JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM – Kelestarian cagar budaya Indonesia harus selalu diperhatikan karena keberadaannya sebagai identitas bangsa. Setidaknya hal inilah yang menjadi komitmen pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam melindungi warisan budaya Indonesia.
“Cagar budaya itu merupakan warisan budaya bersifat kebendaan bisa berupa bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air. Ini semua perlu dilestarikan,” kata Asisten Deputi Bidang Koordinasi Warisan Budaya Kemenko PMK, Pamuji Lestari.
Pamuji menyampaikan bahwa keberadaan cagar budaya itu mempunyai andil yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama bagi masyarakat/komunitas di sekitar kawasan daerah tujuan wisata.
“Cagar budaya itu dapat menjadi wahana wisata bagi masyarakat untuk meningkatkan rasa cinta Tanah Air,” terang Pamuji.
Namun di sisi lain, kata Pamuji, pemerintah nampaknya perlu melakukan penyelarasan data dan informasi terkait kebudayaan, khususnya keberadaan cagar budaya dan museum. Hal ini diperlukan agar memudahkan pemerintah dalam memajukan bidang kebudayaan.
“Jika pemerintah memiliki basis data terpadu dalam penanggulangan kemiskinan, sebaiknya dalam hal pemajuan kebudayaan juga harus memiliki basis data terpadu,” tegasnya.
Oleh karena itu, sambungnya, perlu penyusunan basis dan data terpadu untuk memudahkan pemerintah dalam memajukan bidang kebudayaan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Diketahui, Kemenko PMK telah melakukan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelarasan Data dan Informasi Pemajuan Kebudayaan di Salak Tower Hotel, Bogor, Selasa (19/12/2017). Rakornis tersebut diikuti oleh eselon II K/L, Kepala Dinas Pariwisata dari berbagai Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Kepala Museum.
Rakornas Penyelarasan Data dan Informasi Pemajuan Kebudayaan ini sendiri pertama kali diselenggarakan. (ES265)
