BOGOR, MEDIATRANSPARANCY.COM – Kementerian Koordinator Pembangunan Mausia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus mengupayakan terciptanya sinergi antar lembaga dan kementerian agar pelestarian dan pengelolaan warisan budaya serta alam Indonesia bisa terus dilakukan dan masyarakat bisa sadar akan pentingnya warisan dunia tersebut.
“Warisan budaya dan alam Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat, dilakukan berkelanjutan, serta perlu dikoordinasikan lintas Kementerian/Lembaga,” ucap Asisten Deputi Warisan Budaya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Pamuji Lestari saat melakuka rapat nasional pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia di Bogor, Senin (18/12/2017) lalu.
Sebelumnya, Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia telah dibentuk melalui SK Menko PMK No.20/2016 tanggal 2 September 2016 lalu. Dalam SK Menko tersebut memuat enam kelompok kerja (Pokja) yang terdiri atas Pokja Warisan Budaya; Pokja Warisan Alam; Pokja Kota Pusaka; Pokja Sistem Pertanian dan Pangan; Pokja Promosi, Komunikasi, dan Publikasi; dan Pokja Pengendalian dan Pengawasan.
Menurut Pamuji, warisan dunia, apapun bentuknya, harus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar sehingga menyejahterakan. Masyarakat jangan hanya menjadi penonton. Masyarakat harus terlibat langsung, karena warisan-warisan budaya itu bisa menjadi obyek wisata, sehingga muaranya turut mendorong target Pemerintah mencapai 20 juta wisatawan hingga 2019.
“Kita harus terus menjaga kelestarian alam dan budaya kita, agar status warisan dunia tak tercemar. Karena itu, sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah diperlukan untuk menjaga nama warisan dunia,” kata Pamuji.
Kemenko PMK dalam hal ini telah melakukan langkah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian agar setiap K/L yang berada dalam keanggotaan Pokja dapat terus terdorong dalam menjalankan tugasnya.
Pamuji menjelaskan, bahwa berbagai upaya sinergis antarkementerian/lembaga negara harus terus diperkuat, perlu komitmen kuat, dan perlu terboson baru dalam publikasi, sosialisasi, dan komunikasi kepada masyarakat. “Ini semua dilakukan agar dapat terbangun kesadaran masyarakat akan kekayaan warisan dunia dan alam milik Indonesia,” teranya.
Sebagai informasi, Anggota dari Tim Koordinasi mencakup 12 Kementerian, di antaranya Kemenko PMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Sosial. (ES265)
