JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus mengupayakan peningkatan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
“Memberikan perlindungan kepada TKI perlu langkah serius dan kesungguhan kita bersama,” ucap Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Dr. Sujatmiko saat melakukan rapat koordinasi perbaikan tata kelola TKI untuk daerah perbatasan dan daerah kantong (sumber) TKI di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Menurut Sujatmiko, perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu harusnya selalu ditingkatkan. Oleh karana itu, kata Sujatmiko, pemerintah mencanangkan program perbaikan tata kelola layanan TKI baik di daerah perbatasan maupun daerah kantong dengan pembangunan Layanan Terpadu Satu Atap (LSTA).
“Dengan kebijakan pemerintah seperti yang fokus pada pembangunan LSTA di perbatasan ini, saya harap akan lebih melayani di semua bidang termasuk lalu lalang TKI,” tandasnya.
Sebelumnya, hal khusus yang dibahas dalam rakor ini adalah perkembangan LTSA bagi TKI. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melaporkan bahwa sejauh ini pemerintah sudah secara serius membangun LSTA di tiga lokasi pada 2015, lima lokasi pada 2016, 10 lokasi pada 2017. Sedangkan disisi lain, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan merencanakan target pembangunan LSTA pada tahun 2019 mendatang sebanyak 52 titik di wilayah Indonesia.
Melalui hal ini, Sujatmiko berharap perbaikan tata kelola Layanan TKI di daerah perbatasan dan daerah kantong TKI dapat berjalan dengan baik. “Dengan begini calon TKI akan mendapatkan layanan informasi dan dokumen yang mudah, cepat, transparan, dan bebas praktik korupsi,” kata Sujatmiko.
Selain hal itu, kata sujatmiko, diperlukan langkah koordinasi dan sinkronisasi agar perbaikan tata kelola LTSA dapat lebih baik lagi untuk ke depannya. “Segala macam persoalan di perbatasan kita harus selesaikan secara komprehensif dan yang terpenting kita mensosialisasikan kepada stakeholder bahwa kita mempunyai pemahaman yang sama, komitmen bersama untuk perbaikan tata kelola TKI,” jelas Sujatmiko.
Diketahui, rapat yang diselenggarakan di lantai 1 Kantor Kemenko PMK itu, dihadiri oleh Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono M.A, Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI, Teguh Hendro, Perwakilan dari Kemenaker, Kemenkes, Kemensos, KPK, POLRI,; dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. (ES265)
