banner 728x250

Kejari Samosir Diminta Segera Tahan Sekda Pemkab Samosir Terkait Dugaan Korupsi Dana Bansos 2020

  • Share

MEDIA TRANSPARANCY -Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Samosir, diminta segera memasukkan ke penjara atau melakukan penahanan terhadap tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Samosir, berinisial JS, dan tersangka SS Plt Kadis Perhubungan Samosir atas dugaan tindak pidana Korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk wilayah Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Penyidik Kejaksaan Negeri Samosir bulan Februari lalu sudah menetapkan Sekda Pemkab Samosir, JS, dan SS sebagai tersangka namun, entah alasan apa penyidik Kejaksaan Samosir belum melakukan penahanan terhadap tersangka, pada hal kedua pejabat tersebut sudah berbulan bulan menyandang gelar tersangka.

judul gambar

Korupsi Bansos adalah merupakan Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) cara melakukannya dan dampak yang dihasilkan dari kejahatan tersebut semakin meluas, sistematis serta menimbulkan kerugian yang lebih besar baik secara materil maupun inmateril. Dalam era digitalisasi seperti sekarang ini, kejahatan terus berkembang mengikuti peradaban manusia yang semakin modern dengan penggunaan teknologi infomasi dan komunikasi yang semakin canggih. Tidak dapat dipungkiri kasus korupsi dana sosial ini telah jadi perhatian publik khusunya masyarakat Samosir karena dana tersebut adala bantuan menyangkut Pandemi Corona Virus Desease Ninetine (Covid-19) sehingga, untuk itu agar memudahkan penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya serta tidak menghalangi penyidikan karena masih Sekda dan tidak melarikan diri. Sehingga penyidik Kejaksaan sudah sepatutnya dan harus menahan tersangka JS dan SS, kata Thomson Gultom, Direktur Antar Kelembagaan Monitoring Saber Pungli Jakarta, 10/5/2021.

Menurut Thomson, Sekda ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan karena sudah ada beberapa alat bukti dugaan korupsi belanja barang untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit yang diakibatkan Corona Virus Desease Ninetine (Covid-19) yang tidak terduga pada tahun 2020 di wilayah pulau Samosir.

Dimana modus korupsinya dilakukan dengan wewenang dan jabatannya sebagai Sekda, merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pemkab Samosir. Sehingga perkaranya harus dilanjutkan ke persidangan supaya masyarakat mengetahui ada atau tidaknya perbuatan korupsi yang dilakukan Sekda.

Sekda membuat kegiatan pengadaan sebanyak 6 ribu bungkus bantuan makanan tambahan buat masyarakat yang terdampak Covid-19. Pengadaan tersebut dilaksanakan pada April tahun 2020 oleh pihak swasta PT Tarida Bintang Nusantara (diduga pemilik perusahaan koleganya Sekda Samosir) yang beralamat di wilayah kota Medan. Anggaran pengadaan makanan bergizi tersebut sebesar empat ratus sepuluh juta lebih dan ditengarai tidak jelas alias kegiatan fiktip, sehingga penyidik melakukan penyidikan”, ucapnya.

“Sedangkan mantan Menteri Sosial Juliari Batu Bara, digelandang masuk sel karena korupsi Bansos, tapi kenapa JS dan SS masih bebas berkeliaran menghirup udara segar, belum ditahan Kejaksaan. Timbul pertanyaan masyarakat, siapa ya bekingnya Sekda Samosir JS dan SS ko belum tersentuh hukum, mengapa penyidik Kejaksaan belum melanjutkan berkas perkaranya supaya disidangkan di Pengadilan untuk kepastian status hukumnya tersangka”, kata Thomson dalam pernyataannya mengkritisi kinerja Penyidik Kejaksaan Samosir.

Ditambahkan, penanganan perkara ini aneh, Kejaksaan dinilai terkesan tebang pilih dalam penegakan hukum untuk melakukan penahanan tersangka Korupsi. Semua warga negara sama dihadapan hukum. Baik pencuri sandal apalagi korupsi uang negara/rakyat seharusnya di tahan, walau menganut hukum praduga tak bersalah, masyarakat meminta Penyidik Kejaksaan memperlakukan Sekda Samosir sama dengan tersangka lainnya ditahan bukan di istimewakan, ucap nya.

Sebagaimana disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kasi Penkhum Kejati) Sumatera Utara Sumanggar Siagian pada media, bulan Februari lalu, Sekda JS jadi tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan. Dimana JS merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan makanan tambahan bergizi untuk Kabupaten Samosir.

Bukan hanya Sekda yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pidana korupsi Bansos. Penyidik Kejaksaan juga menetapkan SS selaku Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Samosir sebagai tersangka. Penetapan kedua tersangka berdasarkan surat penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir No.Print-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tertanggal 16 Februari 2021,” kata Kasi Penkhum Kejati Sumut.

Karena Bansos tidak dinikmati masyarakat Samosir sehingga, perbuatan tersangka sangatlah tidak dibenarkan hukum. “kami berharap, Kejaksaan Negeri Samosir supaya segera melanjutkan proses hukum berkas perkara tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka.

Demikian juga untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir yang baru dilantik, Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang, diharapkan segera mengajukan surat rekomendasi ke DPRD, ke Gubernur Sumatera Utara, dan ke Kementerian Dalam Negeri Tito Karnavian supaya menonaktifkan jabatan Sekda Samosir guna memudahkan proses hukum dugaan korupsi Bansos tersebut”, ucap Thomson.

Menyikapi penyidikan kasus korupsi dana Bansos di Kejari Samosir, Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Andika tidak memberikan keterangan saat diminta tanggapannya. Namun Tulus Tampubolon Kasi Itelijen Kejaksaan Negeri Samosir mengatakan, terkait korupsi Bansos, perkaranya tidak di SP3, tetap masih proses menunggu hasil perhitungan kerugian Uang Negara oleh Inspektorat tingkat Provinsi. Sedangkan tersangka tidak di tahan dikarenakan masih kooperatif.

Baca Juga

Kajari Sudah Panggil Sembilan Saksi Terkait kasus Bansos Samosir

Jawaban Plh Bupati Samosir terkait dirinya Tersangka Oleh Kajari

Sardo Rumapea Bantah Ada Dugaan Korupsi  Terkait Penyaluran “Bansos” Kabupaten Samosir

Terkait perhitungan kerugian negara atau (audit) atas perbuatan tersangka yang pelaksanaan auditnya dilakukan di pihak internal instansi tersangka, yakni di Inspektorat, bukan di audit di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK /BPKP), apakah menyalahi aturan atau Standard Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan.

Tulus melalui WhasApp nya mengatakan, tidak ada yang dilanggar aturannya, karena Inspektorat Propinsi juga secara aturan bisa menghitung kerugian Negara ataupun akuntan publik juga bisa menghitung jikalau diminta. Dari awal tim penyidik selama penyidikan sudah koordinasi sama Inspektorat Propinsi. ” Saya mohon bersabar ya pak, tim penyidik juga sedang berupaya maksimal untuk cepat di rampungkan penyidikan ini, kata Tulus 10/5/2021 .

Penulis : P.Sianturi
judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *