Jakarta, mediatransparancy.com –Kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai “bobrok” pasalnya, saat ini marak reklame yang diduga tanpa ijin berdiri di wilayah DKI Jakarta. Dugaan adanya pembiaran reklame merupakan bentuk kepemimpinan Gubernur yang tidak memiliki program kerja tahunan yang jelas dan tepat sasaran terkait permasalahan reklame, PKL dan bangunan di bantaran kali.
Seluruh Wali Kota di lima wilayah DKI Jakarta termasuk Kabupaten Kepulauan seribu dinilai tidak maksimal bekerja, terkait pengawasan dan tindak lanjut penertiban berdirinya reklame, bangunan liar, bangunan tanpa ijin di titik terlarang atau reklame yang di pajang di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO).
Aparat Pemprov DKI Jakarta saat ini dinilai masyarakat melempem disemua lini, bahkan pelayanan masyarakat merupakan kinerja yang paling “bobrok, alias memiliki Rapot merah” sepanjang masa jabatan Gubernur di DKI Jakarta. Hal itu dikatakan Direktur eksekutif Aliansi Pemerhati Pengguna Anggaran (ALPPA) Thomson pada mediatransparancy.com 8/01/20.
Menurut Thomson, ” kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan sangat berbeda dengan kepemimpinan Gubernur sebelum sebelumnya. Pada sebelumnya, pegawai Pemprov DKI selalu sigap dan tanggap dalam menangani permasalahan, apalagi menyangkut masalah banjir dan bencana. Bahkan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Pembongkaran bangunan bermasalah, serta ikut menjaga sejumlah titik perempatan jalan raya untuk memperlancar arus lalu lintas bersama Sudin Perhubungan dan Pol PP.
“Masyarakat melihat pegawai Pemda saat ini hanyalah tameng yang tidak punya taring alias ompong, “ujarnya.
(P.Sianturi)
