Home Berita Terbaru Ketua IPMMI, Suta Widhya : Haryoto Di non-aktifkan hanya gara-gara Suruh WBP...

Ketua IPMMI, Suta Widhya : Haryoto Di non-aktifkan hanya gara-gara Suruh WBP Hafal Al-Qur’an

59
0

JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM – Kami justru menginginkan langkah konkret melalui tindakan disiplin dan ada sangsi yang berat serta tegas bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah melakukan tindakan pengrusakan properti milik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Hal ini disampaikan Ketua Presidium Ikatan Polisi Mitra Masyarakat Indonesia (IPMMI) Suta Widhya, SH yang tengah melakukan pemantauan serius terkait permasalahan Kalapas Polewali, Haryoto, S.Sos di Jakarta ketika ditanya mediatransparancy.com pada, Selasa (2/7/2019) siang.

Haryoto, S.Sos (kanan) saat foto selfie bersama rekan-rekannya ketika masih menjabat sebagai Polsuspas dalam suatu kesempatan. Kini Haryoto telah di Non-Aktifkan buntut dari dugaan kebijakannya terkait hafalan Al-Qur’an yang berimbas protes dan amuk massa WBP yang terjadi beberapa waktu lalu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Polewali Mandar, Sulawesi Barat.(dok-red)

Dalam penuturannya Suta Widhya menjelaskan bahwa kebijakan lembaga pemasyarakatan, ada dua hal pembinaan yang diterapkan oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas). “Pertama, pembinaan Mental kepribadian (termasuk spiritual) dan yang kedua Pembinaan kemandirian dari para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP),” ujarnya.

“Tidak selamanya aturan itu diterjemahkan tanpa ada perbedaan persepsi di lapangan. Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa berlainan di masing-masing Lapas yang ada di Indonesia. Tapi tetap mengacu pada dua hal pokok, yaitu mental kepribadian dan satunya lain pembinaan kemandirian WBP,” ungkap Suta.

Maka untuk itulah, lanjut Suta, Haryoto selaku Kalapas Polewali Mandar tersebut menerapkan syarat minimalis bagi WBP yang ingin mendapat Pembebasan Bersyarat (PB) yakni mesti melewati tes hapalan surah pendek dalam Al-Qur’an (Juz Amma).

Program Pembinaan yang dilakukan Haryoto kalau diperhatikan sebenarnya sejalan dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 15 ayat (1), yang berbunyi : “Narapidana wajib mengikuti secara tertib kegiatan pembinaan dan kegiatan tertentu”. Dan pasal 6 ayat (1), “Kalapas wajib melaksanakan program pembinaan narapidana”.

Oleh sebab itu adanya program membaca Al-Qur’an bagi persyaratan WBP yang akan PCB dan PB diduga bukan merupakan penambahan aturan serta telah sejalan dengan aturan yang ada.

Ketika itu, ada dua orang yang mengajukan pada Juni 2019. Berdasarkan data yang dihimpun ketua IPMMI tersebut, dari kedua jatah tersebut, WBP yang satunya dianggap memadai, namun satunya lagi baru 7 surah pendek sudah kepayahan untuk melantunkan ayat – ayat suci.

Sehingga ditegurlah WBP ini oleh Kalapas Haryoto, bahwa sebagai warga binaan kemana saja selama berbulan-bulan ini untuk mengaji dan dapat menghafal Al-Qur’an, tanya Kalapas Haryoto saat itu, seperti ditirukan Suta.

Adapun WBP yang ditegur mengaku salah karena kurang telaten dalam belajar mengaji. Entah mengapa, teguran Kalapas Haryoto tersebut membuat geger seluruh Lapas. Ditambah lagi, ada dugaan seorang Napidana Teroris (Napiter) yang memprovokasi napi lainnya. Praktis secara spontan timbul amuk massa dari sekitar 200 WBP.

Lemparan batu para WBP yang marah dan mengamuk sempat memecahkan kaca jendela yang ada di Lapas. Untunglah amuk WBP segera dapat diatasi keamanan dalam (Pamdal) Lapas dibantu pihak Kepolisian, walaupun awak media dilarang untuk mengambil gambar pada saat kejadian.

Sebenarnya, kasus ini tidak muncul dalam pemberitaan. Namun jadi bocor saat masuk tamu dari kalangan institusi setempat. Entah siapa yang memulai kemudian menjadi viral insiden tersebut.

Kalapas Haryoto telah
di non-aktifkan terhitung sejak 23 Juni 2019 pasca demonstrasi WBP yang menolak adanya Syarat Lancar Dalam Membaca Al-Qur’an bagi WBP yang diusulkan dalam pengurusaan Pembebasan Cuti Bersyarat (PCB) maupun Pembebasan Bersyarat (PB).

“Saat ini kami tengah mengedarkan
PETISI DUKUNGAN BAGI KALAPAS HARYOTO YANG DI NON-AKTIFKAN,” tutur Suta Widhya.

“Dengan menandatangani petisi, maka otomatis memberi izin pada Tim Advokasi Bangsa Indonesia yang dipimpin Suta Widhya, SH untuk menyerahkan tanda tangan saya kepada pihak-pihak yang berwenang terhadap persoalan ini,” pungkasnya.

Sementara itu, saat awak media menghubungi pihak Ditjen Pemasyarakatan melalui sambungan telepon selulernya (via WhatsApp) bagian Humas dan Publikasi media Ditjen Pas, Rika Apriyanti serta Kabag Humas, Ade Kusmanto untuk diminta konfirmasinya terkait hal ini belum memberikan keterangan dan klarifikasinya.[]red

 

Reporter : Ach Zark
Editor   : Hisar S
alterntif text

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here