banner 728x250

Kajatisu berharap Pembangunan Jembatan Tano Ponggol Lancar

  • Share

SAMOSIR, MEDIA TRANSPARANCY – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Ida Bagus Nyoman Wiswantanu (IBN Wiswantanu) lakukan kunjungan ke lokasi Pembangunan Pengganti Jembatan Tano Ponggol,yang berada di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir,Propinsi Sumatera Utara.Sabtu (20/3/2021).

Dalam kunjungannya tersebut didampingi oleh Kajari Samosir Andi Adikawira Putra, Kapolres Samosir AKBP Josua Tampubolon, Kepala Bappeda Kabupaten Samosir, Asisten l, Asistenll, Asisten lll, Camat Pangururan dan pihak Desa  Siogung-ogung.

judul gambar

“Dalam kunjungan tersebut IBN Wiswantanu berharap bahwa pelaksanaan pekerjaan Jembatan Tano Ponggol berjalan dengan lancar”

“Kita kesini bersama tim dalam rangka, mengidentifikasi  permasalahan dalam pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Intinya kita ingin mengetahui permasalahanya dan kemudian mencari solusinya.” Ungkapnya IBN menjelaskan.

Lebih lanjut dia berharap pembangunan Jembatan Tano Ponggol didukung segenap stekholder segala pihak,terkhusus pemilik lahan yang terimbas dampak pembebasan.

“Proyek ini sangat mulia, sehingga kita harapkan seluruh masyarakat turut membantu demi kelancaran proyek ini,” Harapnya.

Sebelumnya telah diberitakan bahwa Masyarakat di dua Kecamatan dan satu Desa yakni Desa  Pasar Pangururan dan Desa Siogung Ogung dan Desa Parsaoran 1 menyatakan dukungan pembangunan penggantian Jembatan Tano Ponggol asalkan ganti rugi yang diberikan bisa lagi membeli lahan atau tanah, dan bisa lagi membangun rumah dilokasi yang tidak berjauhan dari Tano Ponggol.Salah satu warga yang terdampak, Sangkot Manurung kepada wartawan, Selasa (17/3/2021) menjelaskan,

Pemerintah harus bisa memberikan ganti untung bukan malah merugikan masyarakat yang terkena dampak pembangunan, sebab bagaimana mungkin warga sudah puluhan tahun tinggal, tanah dan rumah digusur, namun untuk membeli lahan tidak bisa lagi karena ganti ruginya sangat merugikan.

“Tegas saya katakan kami tidak pernah menghalangi pembangunan, tapi mendukung pembangunan untuk hidup dan kehidupan demi kelangsungan generasi mendatang, tidak mungkin juga kami pindah dari kawasan Tano Ponggol ini, sebab kami sudah lahir disini, ” Ujar Sangkot.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Samosir melalui Camat Pangururan, Bresman Simbolon memahami keinginan masyarakat. Sehingga, sampai sekarang masih tercatat 30 kepala keluarga masih belum mendapatkan ganti rugi dan lahannya belum dibebaskan,menjelaskan.

“Benar ada 30-an kepala keluarga yang masih belum selesai dan harapan masyarakat untuk diukur ulang dan harga tanah ditinjau kembali sangat wajar, sebab dari dulu, saat peletakan batu pertama, Bupati

Samosir saat itu, Rapidin juga meminta pemerintah Provinsi melalui Balai Jalan untuk mengganti untung semua lahan dan rumah  masyarakat yang terdampak,” Tutur Bresman.

Lebih lanjut Bresman mengatakan, ada juga warganya yang mendapatkan biaya ganti rugi namun tidak sanggup lagi membeli tanah atau lahan sebagai pengganti lahan tempat tinggalnya didaerah lain, karena nilainya mungkin tidak sesuai.

Informasi yang dihimpun, permasalahan pembebasan lahan ini sedang dirumuskan di Tingkat kabupaten dan sedang dalam pembahasan dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Samosir, BPN, Pemerintah Kabupaten Samosir dan Pemerintah Desa,dan sudah pernah juga diadakan Rapat Dengar Pendapat(RDP)di digedung DPRD setempat belum lama ini oleh pihak Komisi III.

Penulis: Hatoguan Sitanggang
Editor: Redaksi
judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *