banner 728x250

Kejaksaan Diminta Segera Mengeksekusi Robianto Idup Terpidana 18 Bulan Penjara

  • Share

TRANSPARANCY– Robianto Idup, Komisaris PT Dian Bara Genoyang (DBG), terpidana 18 bulan atau 1,6 tahun penjara diminta supaya pihak eksekutor segera mengeksekusinya masuk dalam tahanan.

Kejaksaan RI, selaku penuntut umum dan eksekutor terhadap putusan Pengadilan diharapkan melaksanakan perintah undang undang untuk menyeretnya masuk dalam Rumah Tahanan (Rutan).

judul gambar

Putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA), menyebutkan, bahwa terpidana Robianto Idup terbukti bersalah melanggar hukum. Oleh karena perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti sehingga, hukumannya harus dipertanggungjawabkan dengan masa penahanan alias harus masuk penjara.

Sejak beberapa bulan Robianto Idup telah mengemban gelar terpidana dan tak kunjung di eksekusi, namun setelah di kejar eksekutor Tim Tangkap Buron (Tabur), Kejaksaan Agung, Kejari Jakarta Selatan dan dan tim dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, namun tersebut belum ditemukan, ditengarai telah melarikan diri untuk menghindari tanggung jawabnya dari jeratan hukum.
Herman Tandrin selaku korban dalam perkara penipuan yang dilakukan terpidana Robianto Idup, meminta penegak hukum melaksanakan perintah undang undang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). ” Saya menginginkan dan berharap kepada penegak hukum agar melaksanakan aturan yang semestinya dilakukan”, kata Herman Tandrin 18/4/2021.

Robianto Idup dalam persidangan tingkat pertama terungkap sebagai pengendali penuh di PT DBG, dan menurut informasibya, terpidana itu kini tengah berupaya mencari celah, mencari bukti baru (novum) untuk dijadikan dalam upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK) di MA RI. Hal itu semua warga negara bebas menempuh upaya hukum,

Namun pasti sangat sulit sebab Robianto Idup bersama bekas narapidana Dirut PT DBG Iman Setiabudi tidak berkeinginan mengajukan PK. Dalam persidangan Imam Setiabudi mengaku bersalah dan menerima hukumannya dan sudah selesai dijalaninya tanpa upaya hukum PK. Sementara kedudukan Imam Setiabudi dibawah kendali Robianto Idup.

Kewenangannya sebagai Dirut PT DBG sama sekali tidak bisa dijalankan atau dikebiri habis, hingga dia yang berkeinginan tidak bisa membayar uang operasional atau kontrak kerja PT Graha Prima Energi (GPE) yang dinakhodai Herman Tandrin.

Herman Tandrin harus menempuh jalur hukum dalam perkara penipuan yang dilakukan Robianto Idup dan Iman Setiabudi, sebab sudah ditempuh dengan baik baik atau upaya damai yang ditempuh namun tidak membuahkan hasil. Malah korban Herman Tandrin, yang ingin dijebloskan Robianto Idup. “Jasa untuk membuat jalan dan menambang batubara di Kaltim yang belum dibayar, namun dijanjikan bakal dibayar kalau pekerjaan penambangan batubara dilanjutkan kembali”, ujar korban.

Ironisnya, “saat dilakukan penambangan dan hasil tambang batubara diekspor ke luar negeri oleh perusahaan terpidana Robianto Idup, jangankan uang kontrak kerja baru jasa penambangan sebelumnya yang sudah berbentuk hutang pun tidak dibayar. Padahal, hasil penjualan batubara yang ditambang melalui PT GPE milik korban Herman Tandrin dan temannya, tercatat mencapai 74 miliar rupiah masuk ke kas rekening PT DBG, sehingga kerugian saya mencapai 74 milliar rupiah”, kata Herman Tandrin.

Robianto Idup sempat kabur sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dan juga di-red notice-kan lagi sehingga menyerah diri saat di Denhaag, Belanda lalu dibawa ke Indonesia untuk menjalani proses persidangan. Dan saat ini juga Robianto Idup sedang di cari pihak eksekutor Kejaksaan. Sementara terpidana Iman Setiabudi sudah selesai dijalani sudah selesai menjalani hukumannya selama satu tahun penjara.

Saat proses persidangan terdakwa Robianto Idup di bebaskan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pimpinan Florensani Kendengan SH MH. Majelis mempertimbangkan, ada perbuatan yang dilakukan Robianto Idup namun bukan merupakan tindak pidana. Robianto Idup pun peroleh putusan onzlagh dan dikeluarkan dari dalam tahanan.

Menyikapi putusan tersebut JPU langsung Kasasi, dan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan upaya hukum kasasi Jaksa dengan putusan 18 bulan penjara dari 3,6 tahun tuntutan jaksa. Sehubungan dengan putusan onzlaqh tersebut korban Herman Tandrin, mengadukan majelis hakim PN Jakarta Selatan pimpinan Florensani ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan (Bawas) MA. Anehnya sampai saat ini tindak lanjut dari pengaduan majelis hakim tersebut tanpa realisasi, walau Florensani Kendengan di pindah tugaskan ke Pengadilan Jakarta Barat.

Sehubungan dengan belum dieksekusinya terpidana Robianto Idup, Jaksa penuntut umum Marley Sihombing yang menyidangkan perkara tersebut, belum memberikan keterangan. Demikian juga pihak terpidana belum dapat dimintai tanggapannya.

Penulis : P. Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *