banner 728x250

Kajari Jakut:Semua Laporan Masyarakat Sudah Ditangani Sesuai S.O.P

  • Share

Jakarta,mediatransparancy.comAparat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut), dinilai lamban dan tidak becus bekerja, menindak lanjuti laporan masyarakat. Pasalnya, laporan masyarakat tidak terealisasi atau hanya didiamkan saja tanpa tindak lanjut. Aparat Kejaksaan yang diharapkan masyarakat mampu mendobrak dan memproses dugaan pidana Korupsi, namun kinerja Kejari Jakut masih jauh api dari tungku.

Persepsi publik, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional, ditentukan dan diwarnai oleh baik buruknya kinerja kejaksaan. Dengan tegas, Jaksa Agung memerintahkan segenap jajaran kejaksaan untuk mendedikasikan seluruh kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas supaya mengoptimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan, sebagai lembaga penuntutan. Keyakinan dan optimistis, bahwa Kejaksaan mampu menciptakan penguatan kelembagaan yang lebih baik untuk mendorong lembaga Adyaksa itu sebagai institusi penegak hukum yang terdepan dan role model dalam penegakan hukum.

judul gambar

Ketua Umum LSM GRACIA (Gerakan Cinta Indonesia) Hisar Sihotang, sangat mengapresiasi ultimatum yang dilakukan Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanittiar Burhanuddin. ”tidak akan segan memberikan tindakan tegas kepada jajarannya yang tidak memenuhi target kinerja. Dia mengatakan, tindakan tegas tersebut merupakan bentuk komitmen dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi.

Sebagaimana arahan Jaksa Agung, akan mengambil tindakan tegas berupa evaluasi dan sanksi atas jabatan pada satuan kerja yang tidak ada atau belum ada penanganan perkara Korupsi. Sanksi tersebut merupakan bentuk keseriusan Jaksaan Agung ST. Burhanuddin kepada jajarannya, saat menutup Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2020 di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, kata Hisar Sihotang Rabu 16/12/2020.

Ironisnya, di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejumlah laporan masyarakat, tidak ditanggapi dan tidak mendapat respon dari aparatur Adyaksa tersebut, sehingga masyarakat sangat kecewa menilai kinerja aparat Kejari Jakarta Utara yang tidak profesional dan tidak becus.

Hal itu terlihat dari laporan LSM GRACIA (Gerakan Cinta Indonesia), nomor 0261/DPP/LSM/GRC/II/2021 tertanggal 23 November 2020, atas dugaan penyalahgunaan lahan Fasilitas Umum, zonasi jalur hijau (H 4) & zonasi jalur hijau tegangan tinggi SUTET (H 5),”lahan tersebut jadi ajang komersil. Mendirikan bangunan 3 Unit dan 3 lantai, tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), berlokasi di jalan Jembatan III (komplek ruko 25), Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

Menurut Hisar, laporan tersebut hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sehingga menimbulkan ketidak puasan masyarakat. Sebab laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan aparatur pemerintah Kota Jakarta Utara, tentang pembiaran penggunaan lahan negara.

Sebelumnya LSM GRACIA, telah menyurati Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang & Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, karena dinilai tidak melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) no.07 tahun 2010 tentang izin membangun bangunan dan gedung dan Perda DKI Jakarta No 1 tahun 2014, tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi. Sehubungan dengan hal itu, telah menyurati APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) atau Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, namun seolah olah Inspektorat melindungi aparat yang ditengarai melanggar hukum.

Dengan adanya temuan terkait pelanggaran IMB diatas lahan pemerintah, menggunakan lahan fasilitas umum (zona jalur hijau H4 & zona jalur hijau tegangan tinggi H 5 (SUTET), diduga telah terjadi persekong-kolan antara pemilik bangunan dengan Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan jajaranya Dinas CKTRP Kecamatan Penjaringan.

Atas dugaan penyerobotan lahan diatas aset milik Pemerintah DKI Jakarta itu, telah menimbulkan kerugian Pemerintah DKI Jakarta hingga puluhan miliaran rupiah. Berdasarkan laporan yang disampaikan lembaga masyarakat, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara diharapkan supaya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Dinas dan Suku Dinas CKTRP Provinsi DKI Jakarta, serta jajaran CKTRP Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, yang ditengarai bermain dalam lahan negara.

Sementara, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, terkesan lamban menindak lanjuti laporan masyarakat sehingga, timbul dugaan bahwa pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah bersekongkol dengan oknum yang menguasai lahan fasilitas umum tersebut bersama sama dengan pihak Sudin Cipta Karya.

Menurut Hisar Sihotang, pengawasan Kejaksaan Agung diminta supaya memeriksa Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejari Jakut Zaenal, karena diduga bersekongkol dengan para pihak yang berkepentingan, sehingga lamban dalam menangani kasus laporan masyarakat”, ujarnya 19/2/2021.

Menyikapi adanya kekecewaan masyarakat yang lamban atau terkesan lamban mendapat tanggapan dari aparat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, I Made Sudarmawan, Kajari Jakut, membantah jajarannya tidak menanggapi laporan masyarakat.
Pihaknya menyampaikan, laporan terkait perijinan membangun dan adanya penggunaan Fasum sudah Fulbaket di bulan Januari, coba konfirmasi ke Kasi Intelijen”, ucapnya. Kajari membantah adanya laporan masyarakat yang tidak di tangani di Kejari Jakut, “Semua laporan masyarakat telah ditangani sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) walau sedang dalam proses”, ujar Kajari, 19/2/2021.

Penulis : P. Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *