banner 728x250

Kalibi:Saya Punya KK Sendiri Buat Apa Memasukkan Data Orang Lain Pengurusan Sertifikat

  • Share

MEDIATRANSPARANCY -Muhammad Kalibi yang didakwa jaksa penuntut umum melakukan, pemalsuan, atau memasukkan data otentik palsu berupa Kartu Keluarga (KK) dalam pengurusan Sertifikat Hak Guna Pakai (HGP) membantah, memasukkan data orang lain KK dalam pengurusan Sertifikat tanahnya.

M. Kalibi menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan sebagai terdakwa atas dakwaan jaksa yang dilaporkan Hadi Wijaya dengan pasal dugaan pemalsuan data otentik. Dalam keterangannya mengatakan, buat apa saya memalsukan atau memasukkan KK dan data orang lain untuk pengurusan Sertifikat ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara, sementara saya mempunyai KK sendiri atas nama Muhammad Kalibi dengan isteri Siti Muthmainah.

judul gambar

“Saya tidak tahu menahu adanya KK lain atas nama Muhammad Kalibi dengan Sarovia yang katanya ada dalam berkas permohonan Sertifikat di kantor BPN. Saya tidak mengetahui tentang data KK palsu itu sebab, berkas permohonan KK yang saya lampirkan adalah atas nama Muhammad Kalibi dengan isteri Siti Muthmainah, bukan atas nama orang lain”, kata Muhammad Kalibi dihadapan Majelis Hakim pimpinan Tumpanuli Marbun bersama dua hakim anggota Tiares Sirait dan Rudi K, Senin, (3/5/2021).

Menjawab pertanyaan Jaksa penuntut umum Yueric Sinaga tentang prosedur saat menyerahkan berkas di kantor BPN. M. Kalibi mengatakan, dirinya menyerahkan berkas permohonan sesuai dengan aslinya saat pengurusan Sertifikat HGP diatas tanah seluas kurang lebih 7000 m persegi yang berlokasi di jalan Kramat Jaya Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara. Sebagaimana persyaratan yang disampaikan pihak BPN, M. Kalibi dihadapan Majelis Hakim menyampaikan, pihaknya terlebih dahulu mengurus surat rekomendasi dari PT. Pelabuhan Indonesia (PT. Pelindo II) Tanjung Priok karena lokasi tanah tersebut merupakan kawasan Pelabuhan.

Lalu mengurus Peta Situasi ke Dinas Tata Ruang DKI Jakarta sebagai pelengkap persyaratan berkas yang akan dilampirkan ke BPN. Berkas pemohon juga di lampirkan Foto Kopi KTP, KK, Surat tidak Sengketa, Akta Jual Beli, Surat Hibah dan surat lainnya, dimana semua itu telah disesuaikan dengan aslinya oleh petugas loket kantor BPN Jakarta Utara.

Terkait surat hibah, adanya surat hibah dari saya ke isteri saya Siti Muthmainah, karena arahan dari BPN yang mengatakan tidak boleh BPN Jakarta Utara menerbitkan Sertifikat seluas 7000 m, lalu saya diarahkan untuk membuat surat hibah. Sehingga surat hibah sekitar 3.500 m dari tanah tersebut saya buat ke atas nama isteri Siti Muthmainah atas sepengetahuan pihak Kelurahan.

Setelah memeriksa kelengkapan berkas permohonan, petugas loket BPN mengatakan semua berkas sudah lengkap termasuk berkas Siti Muthmainah. Surat permohonan penerbitan Sertifikat HGP diterima lalu petugas pengukuran tanah dari BPN dan Dinas Tata Ruang datang melakukan pengukuran dan meninjau ke lokasi.

Majelis Hakim mempertanyakan terdakwa yang didampingi penasehat hukum nya dari Advokad Yayat Surya Purnadi. Majelis menanyakan, tau nggak saudara ada KK dengan Sarovia. Pernah gak saudara menyerahkan KK lampiran Sarovia ke BPN. Ada nggak tanda terima dari BPN saat menyerahkan berkas ke BPN, tau nggak siapa yang menerima berkas. Masih ingat kah saudara saat mengajukan berkas ke BPN tahun berapa, apakah ada yang keberatan dan merasa dirugikan saat pengurusan dua Sertifikat HGP tersebut, tanya majelis.

Menjawab pertanyaan majelis hakim, M. Kalibi mengatakan, pihaknya tidak pernah memasukkan KK atas nama Sarovia. Tidak tahu siapa yang memasukkan KK palsu tersebut. Tanda terima berkas ada saat penyerahan ke BPN yang menerima berkas tidak tahu namanya tapi wanita yang menerima berkas. Dirinya hanya memasukkan berkas atas nama Muhammad Kalibi dengan isteri Siti Muthmainah.

Saat dilakukan pengukuran tahun 2012 silam, tidak ada yang komplin dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal pengurusan tersebut. Permohonan Sertifikat tahun 2012 dan terbit tahun 2013, dan beberapa tahun kemudian setelah pulang naik Haji bersama keluarga, tiba-tiba ada surat panggilan dari penyidik sebagai saksi, ujar Kalibi menjelaskan.

Terdakwa menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli M. Rawi dari Mahfudi yang sebelumnya milik Purnami kurang lebih 7000 m. Saat oper hak tidak ada yang keberatan demikian juga saat pengurusan permohonan Sertifikat tidak ada yang keberatan.

Lahan tersebut sebenarnya dibeli M. Rawi lalu diserahkan kepada saya untuk dibuat tempat pendidikan karena besic atau dasar pendidikan saya sebagai pendidik. Sementara yang membantu mengurus penerbitan Sertifikat HGP tersebut adalah Toto Budiarto.

“Saya tidak kenal pelapor Hadi Wijaya, tapi kenal saat gelar perkara di Mabes Polri. Sebelumnya tidak ada masalah dan tidak ada komplain, semua pengurusan permohonan Sertifikat sesuai prosedur di BPN”, ujarnya menjelaskan kronologis pembelian tanah hingga penerbitan Sertifikat HGP.

Ditambahkan, saya tidak tau alasannya saya dilaporkan dan saya tidak mengerti apa dan siapa yang dirugikan, malah saya bingung, pada hal sudah dua tahun sertifikat tetbit tidak ada yang komplin dan dirugikan tiba-tiba saya dipanggil sebagai saksi, ucapnya.

Menjawab pertanyaan penasehat hukum, M. Kalibi mengatakan tidak pernah memasukkan permohonan dengan KK Sarovia. Taunya ada KK palsu setelah gelar Perkara dan saat gelar perkara hadir Purnami dan Mahfudi selaku penjual dan pelapor Hadi Wijaya, namun saat gelar perkara tidak ada pembicaraan adanya KK palsu, namun terkait penyerobotan dan kasusnya di SP3. “Pernah dilapor penyerobotan oleh Hadi Wijaya, laporan di BAP 2017 LP 2014, terlapor Haji Rawi, sementara laporan penyerobotan tersebut berkasnya di SP3″, ucapnya.

Menyikapi keterangan terdakwa, penasehat hukum mengatakan, karena pengurusan Sertifikat sesuai dengan prosedur dan tidak ada yang keberatan saat pengurusannya serta telah menyelesaikan segala pajak Sertifikat, maka majelis harus membebaskan Muhammad Kalibi dari dakwaan dan tuntutan jaksa”, ujarnya, 3/5/2021.

Penulis : P. Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *