banner 728x250

Kajari Sudah Panggil Sembilan Saksi Terkait kasus Bansos Samosir

  • Share

SAMOSIR, MEDIA TRANSPARANCY – Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara, sudah memanggil sembilan (9) orang saksi-saksi dalam kerangka mendalami kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp.1.8 milliar lebih pada tahun 2020 lalu.

Disini pasalnya Kasus Bansos yang didanai dari APBD biaya Tak Terduga pada Tahun 2020 aparat Penegak Hukum jelas sudah menetapakan dua orang tersangka yaitu Drs Jabiat Sagala sebagai Sekdakab Samosir dan Plh Kadis Perhubungan Sardo Rumapea.

judul gambar

Menjawab tanda tanya warganet akhir-akhir ini pasca penetapan tersangka pada kedua oknum Pejabat teras Samosir tersebut “sudah tersangka namun belum dilakukan penahanan”, akhirnya awak media Senin (8/3/21) mencoba langsung menyambangi pihak Kejaksaan Negeri Samosir yang diterima langsung Oleh Kasi Intel Kajari Samosir Tulus Tampubolon.

Tulus, “disini kita belum melakukan penahanan kepada kedua tersangka tersebut karena sampai saat ini masih koperatif ketika kita panggil dan tidak menghilangkan barang bukti, selanjutnya kita memang hingga saat ini masih mendalami, kita sudah panggil saksi dalam penguatan kasus ini nanti dipersidangan ,Ungkap Tulus Tampubolon.

Masih menurut Tulus, bahwa pihak mereka hingga saat ini masih menunggu hasil Audit Inspektorat Propinsi terkait perhitungan besaran kerugian Negara, jadi kita tunggu saja ujar Tulus kepada media.

Minggu lalu, menyikapi terkait dugaan korupsi Bansos ini, kepala Desa Sarimarihit kecamatan Sianjurkan Mula-mula Mariden Simbolon mengatakan bahwa penyaluran Bansos melalui “Paket Bansos” sebenarnya sudah terlaksana dengan baik dan menurut data didaerah ini, kami yang disalurkan ada sebanyak 152 kepala keluarga (KK) saat itu, dan petunjuk teknis harus sesuai Pendataan Dinas Sosial karena tidak semua masyarakat bisa menerima tuturnya.

Lebih lanjut Mariden Simbolon pensiunan PNS Mantan Panitra ini, menghimbau disini kita harus berani mengatakan kejujuran kebenaran dan bila diizinkan saya selaku kepala Desa bersama Masyarakat terkhusus yang menerima bantuan saat itu siap kita hadirkan dari 152 penerima.

Sebagai warga Negara yang baik harus mendukung penyelidikan dan supremasi Hukum demi mengungkap kebenaran dan dalam penerapan praduga tak bersalah, ujarnya.

“Sekali lagi saya taat hukum bila diminta keterangan terkait penyaluran bansos saya siap dan bila perlu secara sukarela saya akan membawa warga masyarakat yang menerima 152 orang, tegasnya mengakhiri.

Adapun penetapan kepada kedua tersangka ini, terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan belanja tidak terduga penanggulangan bencana non alam dalam penanganan Covid 19 status siaga darurat di Kabupaten Samosir.

Pasal yang disangkakan terhadap dua tersangka yaitu pasal 2 subsider pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sampai hari ini sudah hampir 1 bulan penetapan tersangka kepada Plh Bupati Samosir Drs Jabiat Sagala, namun belum pernah dapat memberi komentarnya, sehingga awak media ini mencoba menghubungi telepon seluler 08223453XXXX, namun sangat disayangkan beberapa kali dihubungi, “masuk,  namun tidak diangkat”.

Penulis: Hatoguan Sitanggang
judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *