutif dari sumber Dana Desa Tahun Anggaran 2018. “Demikian pengakuan sumber kepada awak media.
Pengakuan salah satu Kepala Desa,”sejumlah Kepala Desa sudah pernah dipanggil Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir, “terkait dugaan KKN Pengadaan Mesin jahit Tahun Anggaran 2018, dengan harga mesin jahit Rp.2 Juta per unit. “Ujar salah satu Kepala Desa inisial M A, kepada awak media belum lama ini.
Penulis: Hatoguan Sitanggang
