Home HUKUM Kasudin Penataan Kota Jakarta Utara Terancam Dilaporkan Ke Polisi

Kasudin Penataan Kota Jakarta Utara Terancam Dilaporkan Ke Polisi

284
0
Wartawan dari berbagai media cetak dan online yang tergabung dalam PWRI saat konfirmasi dengan Kasudin Penataan Kota Jakarta Utara Kamis (17/03)

Jakarta, Mediatransparancy.com –  sepuluh orang wartawan dari berbagai media cetak dan online yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) DPC Jakarta Utara mendatangi kantor Suku Dinas Penataan kota Jakarta Utara lantai 3 Gedung Walikota Jakarta Utara.

Kedatangan para wartawan ini berdasarkan perintah Undang – Undang Pers No: 40 Tahun 1999 dimana pers harus mencari informasi, mengumpulkan data untuk kepentingan informasi publik dan mempublikasikan – nya melalui media cetak maupun elektronik, dalam pasal 18 UU Pers jelas disebutkan bahwa: barang siapa dengan sengaja menghalang – halangi kinerja jurnalis, maka dapat dipidana dua tahun penjara dan denda Rp. 500 juta.

Namun walau UU Pers sudah begitu jelas mengatur dan mellindungi kinerja jurnalis, ternyata masih saja banyak para birokrat ditingkat kelurahan, Sudin, Dinas dan instansi publik lain – nya yang entah karena ketidak tahuan – nya tentang UU Pers tersebut atau karena arogansinya memperlakukan wartawan dengan tidak profesional bahkan cenderung melecehkan wartawan yang notabene bekerja berdasarkan perintah UU Pers.

Sebagai fakta riilnya adalah: Puluhan Wartawan cetak dan online yang tergabung dalam PWRI yang mendatangi Kantor Sudin Penataan Kota Jakarta Utara Kamis (17/03) guna melaksanakan tugas jurnalistiknya dilecehkan oleh Kasudin Penataan Kota Jakarta Utara Marpin Hutajulu, indikasinya sangat jelas, puluhan wartawan tersebut datang dari jam 10:00 untuk konfirmasi sebuah temuan wartawan dilapangan, ini merupakan langkah profesional seorang jurnalis dalam merilis sebuah berita, namun ternyata, sampai pukul 13; 00, Kasudin Penataan Kota Marpin tidak mau menemui awak media tersebut, bahkan tidak seorangpun dari pegawai Sudin yang menemui para wartawan.

Menurut tim advokasi hukum DPC PWRI Jakarta Utara Jefri Luanmase SH,” tindakan Sudin Penataan Kota Jakarta Utara dapat dipidanakan, hal ini tentu mengacu kepada UU Pers NO: 40 Tahun 1999 Pasal 18 dan pasal 4 ayat 3, karena tindakan Kasudin dan jajaran – nya yang telah menghindar dari wartawan dan tidak memberikan klarifikasi (jawaban) terhadap awak media yang sangat membutuhkan informasi dan data untuk kepentingan publikasi,” tegas Jefri. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here