Home NASIONAL Kasus Penyerobotan Lahan Puskopkar Dinilai Melanggar Hukum Bakal Dilaporkan Ke Mabes Polri

Kasus Penyerobotan Lahan Puskopkar Dinilai Melanggar Hukum Bakal Dilaporkan Ke Mabes Polri

250
0

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) dinilai telah melanggar hukum dan akan dilaporkan ke Mabes Polri cq Polda Riau. Pasalnya, aksi penyerobotan yang dilakukan Puskopkar terhadap lahan orang lain diduga tanpa landasan hukum sehingga berpotensi pada pemidanaan sebagaimana diatur dan diancam penjara sesuai pasal 167 KUHPidana.

Aktor intelektual dan pelaku penyerobotan sama kedudukannya dihadapan hukum, maka dapat di pidana penjara sesuai hukum yang berlaku. Hal itu dikatakan Muara Karta Simatupang SH MH, menyikapi adanya tindakan semena mena tanpa hak menabrak hukum karena salah mengertikan putusan Mahkamah Agung (MARI).

Menurut Muara Karta, tindakan Puskopkar Provinsi Riau, dengan paksa menduduki lahan Kebon Sawit seluas 350 hektare di KM 41, Desa Sontang Kecamatan Bonai Darusalam, Rokan Hulu (Rohul) Riau, tidak dapat dibenarkan hukum. Perbuatan yang dilakukan 22/05/20, sebelum Hari Raya Idul Fitri itu berdasarkan putusan MARI No 2328/K/Pdt/2018, tentang Dualisme kepengurusan organisasi. “Putusan itu hanya tentang Dualisme kepengurusan Puskopkar di Riau, bukan terkait lahan Kebon Sawit sehingga aksi penyerobotan itu harus dituntaskan secara hukun”, ujar Muara karta selaku kuasa hukum pemilik lahan Kebon Sawit.

Muara Karta yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Lulusan Universitas Indonesia (ILuni UI) itu menjelaskan, Dualisme kepengurusan Puskopkar yang diputus MA adalah perkara antara Ronni Abdi dengan kawan kawan sebagai penggugat melawan H.Marbakri dengan kawan kawan sebagai tergugat.

Oleh karena itu, “siapa pun pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dibenarkan menjadikan putusan MA itu sebagai dasar untuk mengambil alih hak kepemilikan lahan kebon sawit orang lain. Apa lagi dengan menggunakan cara cara kekerasan dan melawan hukum untuk menduduki lahan milik klien kami yang di beli secara sah melalui Notaris H.Benizon Pekanbaru pada 17 April 2018 lalu. Jadi tidak ada satu pun pihak yang dimenangkan, baik penggugat dan tergugat, sehingga permasalahan perkara tersebut kembali pada keadaan sebelum perkara diajukan ke pengadilan atau status quo. “Siapa pun pihak yang dimenangkan dalam perkara itu tidak otomatis menjadi pemilik lahan dimaksud”, ucapnya.

Merujuk pada amar putusan MA, jelas jelas menunjukan bahwa perselisihan antara penggugat dengan tergugat dalam perkara Aquo itu tidak ada pihak yang dimenangkan. Qoudnon permasalahan perkara itu kembali pada keadaan semula sehingga para pihak dapat kembali saling mengajukan gugatan baru terkait kepengurusan Puskopkar bukan kepemilikan lahan klien kami, ucapnya.

Masih menurut Karta, terkait aksi penyerobotan, klien kami akan segera memprosesnya melalui jalur hukum dengan melaporkan pihak pihak terkait ke Mabes Polri cq Polda Riau, serta akan melakukan gugatan perdata.

Dalam putusannya Hakim Albeny menolak dan membatalkan gugatan perdata Ronni Abdi cs (putra mantan Puskopkar Alm H Arbi) yang menginginkan kepengurusan Puskopkar Riau yang sekarang sudah inkrah, sehingga segera bergerak cepat menyelesaikan inventarisasi dan penguasaan asset ini. Jika di kaji lebih mendalam putusan MA no 2328/K/Pdt/2018, disebutkan, pihak Albeny cs tidak dapat menjadikan dasar mutlak putusan MA itu seenaknya menguasai dan mengambil asset milik orang lain tanpa terlebih dahulu mengetahui asal usul dasar kepemilikan atas lahan kebon kelapa sawit yang di beli klien kami.

Untuk itu, “semua pihak pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyerobot lahan kebon kelapa sawit itu, diminta supaya segera meninggalkan lahan sebelum proses hukum dilanjutkan”, ujarnya menegaskan 29/05.

Menyikapi hal itu, pihak Puskopkar hingga berita diturunkan belum dapat diminta keterangannya terkait permasalahan tersebut.

Penulis : P.Sianturi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here