banner 728x250

Kasus Pemalsuan : Empat Saksi Tidak Mengetahui Pemalsuan KK Saat Penerbitan Sertifikat M. Kalibi

  • Share

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Sidang lanjutan pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan pemalsuan data otentik melibatkan terdakwa Muhammad Kalibi, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mendapat teguran dan peringatan dari majelis hakim kepada Jaksa Penuntut Umum Yueric.

Pasalnya, empat orang saksi yakni My. Purnami, Imam, H. Rawi, Mahfudi, saat diminta keterangannya dalam persidangan pimpinan majelis hakim Tumpanuli Marbun didampingi hakim anggota Tiares Sirait dan Budiarto, terkait dakwaan jaksa kasus pemalsuan para saksi mengaku tidak mengerti dan tidak tahu apa yang di dipermasalahkan terkait pemalsuan Kartu Keluarga (KK)  yang di tujukan kepada M.Kalibi.

judul gambar

Para saksi dengan tegas mengatakan, tidak tahu dan tidak mengetahui bahkan tidak melihat terdakwa memalsukan dan menggunakan data atau KK palsu, untuk permohonan penerbitan Sertifikat HGP. Tapi tiba tiba dipanggil penyidik Kepolisian Polda Metro Jaya dan ditanyain penyidik terkait asal usul pembelian tanah yang dibeli Muhammad Kalibi di jalan Kramat Jaya, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, namun tidak pernah ditunjukkan penyidik KK yang palsu, kata saksi. Sehingga majelis hakim menegur jaksa supaya pemeriksaan saksi saksi fokus pada dakwaan pemalsuan.

“Pa Jaksa, persidangan ini harus fokus terhadap dakwaan pemalsuan, silahkan bertanya sesuai dakwaan sebab kita ini bukan untuk membuktikan pemilikan hak atas tanah”, kata pimpinan majelis hakim kepada jaksa, karena jaksa berulang ulang menanyakan tentang kepemilikan tanah bukan fokus bertanya pemalsuan.

Bahkan jaksa bertanya kepada saksi tentang bukti pengoperan hak tanah sebidang 7.168 meter yang dimiliki saksi Ny. Purnami dibeli H.Muhai diatas namakan Mahfudi, lalu dibeli Muhammad Kalibi. Menurut jaksa kepemilikan surat tanah tersebut yang dimiliki Ny. Purnami dari mana, sesuai keterangan saksi surat tanah merupakan hasil putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung, dan di jual ke Mahmudi hingga di overkan haknya ke Muhammad Kalibi dimana transaksinya dilakukan di notaris.

“Saat lahan itu dijual ke Mahfudi tidak ada yang keberatan dan komplit, semua surat surat lengkap, seperti surat pernyataan dari Pelabuhan menyatakan tanah tersebut bukan lagi dalam pengawasan pihak Pelabuhan yakni Perhubungan, surat putusan Pengadilan (PK), surat dari inspektorat DKI Jakarta, saya tidak tau apa apa dalam perkara ini” kata saksi Ny. Purnami dengan tegas, dalam persidangan 22/3/2021.

Demikian juga saksi Mahfudi menerangkan, pihaknya tidak mempermasalahkan jual beli dan transaksi tanah yang dibeli Muhammad Kalibi, jual beli tersebut sah. Pihaknya juga mengaku tidak mengetahui perkara pemalsuan KK, yang disidangkan.

Sementara saksi H. Muhammad Rawi yang juga mertua dari Muhammad Kalibi, dengan tegas dibawah sumpah mengatakan, anak saya Siti Muthmainah setelah nikah dengan Muhammad Kalibi langsung saya suruh memisahkan Kartu Keluarga (KK).Demikian juga anak saya Salim yang menikah lebih awal dengan Sarovia juga mempunyai KK yang asli.

Sehingga buat apa pa hakim KK antara Muhammad Kalibi dengan Sarovia dipalsukan untuk pengurusan tanah, sementara sudah ada KK masing masing anak saya dan suaminya dan anak saya dengan isterinya sudah dipisahkan dari KK saya. “Mohon maaf pa hakim, jika hal itu terjadi, agi kami itu aib”, kata saksi M.Rawi.

Menyangkut pembelian tanah atas nama Muhammad Kalibi dan Siti Muthmainah, saya yang melunasi pembayarannya. Karena anak saya sebagai guru, sehingga tanah itu dibeli ingin dijadikan tempat pendidikan.

Tadinya tanah itu butuh untuk penampungan besi tua sehingga saya sama pa Mamat dan Rizal pergi ke haji Muai untuk membelinya. Dimana anak saya sebagai guru agama dan tanah itu rencananya akan dibangun yayasan.

Saksi M.Rawi menambahkan, perkara dugaan pemalsuan ini pada tahun 2020, Karowasidik Mabes Polri sudah meminta penyidik Polda Metro Jaya supaya menghentikan perkara tersebut, taunya saya dipanggil ke Polda Metro Jaya dan ditanyain. Saya jawab apa adanya, Kartu Keluarga yang asli saya bawa semua, sembari ditunjukkan ke majelis hakim Tumpanuli Marbun.

Saat penyidikan M. Rawi mengatakan, penyidik menawarkan kepadanya mau gak tanah itu dibagi dua dengan pelapor Hadi Wijaya. Menjawab hal itu M. Rawi menjawab kalau memang itu surat Hadi Wijaya benar dan bisa digunakan untuk tanah itu gak apa apa dibagi dua, tapi karena surat Hadi Wijaya tidak benar bagaimana saya mau membagi dua tanah itu, masa saya membeli tanah itu tiga kali, kata saksi ke majelis.

“Saya tidak tau persis masalah KK palsu,  penyidik tidak memberikan penjelasan masalah KK yang palsu tersebut”, ucapnya.

Sementara saksi Imam dalam persidangan langsung mencabut Berita Pemeriksaan Perkara (BAP) penyidikan, sebab ada tanda tangannya di suatu akte notaris, namun tidak ditanda tangani sendiri. “Kalau saudara tidak menandatangani itu, apakah BAP saudara akan saudara cabut, iya saya cabut, ujarnya menjawab pertanyaan penasehat hukum terdakwa dari Advokad Yayat Surya Purnadi SH MH, didampingi Wandi, Roni dan Zulkarnain.

Menyikapi keterangan para saksi dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa mengatakan, semua keterangan saksi saksi tidak ada yang mengetahui adanya pemalsuan yang dilakukan terdakwa. Para saksi mengatakan, pembelian tanah yang dilakukan terdakwa tidak ada masalah, sah menurut hukum sehingga terbit Sertifikat HGP dari BPN.

“Keterangan seluruh saksi saksi hanya menerangkan seputar pembelian tanah tidak ada yang tau pemasukan yang didakwakan jaksa, sehingga jelas dalam perkara ini adanya indikasi rekayasa untuk,  mengkriminalisasi terdakwa”, ujar Yayat Surya Purnadi dan rekan.

Penulis : P. Sianturi
judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *