Home JAKARTA PUSAT Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Perintahkan Copot Reklame JPO Roxy

Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Perintahkan Copot Reklame JPO Roxy

227
0

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin, hari ini memerintahkan jajarannya Satpol PP Jakarta Pusat untuk segera menurunkan reklame yang diduga ilegal, yang berada di Jalan Penyeberangan Orang (JPO) Roxy, Jalan Hasyim Ashari, Kelurahan Cideng dan Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Arifin menegaskan, pencopotan reklame tersebut guna penataan kota Jakarta dan penegakan Peraturan Daerah (Perda DKI) Jakarta.

“Nanti masyarakat bisa lihat buktinya, hari ini saya perintahkan dicopot itu reklame Roxy,” tegas Arifin kepada mediatransparancy.com saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Rabu (5/8/2020).

Bukan hanya pencopotan reklame, lanjut Arifin, pihaknya juga sedang mencari pemilik dan pelaku yang memasang reklame tersebut. Alasannya, reklame tersebut sudah berulang kali di turunkan, tapi dipasang lagi.

“Kami sedang cari siapa yang pasang pasang reklame tersebut,” ujarnya.

Menurut Arifin, Satpol PP tidak pernah membiarkan reklame yang tidak memiliki ijin, atau yang didirikan ditempat terlarang seperti JPO.

Hanya saja tanggung waktu penertibannya tidak bisa segera dilakukan karena berbagai hal, dimana petugas Satpol PP tidak mungkin menunggu di JPO selama 24 jam.

Sementara, kegiatan begitu banyak apalagi di masa Covid-19 saat ini, anggota selalu mengawasi warga yang tidak pakai masker.

Namun semua kegiatan harus dilaksanakan, seperti kegiatan laporan masyarakat yang mendadak segera ditangani.

“Dalam hal ini Satpol PP tidak pernah membiarkan reklame tanpa ijin, akan kita bongkar,” katanya.

Sebelumnya, masyarakat meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta, dibawah kepemimpinan Gubernur Anies Rasyied Baswedan dan Wakilnya Reza, diminta supaya bekerja lebih serius menegakkan Peraturan Daerah (Perda).

Pasalnya, sejumlah reklame, spanduk, spanduk atau sejenisnya yang ditengarai tidak memiliki ijin, marak berdiri di sejumlah titik wilayah DKI Jakarta, termasuk di sejumlah Jembatan Penyebrangan Orang (JPO).

Keberadaan reklame tanpa ijin tersebut dinilai tanpa pengawasan dan penindakan serta adanya pembiaran dari SKPD Pemprov DKI Jakarta. Sehingga perusahaan reklame terkesan tidak mengindahkan Perda dan keindahan kota.

Bukan hanya menegakkan Perda, Pemprov DKI Jakarta diminta supaya mempidanakan perusahaan atau pengusaha reklame yang bandel mempromosikan bisnisnya di tempat yang dilarang, seperti di lahan Fasilitas Sosial (Fasos), di JPO, di atas rumah dan di tempat yang dilarang lainnya.

Seperti reklame yang berada di JPO Roxy, Jalan Hasyim Ashari, Kelurahan Cideng dan Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, reklame dana terpampang di JPO tersebut.

Ironisnya, reklame bertuliskan, ‘Dana #Bikin Jadi Biasa, Bayar Semua Tinggal Scan!’, sudah tiga kali diturunkan petugas Satpol PP Jakarta Pusat, namun kini terpasang lagi di JPO tersebut.

“Nah, siapa yang memasang reklame yang diduga illegal tersebut, yang jelas secara aturan di JPO tidak diperbolehkan memasang reklame ataupun spanduk.

Ada permainan apa di Pemprov DKI Jakarta, kenapa reklame yang sudah di bongkar dipasang lagi. Reklame JPO Roxy bongkar pasang, ini dimungkinkan ada permainan,” ungkap Sofian (56), warga Gambir, Senin (3/8/2020), menyikapi pemasangan reklame yang diduga ilegal tersebut.

Menyikapi pemasangan reklame ilegal di JPO Roxy, Kasatpol PP kota Adminstrasi Jakarta Pusat, Bernard Tambunan mengatakan akan segera membongkarnya.

 

Penulis: P. Sianturi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here