Home NASIONAL KemenPANRB: Rasionalisasi PNS Baru Efektif Setelah Disetujui Presiden

KemenPANRB: Rasionalisasi PNS Baru Efektif Setelah Disetujui Presiden

231
0
Foto : iLustrasi PNS sedang bekerja.

Jakarta, Mediatransparancy.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memastikan rencana percepataan penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berimplikasi pada rasionalisasi, akan dilaporkan kepada Presiden dalam rapat kabinet, dan baru akan efektif dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman menjelaskan, percepatan penataan PNS tersebut saat ini dalam pengkajian, nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri PANRB.

“Pelaksanaannya akan diawali oleh sosialisasi dan pembentukan tim percepatan penataan PNS di tiap-tiap Instansi Pemerintah (IP), serta dilanjutkan audit organisasi dan pemetaan PNS oleh masing-masing IP pada tahun 2016,” kata Herman Suryatman dalam siaran persnya Jumat (3/6) siang kemarin .

Mengenai pemetaan PNS itu, Herman menjelaskan, untuk tahap I, dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang berjumlah 1,9 juta secara nasional, dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan akuntabel. Adapun ruang lingkup materi pemetaan meliputi: Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja (K3) PNS.

Selanjutnya, hasil pemetaan K3 PNS tersebut akan dibagi kedalam 4 (empat) kuadran yang masing-masing kuadrannya akan diberikan rekomendasi tindak lanjut. Kuadran 1, sebut Herman, bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya baik, serta kinerjanya baik. Kuadran 2 bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya rendah, tetapi kinerjanya baik. Kuadran 3 bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya baik, tetapi kinerjanya rendah. Serta kuadran 4 bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya rendah, serta kinerjanya pun rendah.

Bagi PNS yang masuk kuadran 1, jelas Herman, direkomendasikan untuk dipertahankan atau siap dipromosikan. Yang masuk kuadran 2 direkomendasikan untuk ditingkatkan kompetensi dan kualifikasinya diantaranya melalui Diklat. Yang masuk kuadran 3 direkomendasikan untuk dirotasi atau mutasi. “Sedangkan bagi PNS yang masuk kuadran 4 direkomendasikan untuk dirasionalisasi,” jelas Herman.

Penulis : Subarkah/rel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here