Home DAERAH Kepsek SMPN 2 Sukaraja Langgar PP 53, Kadisdik Kab.Bogor Tidak Tegas

Kepsek SMPN 2 Sukaraja Langgar PP 53, Kadisdik Kab.Bogor Tidak Tegas

683
0
Foto : Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sukaraja-Bogor

Bogor, Mediatransparancy.com – Menindaklajuti kasus yang terjadi di dalam pendidikan yakni seorang Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sukaraja, selain mengakui ada penjualan buku paket Lembaran Kerja Siswa (LKS) disekolahnya juga di ketahui kinerja Kepsek tersebut juga dipertanyakan.

Bahwa di ketahui dalam pasal pelanggaran yang terjadi pada PP 53 serta Indisipliner karena diduga jarang masuk kantor apalagi mau mengajar diruang kelas seperti aturan kepsek harus ikut mengajar selama 6 jam sehari.

“Seharusnya sebagai seorang pimpinan di dunia pendidikan yang berada disekolah wajib mengajar 6 jam, sementara dirinya jarang terlihat disekolah, ini sudah pelanggaran,” ujar salah satu wali murid yang sering antar anaknya.

Sementara dari himbauan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor bahwa kepala sekolah tersebut terkesan cuek dan mengindahkan arahan dan petunjuk dari pimpinan.

Melihat hal itu terjadi di dalam pendidikan, ketua Forum Mahasiswa Bogor (FMB) Rahmatullah, menilai dalam pembelajaran disiplin harus benar-benar dijalankan, apalagi di institusi sekolah sebagai tempat mendidik.

“Bagaimana siswanya mau disiplin kalau dicontohkan tidak sesuai dengan pribahasa yang terbalik Guru kencing berdiri murid kencing berlari justru di balik Murid Kencing Berdiri Guru Kencing Berlari”, tegas Rahmatullah kepada mediatransparancy.comSenin(18/4).

Sementara itu juga disaat mediatransparancy.com mencoba mengonfirmasikan hal ini, pada kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) pendidikan Sukaraja, Istiyarto dan menjawab “sudah beberapa kali saya meminta kepala sekolah SMPN 2 Sukaraja agar mengklaripikasi temuan para wartawan terkait penjualan buku LKS, dan saya juga sudah intruksikan melalui wakil kepala sekolah Zeind, untuk dijembatani kepala sekolah tersebut pada media agar masalah ini tdidak berlarut-larut”, ujarnya.

Bahkan Kepala Dinas dan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, sebelumya sudah komentar yang seharusnya kepala sekolah tersebut mengetahui aturan dan jangan di langgar karena aturan bukan untuk di tabrak tapi harus di ikuti dan di taati, pungkas kepala UPT melalui selulernya .

Penulis : Agus Kusuma/Gustian
Editor : Safid Firdaus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here